Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menteri PANRB Rini Ungkap Program 100 Hari, SOTK Kementerian/ Lembaga Tuntas Desember

Heri Sugiarto
Penulis: Heri Sugiarto❯

Menteri PANRB Rini Widyantini Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (28/10/2024). (Foto: Humas KemenPANRB)
Menteri PANRB Rini Widyantini Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (28/10/2024). (Foto: Humas KemenPANRB)
PADEK.JAWAPOS.COM-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memaparkan program kerja 100 hari setelah dilantik memimpin reformasi birokrasi di Indonesia.


Advertisement

Dalam rapat kerja perdana bersama Komisi II DPR RI, Rini menjelaskan bahwa terdapat tiga fokus utama yang akan dikerjakan, yaitu penataan organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih, pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk periode 2025-2029, serta penataan tenaga non-ASN.

"Kami telah menyusun langkah-langkah penataan kelembagaan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029. Targetnya, pada Desember 2024, Kementerian PANRB sudah menyelesaikan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) seluruh kementerian/lembaga," ungkap Rini di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan tiga instrumen hukum untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi ini.

Advertisement

Ketiga instrumen tersebut adalah Keputusan Presiden No. 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri, Peraturan Presiden No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih, dan Peraturan Presiden No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Rini juga menekankan bahwa pengisian jabatan ASN akan dilakukan dengan prinsip tidak mengurangi layanan kepada masyarakat serta menjamin hak-hak pegawai tetap terlindungi.

"Pengalihan jabatan dan SDM tidak akan memengaruhi pelayanan publik atau merugikan hak pegawai, termasuk penghasilan," jelasnya.

Advertisement

Selain penataan organisasi, Kementerian PANRB akan menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dalam 100 hari pertama.

SAKP akan menjadi basis bagi kementerian dan lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Menurut Rini, penerapan SAKP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Melalui SAKP, akan terwujud keselarasan kinerja antar kementerian/lembaga/pemda untuk mencapai target pembangunan nasional (outcome bersama).

Selain itu, akan tercipta keterpaduan kinerja antar kementerian/lembaga/pemda melalui tata kelola yang kolaboratif serta sasaran pembangunan nasional tercapai sesuai target disertai efektivitas dan efisiensi anggaran.

“SAKP mendukung terwujudnya program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Di dalam SAKP, setiap indikator kinerja kementerian/lembaga menjadi terukur dan harus berkontribusi dalam pencapaian prioritas nasional,” jelasnya.

Fokus ketiga dalam 100 hari Kabinet Merah Putih adalah penataan tenaga non-ASN utamanya dalam database BKN yang telah sepakati sebelumnya oleh Pemerintah dan DPR sebagaiamana amanat UU 20/2023 tentang ASN.(*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Manajemen Talenta ASN Pemko Payakumbuh Masuk Tahap Akhir, Tunggu Evaluasi BKN

Manajemen Talenta ASN Pemko Payakumbuh Masuk Tahap Akhir, Tunggu Evaluasi BKN

Pemerintah Kota Payakumbuh semakin dekat mewujudkan birokrasi yang profesional, kompetitif, dan berorientasi pada pelayanan publik setelah menjalani

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer