
PADEK.JAWAPOS.COM-Keputusan strategis masih diambil Presiden Joko Widodo, memasuki pekan terakhir dirinya menjabat. Presiden Jokowi mengirimkan surat ke pimpinan DPR. Isinya adalah surat pemberhentian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Jokowi mengusulkan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra sebagai calon Kepala BIN pengganti BG. Sesuai ketentuan di UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan surat tersebut. “Presiden telah mengirim surat ke Ketua DPR tertanggal 10 Oktober,” katanya kemarin (15/10). Setelah surat ini dilayangkan, pemerintah menyerahkan kelanjutannya kepada DPR. “Proses selanjutnya menjadi ranah dari DPR,” bebernya.
Ari menyatakan presiden punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala BIN setelah mendapat pertimbangan DPR RI.
Dasar pertimbangan dewan itu yang membedakan jabatan kepala badan dengan menteri. Karena pemberhentian itu berlangsung di akhir masa jabatan, Jokowi pun sudah mendiskusikan hal itu dengan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.
Terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebutkan Prabowo ingin melantik menteri dan kepala lembaga secara bersama-sama. Khusus Kepala BIN, proses pemberhentian dan pengangkatannya harus sesuai ketentuan UU Intelijen Negara.
“Maka proses di DPR mengenai pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan harus dilakukan lebih awal,” katanya.
Di tempat terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan sudah menerima surat presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN.
Rencananya, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kepala BIN akan dilakukan pagi hari ini di DPR. “Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi,” ujarnya di DPR.
Puan menambahkan, surat presiden itu telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Mengingat alat kelengkapan dewan belum terbentuk, DPR memutuskan untuk membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR. Itu sesuai dengan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. (tyo/lyn/bay/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




