
PADEK.JAWAPOS.COM-Masalah judi online (judol) kian pelik. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa penyakit judol telah merambah ke semua lapisan kelas masyarakat. Bahkan, parahnya lagi, judol telah menjangkiti ribuan wakil rakyat. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Jumlah transaksinya tidak main-main, yakni lebih dari 63 ribu.
Hal itu diungkapkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja (raker) di Komisi III DPR RI, kemarin (26/6). Dalam raker itu Ivan juga mengungkapkan bahwa perputaran uang dari puluhan ribu transaksi tersebut mencapai ratusan miliar. Besaran depositnya variatif, mulai ratusan ribu hingga miliaran.
Ivan bahkan menyebut pemain judol dari kalangan wakil rakyat sampai ada yang menyetor deposit hingga mencapai Rp 25 miliar.
“Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu di DPR, DPRD sama sekretariat (DPR maupun DPRD, red) kesekjenan,” kata Ivan.
Karena diungkap di forum rapat, informasi tersebut langsung mendapat respons dari banyak anggota Komisi III DPR RI. Mereka mendesak PPATK untuk membuka data para pelaku judol di DPR agar bisa ditindaklanjuti. Sebab, wakil rakyat yang bermain judol tidak hanya bisa dijerat kode etik, tapi juga pidana. “Dari 1.000 itu, yang DPR RI berapa?” tanya Anggota Komisi III Johan Budi.
Tak hanya itu, Johan juga meminta PPATK menyampaikan berapa banyak jumlah pemain judol dari kalangan eksekutif dan yudikatif. Dia menduga, penjudi dari kalangan itu, terutama dari kalangan aparat penegak hukum (APH), juga menjamur. “Penegak hukum kalau ikut berjudi kacau juga,” papar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi III Nasir Djamil. Dia meminta PPATK menyampaikan data perputaran uang judol di kalangan eksekutif dan yudikatif. Bagaimanapun, kata Nasir, data itu perlu disampaikan agar semakin terang bahwa judol telah merambah ke semua cabang kekuasaan. “Saya gak setuju kalau hanya legislatif (saja yang dibuka datanya, red),” ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Ivan menjelaskan untuk klaster kelembagaan, pihaknya menyerahkan data secara terpisah ke masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L). Dia menegaskan, data-data terkait judol tersebut disampaikan secara detail ke setiap instansi. Mulai dari nama hingga perputaran uang dalam judol tersebut. “Itu perintah dari kasatgas judol,” ujarnya.
Ivan menambahkan, pihaknya telah memotret data transaksi terkait judol hingga level desa. Termasuk latar belakang profesi para pemain judol. PPATK juga telah memetakan data judol berdasarkan provinsi. “Jadi kita sudah ada (data, red) di provinsi mana saja paling banyak (pemain judol, red),” imbuhnya.
Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI langsung merespons terkait data oknum-oknum anggota DPR RI yang bermain atau terlibat judi online. Anggota MKD DPR RI Sartono Hutomo mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil PPATK untuk diminta data serta klarifikasinya perihal dugaan adanya anggota dewan terlibat kasus judi online.
“Usulkan agar PPATK di undang Ke MKD lebih cepat lebih baik,” tegas Sartono, kemarin (26/6). Politikus Partai Demokrat itu menilai dengan adanya laporan dan data PPATK, tentu MKD DPR RI akan segera menindaklanjuti, jika laporan sudah diterima dan ditemukannya adanya bukti awal.
Namun Sartono belum bisa memastikan kapan pemanggilan PPATK. Tentu, hal itu akan dibahas di internal MKD. Setelah itu kemudian akan dijadwalkan pemanggilan PPATK. Data dari PPATK terkait anggota dewan yang terlibat judi online sangat penting untuk diketahui MKD. Dengan data itu, MKD akan melakukan pendalaman.
Sementara Polri tengah berupaya untuk bisa menyita uang yang diduga hasil kejahatan judol dalam lima ribu rekening. Kadivhumas Polri Irjen Shandi Nugroho menuturkan bahwa Polri akan melakukan pemberantasan judol sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi.
“Untuk lima ribu rekening masih koordinasi” terangnya.
Hal itu dikarenakan banyak lembaga terkait yang memiliki kewenangan masing-masing. Dari PPATK, Kominfo, dan Polri. “Yang pasti, kami akan menuntaskan masalah judol ini,” terangnya.
Pentingnya UU Perampasan Aset
Namun begitu, Pakar Tindak Pidana Pencucian Uanh (TPPU) Yenti Garnasih menuturkan bahwa sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyita uang hasil kejahatan berupa judol sangat mudah. PPATK yang memiliki kewenangan untuk memblokir atau membekukan rekening. “Waktu pembekuan ini hanya 20 hari,” paparnya.
Setelah dibekukan tugas selanjutnya ada ke kepolisian, dengan memastikan barang bukti berupa indikasi transaksi mencurigakan. Misalnya, satu rekening mendapat uang transfer sedikit demi sedikit dari banyak rekening berbeda. “Lalu bukti lainnya yang menghubungkan dengan bandar judol,” jelasnya.
Dengan hanya bukti semacam itu bisa langsung diajukan ke Kejaksaan dan dilanjutkan ke Pengadilan untuk diputuskan dilakukan penyitaan. Dia mengakui bahwa kondisi ini juga membuktikan pentingnya UU perampasan aset. “ Seharusnya UU perampasan aset segera diproses,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini hanya tinggal kemauan dari penegak hukum untuk menyita aset yang diduga hasil judol. Jangan sampai seakan-akan ada yang melindungi agar aset tidak disita. “Ini persoalan kemauan penegak hukum,” tegasnya. (tyo/lum/idr/wan/mia/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




