Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Mulai Temukan Pidana Pemilu

N
Penulis: Novitri Selvia❯

Ilustrasi. (Jawapos)
Ilustrasi. (Jawapos)

PADEK.JAWAPOS.COM-Sekitar 11 ribuan jajaran polisi, jaksa dan Bawaslu se-Indonesia yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) melakukan konsolidasi nasional di Kawasan Ancol, Jakarta kemarin (19/9). 


Advertisement

Gakumdu merupakan unit terintegrasi antara ketiga lembaga yang berwenang menangani pelanggaran pidana di Pemilu. Semua temuan pelanggaran Bawaslu yang memiliki unsur pidana, akan diproses di satu pintu bersama Polisi dan Jaksa.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, kerja Gakumdu dalam Pemilu 2024 lalu cukup baik. Kala itu, selama pemilu berlangsung, Gakumdu telah menyelesaikan puluhan kasus pidana dalam pelaksanaan pemilu.

“Terdapat 65 putusan tindak pidana yang merupakan hasil sinergi Gakumdu,” ujarnya di Beach City, Ancol Jakarta.

Advertisement

Dalam tahapan Pilkada, lanjut dia, kasus-kasus pelanggaran Pidana juga sudah mulai muncul. Sejauh ini, kasus pelanggaran pidana yang marak adalah pelanggaran terhadap Pasal 71 UU Pilkada tentang larangan mutasi pegawai oleh kepala daerah petahana.

Sesuai norma pasal itu, terhitung sejak enam bulan sebelum penetapan paslon, petahana dilarang melakukan mutasi pegawai di lingkungan pemda. Tujuannya, untuk menghindari akrobatik politik melalui politisasi birokrasi.

Namun diakui Bagja, di sejumlah daerah ada dugaan pelanggaran. Di mana mereka tetap melakukan mutasi. Meski tidak menyebut angka pastinya, kasus itu terjadi cukup merata.

Advertisement

“Ada di beberapa tempat, ada di Sulawesi Utara, ada di Jawa Tengah, ada di Sumatera, Kepulauan Riau, dan juga di NTT, NTB dan beberapa wilayah di Bali misalnya,” imbuhnya mencontohkan.

Saat ini, kasus-kasus tersebut tengah dalam penanganan jajaran Gakumdu di daerah. Pihaknya masih menunggu sampai penetapan paslon tanggal 22 September.

Sebab jika yang bersangkutan gagal ditetapkan sebagai paslon Pilkada, secara otomatis kasusnya tidak berlaku. “Kita tunggu hasil penetapan kepala daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya sinergitas antara Polri, Kejaksaan dan Bawaslu dalam menangani Pidana Pilkada.

Sehingga penanganan Pidana bisa dilakukan secara cepat dan tepat. “Karena berlaku hukum acara khusus yang telah ditentukan jangka waktu penanganannya,” ujarnya.

Kerja Gakkumdu, lanjut Hadi, sudah dilakukan dengan persiapan yang panjang. Diawali dengan pemetakan kerawanan pemilu oleh Bawaslu yang telah dikeluarkan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024.

IKP, diharapkan bisa menjadi pedoman dalam pemetaan pencegahannya. “Karena tugas bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah untuk mengawal jalannya pesta demokrasi dengan jujur dan adil,” ungkapnya. (far/jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer