Masyarakat diprediksi langsung tancap gas pulang kampung pada momen Ramadhan tahun ini. Setidaknya, ada sekitar 79,4 juta bakal mudik. Pemerintah pun mulai bersiap menyambut antusias warga ini.
Berdasarkan survei yang dilakukan Balitbang Perhubungan, diprediksi warga yang mudik se-Indonesia meningkat pada 2022, dari 55 juta orang menjadi 79,4 juta orang. ”Itu berdasarkan survei ya,” jelas Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno di Jakarta, kemarin (24/3).
Untuk di wilayah Jabodetabek sesuai survei tersebut, tambah dia, potensi pergerakannya mencapai 13 juta orang. Dari jumlah penduduk yang mencapai 33,9 juta orang. ”Karena itu, mudik tahun ini perlu untuk diatur dengan baik,” ujarnya.
Salah satunya, menggencarkan mudik gratis memanfaatkan CSR dari perusahaan-perusahaan. Semua stakeholder harus dilibatkan agar pengecekan syarat vaksin booster bisa dilakukan. ”Kerja sama semuanya,” jelasnya.
Kakorlantas Polri Irjen Firman Santyabudi mengatakan, Korlantas siap menggelar Operasi Ketupat 2022 dengan konsep new normal. Menurutnya, saat ini seluruh jajaran Korlantas dan Ditlantas polda se-Indonesia tengah mempersiapkan berbagai langkah. ”Karena itu, kita kumpulkan semua direktur lalu lintas,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Dengan begitu, setiap Dirlantas akan menindaklanjuti semua langkah ke setiap petugas di lapangan. Dimulai dari persiapan pengamanan mudik, sosialisasi hingga kendaraan yang akan digunakan.
”Kita juga menyiapkan personel,” jelasnya. Pihaknya juga akan mempersiapkan dan mengantisipasi kemungkinan potensi yang muncul saat mudik. ”Antisipasi bisa oneway, contraflow dan sebagainya untuk kemacetan,” terangnya.
Hal senada diungkapkan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi. Pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Hari ini (25/3), dijadwalkan rapat bersama pihak kepolisian untuk membahas upaya antisipasi kemacetan di beberapa titik.
Selain itu, pemerintah juga akan mempersiapkan sarana, prasarana, hingga SDM untuk pelayanan mudik nanti. Budi pun akan bertemu dengan pengusaha mobil wisata dan AKAP agar mereka mempersiapkan sarana dan SDM-nya dalam menyambut mudik lebaran tahun ini. Mengingat, banyak kendaraan yang tak digunakan selama pandemi Covid-19.
”Harus dipastikan kendaraan dan SDM dalam kondisi fit. Nanti kita akan cek, ada ramp check,” tegasnya.
Pada kesempatan lain, Juru Bicara Kementerian Kesehatan terkait vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa target vaksin booster sama dengan vaksinasi primer. Hingga kemarin, ada 18.155.763 orang yang sudah diberikan vaksin ketiga.
”Akhir April vaksinasi primer ditargetkan 70 persen masyarakat,” ujarnya. Vaksinasi memang menjadi salah satu cara untuk mengurangi tingkat keparahan Covid-19.
Nadia menjelaskan, persediaan vaksin untuk booster diperkirakan sekitar 80 juta dosis. ”Jumlahnya cukup,” ujarnya. Sebab, dalam sepekan, vaksinasi membutuhkan 5 sampai 6 juta dosis. Dengan demikian, dalam sebulan hanya butuh 20 juta dosis.
Di sisi lain, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kewajiban vaksinasi booster untuk mudik Lebaran sama saja dengan melarang masyarakat mudik. Pasalnya, capaian vaksinasi booster masih minim.
”Dan, hal yang mustahil dalam satu bulan ke depan bisa mengejar vaksinasi booster agar warga bisa mudik,” katanya.
Apalagi, lanjut dia, jika ada kendala teknis atau medis. Misalnya, orang yang baru saja divaksin kedua tidak bisa langsung menerima vaksin booster. Perlu jeda tiga bulan. ”Jadi, pakai kebijakan yang fair saja lah. Jangan neko-neko biar tidak terkesan ada udang di balik kebijakan,” tegasnya.
Menurut Tulus, pemerintah sebaiknya fokus pada cakupan vaksinasi primer. Saat ini baru 156 juta orang yang sudah mendapat suntikan dosis kedua dan 195 juta orang menerima dosis pertama.
BBM Mencukupi
Sementara itu, Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting memastikan ketersediaan stok BBM untuk menghadapi arus mudik. ”Kami akan memastikan penyaluran BBM dan LPG menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri. Untuk stok, kami akan pastikan mencukupi,” ujarnya kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres) kemarin.
Irto juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai peruntukannya. Yakni, pembelian BBM bersubsidi yang diperuntukkan masyarakat kecil. Dengan membeli BBM sesuai peruntukannya, diharapkan tidak terjadi antrean. Sebab, belakangan muncul antrean masyarakat yang membeli solar subsidi, tapi tidak sesuai peruntukannya.
”Untuk pelaku industri dan masyarakat mampu, kami imbau menggunakan BBM diesel nonsubsidi seperti dexlite dan pertamina dex. Solar subsidi bisa digunakan saudara kita yang lebih berhak dan membutuhkan,” tegasnya.
Mengacu pada Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan bermotor pelat hitam untuk pengangkut orang atau barang, kendaraan bermotor pelat kuning, kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari enam.
Lalu, kendaraan layanan umum (ambulans, pemadam kebakaran, pengangkut sampah), kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, serta kereta api penumpang umum dan barang.
”Stok solar subsidi secara nasional di level 20 hari dan setiap hari stok ini sekaligus proses penyaluran ke SPBU terus dimonitor secara real time. Namun, perlu diketahui secara nasional per Februari penyaluran solar subsidi telah melebihi kuota sekitar 10 persen,” jelas Irto.
Dia melanjutkan, Pertamina Patra Niaga akan terus memonitor seluruh proses distribusi. Mulai terminal BBM hingga konsumen. Akan dipastikan bahwa di SPBU selalu tersedia bahan bakar bagi masyarakat. Khusus solar subsidi, pihaknya akan fokus pelayanan di jalur logistik serta jalur-jalur yang memang penggunanya adalah yang berhak menikmatinya.
”Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu panic buying. Pembelian bahan bakar kami imbau untuk tetap sesuai dengan kebutuhan dan tetap hemat dalam penggunaannya mengingat saat ini harga minyak sangatlah mahal,” lanjutnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono mengatakan, pihaknya menerima beberapa laporan anggota di daerah mengenai kelangkaan solar.
Di antaranya, Sumater Barat, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat. ”Kami sudah sampaikan kepada pihak terkait dan janji akan ditangani segera,” ujarnya.
Menurut Ateng, kelangkaan solar sejauh ini belum mengakibatkan gangguan signifikan pada angkutan logistik maupun penumpang. Namun, dia tetap berharap kendala tersebut dapat cepat teratasi.
Sebab, beberapa anggota mengeluhkan jadwal pengiriman logistik jadi terhambat. ”Yogya dan Jawa Tengah juga sempat melaporkan antrean solar, tapi sudah langsung ditangani,” tambahnya. (mia/idr/lyn/dee/agf/c7/fal/jpg)
