Presiden Prabowo Hapus Piutang Macet UMKM Pertanian, Perikanan hingga Kuliner


Peraturan ini bertujuan membantu UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta sektor lain seperti mode, kuliner, dan industri kreatif.
Kebijakan ini dilatarbelakangi aspirasi kelompok tani dan nelayan dari seluruh Indonesia yang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan usaha.
“Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” ujar Presiden Prabowo dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Selasa (5/11/2024).
Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran produsen pangan, khususnya di sektor pertanian, UMKM, dan perikanan, sebagai penopang ketahanan pangan nasional.
Pemerintah berharap kebijakan ini mampu memberikan dukungan kepada sektor-sektor kunci ini, memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian nasional.
“Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan,” tambahnya.
Untuk teknis pelaksanaan, pemerintah akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Presiden Prabowo juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini membawa rasa tenang dan kepastian bagi UMKM, terutama petani dan nelayan.
“Kita berdoa agar seluruh petani, nelayan, UMKM di Indonesia dapat bekerja dengan tenang, semangat, dan kepercayaan bahwa negara mendukung mereka,” tuturnya.
Penandatanganan PP No. 47 Tahun 2024 ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mendukung UMKM dan memperkuat sektor-sektor strategis bagi ketahanan pangan dan ekonomi nasional.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


