
Menurutnya, perubahan skema subsidi ini dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat kelas menengah yang kini mengalami penurunan pendapatan.
"Kami harap pemerintah dapat mengkaji secara menyeluruh dampak dari penghapusan subsidi BBM ini. Kelas menengah yang paling merasakan dampaknya," ujar Sultan dalam keterangan resminya pada Senin (4/11/2024).
Sultan juga mengingatkan pemerintah akan tren penurunan pendapatan kelas menengah dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kelas menengah, menurutnya, memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia memperingatkan bahwa penghapusan subsidi BBM akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, yang dapat memberatkan masyarakat luas.
"Kami minta pemerintah tidak mengabaikan keberadaan kelas menengah yang selama ini tidak berhak menerima BLT dari pemerintah," tegas Sultan.
Sebagai alternatif, mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu mengusulkan agar pemerintah lebih baik menaikkan pajak kendaraan bermotor daripada menghapus subsidi BBM.
Ia menyarankan agar pajak kendaraan diperhitungkan lebih ketat, dengan memasukkan variabel emisi karbon, harga, dan bobot kendaraan sebagai dasar penetapan pajak.
"Pemerintah sebaiknya fokus pada upaya peningkatan rasio pajak, salah satunya dengan menaikkan pajak kendaraan pribadi berdasarkan harga dan tingkat emisi tertentu," tambah Sultan.
Ia juga menilai potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor masih sangat besar, mengingat lebih dari 40 persen kendaraan bermotor belum membayar pajak.
Sultan mendorong pemerintah untuk mempercepat kebijakan transisi energi pada kendaraan dan menyempurnakan sistem distribusi BBM bersubsidi yang saat ini dinilai kurang akurat.
Baca Juga: Penerbitan SIM Wajib Kepesertaan Aktif JKN
"Subsidi dan BLT sering kali menemui masalah dan salah sasaran karena basis data dan sistem distribusi kita belum begitu presisi," ungkapnya.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


