Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Novel Baswedan Dipastikan Gagal Maju Capim KPK

N
Penulis: Novitri Selvia❯

IKUTI SIDANG: Pemohon Novel Baswedan (tengah) bersama Ketua IM 57+ Institute Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito mengikuti sidang putusan MK. (FEDRIK TARIGAN/JPG)
IKUTI SIDANG: Pemohon Novel Baswedan (tengah) bersama Ketua IM 57+ Institute Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito mengikuti sidang putusan MK. (FEDRIK TARIGAN/JPG)

PADEK.JAWAPOS.COM-Kans Novel Baswedan dan sejumlah mantan pegawai KPK yang berusia di bawah 40 tahun untuk maju dalam seleksi Pimpinan KPK dipastikan kandas.


Advertisement

Itu menyusul keluarnya putusan MK nomor 68 tahun 2024 yang menolak permohonan Novel bersama IM57+ Institute. IM57+ merupakan organisasi wadah mantan pegawai KPK yang dipecat melalui kebijakan kontroversial. Yakni tes wawasan kebangsaan.

Mereka menguji pasal 29E UU KPK yang membatasi usia minimal pimpinan 40 tahun atau pernah menjabat sebagai pimpinan KPK. Mereka ingin, batas usia itu juga dikecualikan bagi orang-orang yang berpengalaman sebagai pegawai KPK minimal 5 tahun.

Namun, permohonan itu ditolak oleh MK. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di Gedung MK Jakarta, kemarin.

Advertisement

Dalam pertimbangannya, Suhartoyo menjelaskan, norma terkait usia merupakan kewenangan pembuat UU untuk menetapkan. Sebab norma ini masuk dalam kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Sepanjang usia yang ditetapkan tidak melanggar hal-hal prinsip dalam konstitusi, maka hal itu tidak menjadi persoalan.

Kemudian terkait dalil Novel yang ingin mendapat pengecualian seperti yang didapat orang yang pernah menjabat pimpinan KPK, Mahkamah menolak dalil tersebut. MK berpendapat, pengalaman sebagai pimpinan tidak bisa disamakan dengan pengalaman sebagai pegawai.

“Pengalaman menjabat sebagai pimpinan KPK berarti memiliki kesempatan secara komprehensif untuk menerapkan hal-hal yang bersifat kongkrit,” imbuhnya.

Advertisement

Sementara dengan pengalaman sebatas pegawai, MK meyakini pengalaman itu tidak didapat secara komprehensif. Mengingat ada perbedaan yang fundamental antara pengalaman pimpinan KPK dengan pegawai KPK.

Putusan MK sendiri, tidak diputus secara bulat. Hakim MK Arsul Sani memiliki pendapat yang berbeda. Pada intinya, Arsul berpendapat semestinya syarat usia minimal 40 tahun dapat dikecualikan untuk pegawai KPK. Namun dengan syarat yang bersangkutan bekerja di bidang pencegahan atau penindakan selama 10 tahun berturut-turut.

Selain itu, MK juga menyentil DPR dan Pemerintah untuk tidak terlalu sering mengubah syarat usia pejabat publik. Sebab jika terlalu sering diubah, itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Syarat usia capim KPK sendiri diketahui telah diubah sebanyak dua kali.

Ditemui usai pembacaan putusan, Novel menghormati putusan MK. Meski menolak permohonannya, dia menilai sejumlah pesan yang disampaikan MK cukup baik. Misalnya terkait larangan mengubah-ubah syarat usia yang kental nuansa politik.

“Itu bisa jadi potensi atau motif tertentu untuk menghadang untuk menghalangi orang-orang tertentu bisa jadi capim KPK,” ujarnya.

Terkait nasib dirinya dan sejumlah anggota IM57+ yang gagal maju dalam capim KPK, mau tidak mau Novel menerima kenyataan itu. Kini, dirinya hanya bisa berharap panitia seleksi Capim KPK untuk bekerja secara baik.

“Jangan sampai kemudian memilih orang bermasalah yang kemudian membuat KPK semakin hancur,” tuturnya. (far/jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bupati Dharmasraya Ingatkan ASN Tak Minta Imbalan Jabatan, Pengelolaan Anggaran Diawasi KPK

Bupati Dharmasraya Ingatkan ASN Tak Minta Imbalan Jabatan, Pengelolaan Anggaran Diawasi KPK

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengingatkan ASN menjaga integritas, menolak imbalan jabatan, dan mematuhi aturan pengelolaan angga

MAKI: Desak Kasus Eks Jampidsus Ditangani KPK, PWI-Forum Pemred Sebut Pernyataan Hotman Rendahkan Profesi Wartawan

MAKI: Desak Kasus Eks Jampidsus Ditangani KPK, PWI-Forum Pemred Sebut Pernyataan Hotman Rendahkan Profesi Wartawan

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) men­desak penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

KPK Diminta Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus, Penyidikan Dilanjutkan Kejagung Berpotensi Konflik Kepentingan

KPK Diminta Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus, Penyidikan Dilanjutkan Kejagung Berpotensi Konflik Kepentingan

Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dinilai menjadi ujian besar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer