Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPD RI Pantau dan Evaluasi Ranperda dan Perda Tata Kelola Pemerintahan Desa

Heri Sugiarto
Penulis: Heri Sugiarto❯

Ketua Badan Urusan Legislatif Daerah (BULD) DPD RI, Stefanus BAN Liow. (Foto: Humas)
Ketua Badan Urusan Legislatif Daerah (BULD) DPD RI, Stefanus BAN Liow. (Foto: Humas)
PADEK.JAWAPOS.COM-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tengah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda), khususnya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.


Advertisement

Kegiatan tersebut dilakukan selama masa reses DPD RI dan menjadi salah satu prioritas pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025.

Ketua Badan Urusan Legislatif Daerah (BULD) DPD RI, Stefanus BAN Liow, menjelaskan bahwa pemantauan ini penting untuk mengidentifikasi beberapa aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan desa.

Regulasi dan Kebijakan

Advertisement

Stefanus menyoroti bahwa pengelolaan pemerintahan desa saat ini menghadapi tantangan dalam pemahaman regulasi dan kebijakan.

Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat masalah terkait tata kelola, keuangan, dan perencanaan pembangunan desa yang belum berjalan optimal.

“Kami menemukan praktik kebijakan yang dilaksanakan di luar kewenangan desa dan disiplin pelaporan yang perlu ditingkatkan,” ungkapnya saat konferensi pers, Rabu (30/10/2024).

Advertisement

Hubungan Pusat dan Daerah

Stefanus juga menyampaikan pentingnya memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah desa dan pusat.

Menurutnya, masih ada ketidakjelasan dalam sistem pemerintahan dan pertanggungjawaban, yang seharusnya lebih terintegrasi melalui kementerian terkait.

“BULD melihat perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan sistem informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif,” jelasnya.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola dan pembangunan desa juga menjadi perhatian utama.

Stefanus mengingatkan bahwa masyarakat desa perlu lebih aktif terlibat dalam proses pengelolaan dan pembangunan.

“Kami berharap langkah evaluasi dan pemantauan yang dilakukan DPD RI ini dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan desa, serta memperkuat fondasi pemerintahan desa di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Dengan adanya pemantauan ini, DPD RI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menghadapi tantangan di masa depan.(*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Banyak Warga Dirugikan Konflik Agraria

Banyak Warga Dirugikan Konflik Agraria

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti tujuh pengaduan masyarakat yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dorong Pengawasan Ketat Pengelolaan SDA Nasional

Dorong Pengawasan Ketat Pengelolaan SDA Nasional

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Ra

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer