LKPP Siapkan Program Makan Bergizi Gratis, DPR Minta Libatkan UMKM, Koperasi dan BUMDes


Persiapan tersebut mencakup penyusunan petunjuk teknis, tata kelola pengadaan, pengembangan kompetensi pegawai, serta xoaching clinic untuk pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin memberikan apresiasi terhadap dukungan LKPP dalam program MBG.
"Program yang baik ini perlu dikawal dengan baik agar pelaksanaannya tepat sasaran dan bermanfaat. Peran LKPP sangat dibutuhkan untuk memastikan tata kelola yang baik dalam belanja pengadaan," ujar Puteri dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/11/2024).
Puteri juga mendorong LKPP untuk mempersiapkan strategi mitigasi risiko dalam pengadaan program MBG.
"Strategi mitigasi risiko perlu dipersiapkan agar penggunaan anggaran tetap efisien, akuntabel, dan transparan, serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan di kemudian hari," tambahnya.
Politisi muda Fraksi Partai Golkar ini menilai Program MBG dapat menggerakkan ekonomi daerah dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam penyediaan pasokan pangan serta pengolahannya.
Menurut penelitian INDEF, percobaan program ini berhasil meningkatkan pendapatan bersih UMKM sebesar 33,68 persen per bulan, serta menambah jumlah pegawai hingga tiga orang.
"Jika dijalankan dengan benar, UMKM akan semakin sejahtera dan banyak lapangan kerja baru yang tercipta," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa menjelaskan bahwa LKPP telah melatih 900 pelaku usaha yang akan terlibat dalam Program MBG.
"Kami menargetkan 3.000 pelaku usaha yang harus dilatih dan siap belanja. Pelatihan dilakukan serentak, mengundang koperasi, BUMDes, dan PKK untuk memahami cara masuk e-catalogue," ungkap Sarah.
Program ini diharapkan dapat memperluas peran UMKM dan BUMDes dalam perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




