Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polisi Sita Mesin Upal di Perpustakaan UINAM

N
Penulis: Novitri Selvia❯

CORENG WAJAH KAMPUS: Mesin cetak uang palsu yang ditemukan polisi di salah satu ruangan di Gedung Perpustakaan UIN Alauddin Makassar.(ENAL/JPG)
CORENG WAJAH KAMPUS: Mesin cetak uang palsu yang ditemukan polisi di salah satu ruangan di Gedung Perpustakaan UIN Alauddin Makassar.(ENAL/JPG)

PADEK.JAWPOS.COM-Kejahatan bisa terjadi di mana saja. Bahkan di dalam kampus negeri. Itu pulalah yang sedang dialami Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Sulawesi Selatan.


Advertisement

Polisi menemukan keterlibatan orang dalam kampus tersebut dalam sindikat peredaran uang palsu (upal). Yang memprihatinkan, mesin cetak upal itu disimpan di perpustakaan kampus.

Kasus tersebut kini ditangani Polres Gowa. Sebanyak 15 orang telah diamankan. Dua di antaranya adalah kepala perpustakaan UINAM dan seorang stafnya. Namun, hingga kemarin identitas lengkap para tersangka belum diumumkan.

Kapolres Gowa AKBP Rheonald T Simanjuntak mengatakan, pihaknya menangani kasus tersebut sejak awal Desember 2024.

Advertisement

“Jadi benar, saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Kami mohon waktu, ini masih kami kembangkan lagi,” ucapnya di Polres Gowa, Senin (16/12) malam, dilansir dari FAJAR (grup Padang Ekspres).

Dia menerangkan, 15 orang yang ditangkap telah ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah tersebut bisa jadi bertambah. Sebab, tim penyidik sedang menggali informasi lanjutan.

Bagaimana awal mula kasus yang mencoreng UINAM itu terungkap? Kapolres menjelaskan, jajarannya semula menerima laporan transaksi menggunakan uang palsu senilai Rp 500 ribu di Kecamatan Pallangga.

Advertisement

Dari informasi tersebut, penyidik melakukan pelacakan. Saat itulah diketahui ada sindikat upal yang melibatkan pegawai UINAM. Kapolres menyebut, jajarannya langsung berkoordinasi dengan Rektor UINAM Hamdan Juhannis.

“Kami melakukan join investigation. Penyidikan ini menggunakan teknologi atau scientific investigation. Kita juga libatkan labfor, BI, BRI, dan BNI,” ujarnya.

Tim penyidik lantas menuju gedung perpustakaan UINAM. Di sana ditemukan mesin pencetak upal. Polisi juga menemukan upal siap edar senilai Rp 446.700.000 dalam pecahan Rp 100 ribu.

Menurut Kapolres, total ada 100 jenis barang bukti yang disita penyidik. “Barang bukti lainnya masih ada. Jadi sabar, mudah-mudahan dalam waktu singkat ini kami rilis kembali dan ini akan dirilis oleh polda langsung,” tuturnya.

Pada bagian lain, Wakil Rektor III UINAM Prof Muhammad Halifah Mustamin menjelaskan, pihak kampus telah menerima informasi dari polisi terkait keterlibatan dua pegawai perpustakaan tersebut.

“Sanksi tegas telah diberikan berupa penonaktifan kepala perpustakaan dari jabatannya,” kata Halifah kemarin (17/12).

Halifah menegaskan, penonaktifan itu merupakan sanksi berat yang dapat diambil pihak kampus. Mengapa bukan pemecatan?

“Pemecatan memiliki mekanisme tersendiri dan bukan ranah kampus untuk mengambil keputusan itu,” tambahnya.

UINAM juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam penyelidikan kasus tersebut.

“Kami akan bersinergi dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini. Sebagai bagian dari negara, UIN Alauddin tidak menginginkan hal seperti ini terjadi di lingkungan kampus,” ujar Halifah.

Sementara itu, pantauan FAJAR, kasus tersebut tidak membuat aktivitas perkuliahan di UINAM terganggu. Hanya, gedung perpustakaan belum bisa diakses oleh mahasiswa.

Sebab, gedung tersebut dipasangi segel dengan police line oleh Polres Gowa. Mesin pencetak upal yang kemarin masih berada di dalam gedung terlihat ditutupi kain panjang.

Kasus tersebut telah terdengar oleh para pejabat Kementerian Agama (Kemenag). Namun, kementerian yang menaungi UINAM itu belum mengeluarkan statemen resmi.

Jajaran Kemenag yang dikonfirmasi Jawa Pos belum bersedia berkomentar. Kemenag hanya meminta internal UINAM bersama aparat penegak hukum setempat untuk menyelesaikan kasus pidana tersebut.

“(Statement-nya) cukup dari UIN Makassar ya,” kilah Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Abu Rokhmad saat dikonfirmasi kemarin.

Saat ditanya apakah ada sanksi dari Kemenag pusat untuk sivitas UINAM yang terlibat, Abu tidak menjawab. Selama ini, perguruan tinggi negeri di bawah Kemenag bersifat independen dan sebagian berstatus badan layanan umum (BLU).

Dengan status BLU tersebut, secara organisasi lebih mandiri. Meskipun tidak semandiri kampus negeri yang berstatus PTN badan hukum (PTN BH). Saat ini Kemenag baru memiliki satu kampus PTN BH, yaitu Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Direktur Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kemenag Ahmad Zainul Hamdi juga tidak banyak komentar. Dia meminta rektor UINAM menyampaikan laporan resmi terkait kasus tersebut.

Kemenag pusat juga meminta rektorat UIN Makassar berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus itu.

Empat Tersangka di Mamuju

Sindikat upal di UINAM ternyata memiliki jaringan di Mamuju, Sulawesi Barat. Polresta Mamuju telah menangkap empat orang jaringan produksi upal yang beroperasi di UINAM. Seorang di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN).

Kapolresta Mamuju Kombespol Iskandar menjelaskan, pengungkapan kasus itu merupakan hasil koordinasi dengan Polres Gowa dan Polda Sulsel.

“Empat orang terduga pelaku yang diamankan adalah TA, 52, yang merupakan ASN Pemprov Sulbar. Lalu IH, 42, wiraswasta; WY, 32, wiraswasta; dan MMB, 40, wiraswasta,’’ jelasnya.

Empat orang itu ditangkap setelah polisi menginterogasi tersangka MB, 35, staf honorer UINAM. Dalam penggerebekan, polisi menyita upal senilai Rp 11 juta yang belum sempat diedarkan.

“Saat ini mereka telah diserahkan ke Polres Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap jaringan yang lebih besar,” katanya.

Sementara itu, 15 orang yang telah diamankan polisi berasal dari berbagai latar belakang. Mulai kepala Perpustakaan UINAM, sejumlah dosen atau staf, wiraswasta, hingga ASN di Pemprov Sulbar.

Pada bagian lain, hasil penelusuran Radar Sulbar, ada dua ASN Pemprov Sulbar yang diamankan polisi. Yakni, TA dan MMB. TA bertugas di Sekretariat DPRD Sulbar, sedangkan MMB berdinas di Diskominfo Pers Sulbar.

Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berjanji tidak segan memecat pegawainya jika memang terbukti terlibat dalam kasus tersebut.

“Tanggung jawab kita sebagai ASN lebih besar dari masyarakat pada umumnya. Kita bekerja digaji negara. Saya tidak ragu-ragu merekomendasikan pemecatan jika sudah ada putusan inkracht,” kata Bahtiar saat ditemui Radar Sulbar di gedung DPRD Sulbar kemarin (17/12).

Kepala Bidang E-Government Diskominfo Pers Sulbar Muhammad Ridwan Jafar membenarkan bahwa MMB merupakan pegawainya. Namun, sudah berbulan-bulan MMB tidak masuk kantor.

Bahkan, lanjut dia, MMB telah mendapat teguran tertulis dan lisan karena tidak disiplin dalam bekerja. Gaji dan TPP-nya sempat diblokir sebagai hukuman.

“Kalaupun masuk, hanya sebentar. Hanya absen, lalu pergi lagi,” ungkapnya. (wan/ajs/sae/wis/maj/c19/c6/oni/jpg)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer