
PADEK.JAAPOS.COM-Reforma agraria yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil menjadi poin penting dalam peringatan Hari Tani Nasional (HTN) kemarin (24/9). Sikap tersebut disuarakan ribuan orang dari berbagai elemen di depan gedung parlemen.
Koordinator Umum Aksi HTN Dewi Kartika mengatakan, pemerintah tidak hanya abai dengan agenda reforma agraria. Tapi, juga menghapus sendi-sendi demokrasi dengan mengancam kebebasan petani untuk berserikat.
“Pemerintah telah mengkhianati reformasi yang susah payah dibangun,” kata Dewi kemarin.
Selama 10 tahun terakhir, lanjut Dewi, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melakukan 18 kejahatan sistemis terhadap agenda reforma agraria.
Di antaranya, pemerintah telah menyesatkan dan membohongi publik terkait reforma agraria seluas 9 juta hektare. Padahal realitanya, kata Dewi, pemerintah hanya menjalankan sertifikasi tanah tanpa melakukan redistribusi tanah kepada rakyat.
“Penyertifikatan tanah bukanlah reforma agraria, sertifikasi hanyalah layanan kepada orang yang sudah bertanah,” ujar Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tersebut.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menambahkan, komitmen Jokowi dalam pelaksanaan reforma agraria hanya bualan. Sebab, berdasar data yang dikumpulkan YLBHI, perampasan ruang hidup justru semakin masif.
Isnur juga menyinggung pola kekerasan oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria. Baik kekerasan fisik maupun menggunakan instrumen hukum berupa kriminalisasi.
Dari laporan 18 LBH, ada 16 daerah konflik yang dihadapkan pada pendekatan kriminalisasi dan 190 orang menjadi korban. “Masyarakat harus berjibaku untuk memperjuangkan hak atas tanahnya,” kata Isnur. (tyo/c7/bay/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


