Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mereka Resah, Negeri Sedang tidak Baik-baik Saja

N
Penulis: Novitri Selvia❯

KAWAL PUTUSAN MK: Ratusan massa dari Forum Guru Besar, Akademisi, Masyarakat Sipil, dan Aktivis 98 berjajar di tangga pilar gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (22/8). (MUHAMAD ALI/JPG)
KAWAL PUTUSAN MK: Ratusan massa dari Forum Guru Besar, Akademisi, Masyarakat Sipil, dan Aktivis 98 berjajar di tangga pilar gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (22/8). (MUHAMAD ALI/JPG)

PADEK.JAWAPOS.COM-KOMIKA, aktor, mantan menteri, hingga tokoh dengan berbagai latar belakang ikut turun ke jalan kemarin (22/8). Mereka memprotes “suguhan” akrobatik DPR dalam merevisi UU Pilkada. Keresahan mereka sama: Indonesia sedang tidak baik-baik saja.


Advertisement

Aktor Reza Rahadian salah satu yang sempat berorasi di depan gedung DPR. Sebagai aktor, dia mengaku jarang sekali menyampaikan keresahan. Kecuali disampaikan dalam bentuk kesenian.

“Tapi, kali ini saya tidak bisa menahan lagi,” ucapnya menjawab pertanyaan Jawa Pos (grup Padang Ekspres). Dia mempertanyakan sikap para wakil rakyat yang melawan putusan MK.

Sebagai seniman, dia berupaya memberikan kontribusi. “Untuk semua orang, saat ini kita sedang tidak baik-baik saja. Saat Anda tidak bisa berharap kepada orang yang kita pilih, suara Anda sangat penting. Suarakan lewat media massa, media sosial, atau beraksi,” serunya.

Advertisement

Para komika Indonesia juga tampak dalam aksi demonstrasi “Darurat Indonesia” menolak pengesahan revisi UU Pilkada. Di antaranya, Abdur Arsyad, Bintang Emon, Mamat Alkatiri, Adjis Doa Ibu, dan Cing Abdel alias Abdel Achrian.

Mereka bergabung dengan para demonstran yang memadati depan gedung DPR. Adjis, Abdur, Mamat, dan Bintang Emon juga sempat naik ke mobil komando untuk menyampaikan orasi. Mereka kompak mengatakan sudah jengkel dengan drama demokrasi saat ini.

Lalu, mereka serentak menyanyikan lagu Agak Laen untuk merepresentasikan manuver-manuver Presiden Jokowi dan anak-anaknya.

Advertisement

“Agak laen kau, agak laen bapakmu, agak laen kau sek’luarga.”
Dalam orasinya, Abdur menyebut, sebagai komedian dirinya kini kalah lucu dari para pejabat yang duduk di kursi DPR.

Khususnya terkait dengan keputusan-keputusan politik mereka. 
”Jangan berharap kami lucu karena lebih lucu yang ada di dalam sana (DPR, red),” tegasnya.

Senada, Bintang Emon menyebut banyak akrobat politik yang sangat dipaksakan elite-elite politik belakangan ini. Bahkan, masyarakat dianggap bodoh dengan terus memaksa agar manuver-manuver itu bisa diterima begitu saja.

“Banyak akrobat yang enggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan. Kita dianggap bodoh. Ketika kita dianggap bodoh, kita harus melawan!” teriaknya.

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong juga hadir dalam demonstrasi di depan gerbang DPR. Tom mengatakan, rencana pengesahan RUU Pilkada merupakan momentum kritis dalam sejarah.

Di lokasi terpisah, ratusan tokoh masyarakat dan guru besar menggeruduk Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Selain melakukan audiensi untuk memberikan dukungan, mereka mengecam pemerintah dan DPR yang telah mengangkangi putusan MK.

Para tokoh yang hadir antara lain Goenawan Muhammad, Zaenal Arifin Mochtar, Burhanudin Muhtadi, Prof Sulistyowati, Usman Hamid, Ray Rangkuti, dan Wanda Hamidah.

Saat orasi, mereka banyak mengecam perilaku rezim Jokowi beserta partai politik. Mereka mendesak DPR untuk menaati konstitusi hingga menuntut Presiden Jokowi meletakkan jabatannya.

Dalam audiensi dengan MK, Goenawan Muhammad tak kuasa menahan emosinya. Pria yang akrab disapa GM itu menilai situasi negara sudah genting. GM sempat tercekat, berhenti bicara, dan menangis menahan amarahnya. “Maaf, saya ga bisa ngomong karena emosi saya,” ujarnya.

“Ya, kalau saya ga menahan diri, saya bilang kita revolusi aja,” imbuhnya. Namun, dia sadar pilihan itu tidak mudah. Ongkos sosialnya terlalu besar.

GM menilai apa yang dilakukan Baleg DPR sudah sangat keterlaluan. Bahkan, dia merasa DPR layak untuk dibubarkan. “Sebenarnya DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan,” terangnya.

Usman Hamid menambahkan, tragedi pembangkangan itu melengkapi dosa besar Presiden Jokowi. Dalam catatannya, sudah banyak dosa yang dilakukan Jokowi selama menjabat.

Mulai melemahkan dan menghancurkan ruang publik untuk kritik dan protes, memandulkan oposisi partai di parlemen, mengerdilkan lembaga-lembaga penegak hukum, memperlemah peran media massa, memecah belah masyarakat melalui politik polarisasi, hingga merusak integritas pemilu. Berbagai kerusakan itu, kata dia, harus dilawan.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, aspirasi para tokoh akan disampaikan kepada hakim konstitusi. Soal dinamika politik terbaru, Fajar menegaskan bahwa wewenang MK hanya sampai keluar putusan.

“Bagaimana kemudian putusan MK itu dilaksanakan, itu bukan mewenang MK lagi. Itu mewenang pelaksana undang-undang,” ujarnya.

Terkait sikap DPR yang mengubah ulang UU Pilkada, Fajar enggan berkomentar karena itu merupakan proses politik. Yang jelas, secara teori, yang berlaku saat ini adalah putusan MK.

Jika ada UU baru, itu menjadi norma baru yang bisa kembali diuji ke MK. “Sebagian orang yang misalnya kerugian konstitusionalnya itu dialami, ya potensi juga diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi,” tuturnya. (idr/mia/far/c19/fal/jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer