Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dokter Asing Menunggu Aturan Turunan UU Kesehatan

N
Penulis: Novitri Selvia❯
BUDI GUNADI SADIKIN. (SALMAN TOYIBI/JPG)
BUDI GUNADI SADIKIN. (SALMAN TOYIBI/JPG)

PADEK.JAWAPOS.COM-Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditunggu banyak pihak. Salah satunya karena polemik terkait dokter asing. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat menyebutkan aturan turunan itu akan rampung pada 8 Agustus nanti.


Advertisement

Budi menyatakan bahwa pekan ini rancangan peraturan pemerintah (RPP) akan ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dia merincikan ada 101 amanah dalam UU 17/2023 yang disederhanakan dalam satu peraturan pemerintah (PP). Alasannya agar tidak memakan waktu yang lama. “Kesempatan ini sekaligus momentum untuk merapikan struktur regulasi yang ada di sektor kesehatan,” ujarnya.

Ada beberapa bahasan yang menurut Budi membuat diskusi pembuatan RPP jadi lebih panjang. Yakni soal rokok, gula garam lemak (GGL), dan hospital based. “Tahun lalu ada puluhan uji publik yang sudah dilakukan,” ucapnya.

Uji publik ini melibatkan profesi kesehatan hingga pakar. Terkait dokter asing, Budi menyebut hal itu sudah diatur dalam UU 17/2023. Jika ada yang tidak setuju, bertentangan dengan undang-undang. “Mekanismenya sudah jelas,” ungkapnya.

Advertisement

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya kemarin menyebutkan bahwa dokter asing diperlukan. Dokter lokal menurutnya kurang dan memerlukan kolaborasi dengan dokter asing untuk menguasai teknologi baru. “Syaratnya ketat dan tidak bisa asal mendatangkan dokter asing,” tegasnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof dr Ari Fahrial Syam SpPD menyetujui bahwa pengadaan dokter asing tidak bisa membabi-buta. “Kami mengingatkan. Kami menunggu RPP saja,” katanya.

Dia pun meminta jika sudah ada aturan, maka harus disosialisasikan dengan baik. Dia menyatakan tetap mengharakati apa yang sudah ditetapkan negara. Dalam hal ini adalah adanya peluang dokter asing datang ke Indonesia seperti yang diatur UU 17/202. “Dalam undang-undang memungkinkan bahwa dokter asing bekerja di Indonesia,” ungkapnya.

Advertisement

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris sebelumnya menyebut draf RPP perlu diketahui. Sebelumnya saat pembahasan UU Kesehatan, aturan turunannya akan melibatkan Komisi IX. “Memang ranah pembahasan RPP ada di pemerintah. Namun kami diinformasikan akan dilibatkan. Sampai saat ini belum pernah ada yang disampaikan ke Komisi IX,” katanya.

Ada berbagai isu publik yang ramai. Salah satunya dokter asing. “Kita tahu aturan di undang-undang seperti apa tapi masih umum,” bebernya. Dia pun ingin mendengar bagaimana aturan turunan yang dibuat oleh pemerintah terkait hal ini. (lyn/jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer