
Ia berpendapat bahwa perpanjangan SIM yang berlaku setiap lima tahun justru membebani masyarakat tanpa memberikan kontribusi signifikan bagi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menurut Nasir, kebijakan yang ada saat ini memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya adalah siklus perpanjangan yang tidak disesuaikan dengan tanggal kelahiran pemilik SIM.
Hal ini sering membuat masyarakat lupa kapan masa berlaku SIM mereka habis. Dalam praktiknya, keterlambatan memperpanjang SIM sering kali berujung pada sanksi administratif, yang dianggap memberatkan, terutama bagi masyarakat ekonomi bawah.
“Masyarakat kerap menghadapi kesulitan dalam memperpanjang SIM dan STNK. Teknologi yang seharusnya mempermudah proses ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kita membutuhkan sistem yang lebih transparan dan ramah masyarakat,” ujar Nasir Djamil seperti dikutip dari TVR Parlemen pada Kamis (12/12/2024).
Ia menyarankan agar teknologi dimanfaatkan untuk memberikan notifikasi kepada pemilik SIM dan STNK menjelang masa berlaku habis.
Dengan aplikasi digital, masyarakat dapat menerima pengingat otomatis seminggu sebelum SIM atau STNK mereka kedaluwarsa.
Langkah ini diyakini dapat mengurangi beban administrasi dan meningkatkan kepatuhan tanpa menambah kerumitan bagi pengguna.
“Seharusnya pihak Korlantas bersama kementerian terkait membuat aplikasi yang memberikan notifikasi otomatis. Teknologi ini sudah ada, tinggal bagaimana kita menerapkannya untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Nasir juga menekankan pentingnya mengubah sistem SIM menjadi berlaku seumur hidup.
Ia berargumen bahwa SIM seumur hidup akan menghilangkan kebutuhan untuk terus memperpanjang masa berlakunya, sehingga tidak lagi menjadi beban pikiran masyarakat.
“Tinggal kita cari alternatif sumber PNBP dari sektor lain, tanpa terus membebankan masyarakat melalui perpanjangan SIM,” jelasnya.
Komisi III DPR RI juga mengkritik realisasi PNBP dari SIM, STNK, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dinilai tidak signifikan.
Meski pendapatan dari sektor ini ada, biayanya dianggap lebih besar dibandingkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Melalui kebijakan ini, DPR berharap Korlantas Polri dapat menghadirkan sistem pengelolaan administrasi yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Usulan ini sekaligus menjadi langkah nyata menuju transparansi dan pengurangan beban administratif bagi masyarakat, terutama di tengah upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi layanan publik.
Jika usulan ini terealisasi, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari reformasi administrasi, tanpa harus menghadapi prosedur yang rumit dan memberatkan.
Korlantas Polri pun didorong untuk berinovasi dengan menghadirkan layanan berbasis teknologi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

