Level 4 Boleh Tatap Muka, Persiapan AN

43
ilustrasi perkembangan data Covid-19.(IST)

Pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas terus dipersiapkan seiring dengan penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kemarin (24/8), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengedarkan instruksi nomor 35, 36, dan 37 kepada pemerintah daerah. Isinya, antara lain, pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran di daerah.

Dalam beleid tersebut, Tito membagi ketentuan kegiatan belajar sesuai dengan level. Untuk daerah level 4, kegiatan belajar-mengajar masih melalui pembelajaran jarak jauh. Meski demikian, Tito memberikan izin tatap muka kepada tenaga pendidik guna mempersiapkan teknis simulasi asesmen nasional (AN).

”Maksimal 25 persen pendidik atau tenaga kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan,” kata Tito.

Sebagaimana diketahui, AN merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah pada jenjang dasar dan menengah sebagai pengganti ujian nasional. Pada asesmen nasional, mutu satuan pendidikan dinilai berdasar hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter), kualitas proses belajar-mengajar, serta iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran.

Sementara untuk daerah dengan PPKM level 3, Mendagri memperbolehkan PTM digelar secara terbatas. Itu mengacu pada keputusan bersama menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; menteri agama; menteri kesehatan; serta menteri dalam negeri. ”Dengan kapasitas maksimal 50 persen,” ujarnya.

Untuk sekolah khusus seperti sekolah luar biasa di berbagai tingkatan dan PAUD, Mendagri mengatur batas maksimal yang berbeda. Yakni, 62 persen untuk SLB dan 33 persen untuk PAUD. Masing-masing diwajibkan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan kapasitas maksimal lima peserta didik per kelas.

PTM terbatas juga diperbolehkan di daerah yang berada di wilayah PPKM level 2 dan 1. Pengaturan teknisnya berasal dari Kemendikbudristek serta mengacu pada keputusan bersama Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Mendagri.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) melansir data ribuan madrasah yang menjalankan PTM di tengah pandemi Covid-19. Madrasah yang sudah menjalankan PTM diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Moh. Ishom Yusqi mengungkapkan, ada 4.353 madrasah serta raudhatul athfal (RA/PAUD) yang menjalankan PTM. Perinciannya, 714 RA, 1.459 madrasah ibtidaiyah (MI), 1.384 madrasah tsanawiyah (MTs), dan 796 madrasah aliyah (MA).

Seluruh madrasah dan RA yang menjalankan PTM itu setara dengan 5,22 persen dari jumlah keseluruhan. Total RA di seluruh Indonesia 30.113 unit, MI 25.828 unit, MTs 18.359 unit, dan MA 9.145 unit. Kebanyakan madrasah belum memberikan respons apakah sudah kembali menjalankan PTM atau tetap belajar dari rumah (BDR).

”Kepada madrasah yang sudah PTM, tolong tetap disiplin terhadap protokol kesehatan 5M plus 1D,” katanya kemarin. Prokes 5M + 1D itu adalah menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, serta doa.

Secara umum, Ishom menuturkan, regulasi PTM di madrasah sama dengan sekolah di bawah Kemendikbudristek. Pengelola madrasah atau RA wajib berkoordinasi dengan satuan tugas (satgas) Covid-19 setempat untuk mendapatkan izin dimulainya PTM secara terbatas.

Dia menegaskan, PTM terbatas dilakukan dengan berprinsip pada keselamatan dan keamanan warga madrasah. Meliputi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.
Kebanyakan madrasah yang sudah kembali membuka PTM adalah madrasah di dalam kompleks pesantren. Tetapi, ada juga madrasah umum di luar pesantren yang menjalankan PTM.

Baca Juga:  Komnas HAM Tetap Dalami Laporan Putri, Cek TKP di Duren Tiga Hari Ini

Secara terpisah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah tidak tergesa-gesa melakukan PTM. Minimal ada tiga hal yang harus dipenuhi sebelum membuka sekolah.

Komisioner KPAI Retno Listyarti menyebutkan, pemenuhan infrastruktur sekolah yang menunjang pola adaptasi kebiasaan baru adalah hal utama. Mulai sarana cuci tangan, sanitasi yang bersih, hingga SOP yang jelas ketika berada di sekolah.

”Ini harus disosialisasikan ke seluruh warga sekolah. Karena sekarang yang dituntut adalah perubahan perilaku,” tuturnya. Kedua, pemenuhan vaksinasi minimal 70 persen dari total warga sekolah. Lalu, yang ketiga adalah nilai positivity rate di daerah tersebut.

Retno menegaskan, patokan yang harus digunakan untuk PTM adalah nilai positivity rate, bukan tingkat level PPKM. Sebab, itu akan sangat menentukan seberapa cepat tracing yang dilakukan daerah bila ada kasus konfirmasi positif Covid-19.

Hingga kini, kata dia, hanya DKI Jakarta yang memenuhi ketentuan testing, tracing, dan treatment (3T) secara baik. Itu pun, angka positivity rate DKI masih di atas ketentuan WHO, yakni 6,7 persen. Syarat aman dari WHO adalah di bawah 5 persen. ”Pemda harus jujur soal positivity rate ini,” tuturnya.

Asesmen Nasional

Dalam kesempatan berbeda, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan pentingnya pelaksanaan AN di masa pandemi Covid-19. Menurut dia, AN justru harus disegerakan. Sebab, hingga saat ini, pemerintah sama sekali tak memiliki informasi untuk bisa menguantifikasi dampak learning loss selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung.

Padahal, PJJ sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun. ”Ini untuk mengetahui seberapa jauh ketinggalan kita dan daerah mana yang paling membutuhkan bantuan kita,” ungkapnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa AN tidak menimbulkan konsekuensi apa pun bagi individu. Baik siswa, guru, maupun kepala sekolah.

Dia mengakui masih banyak mispersepsi yang terjadi mengenai AN. Bahkan, dia mendengar laporan ada satuan pendidikan yang meminta muridnya membeli laptop untuk latihan asesmen kompetensi minimum (AKM).

Nadiem pun segera meluruskan. Laptop tidak diperlukan mengingat AN merupakan pemetaan untuk melihat tren evaluasi pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. ”Untuk meningkatkan AKM dalam hal literasi, peserta AN sebaiknya membaca buku, koran, dan majalah sebanyak-banyaknya,” tuturnya.

Untuk meningkatkan kompetensi numerasi, tidak ada jalan pintas selain meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid-murid secara sistematis. ”Itu semua butuh proses dan memang tidak dapat dibimbelkan,” sambungnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Perbukuan Kemendikbudristek Anindito Aditomo menambahkan, AN tahun ini berlangsung adaptif dan fleksibel sesuai dengan situasi pandemi di berbagai daerah. Pihaknya akan mengikuti kebijakan makro pemerintah tentang PPKM.

”AN hanya akan dilakukan jika di daerah itu sudah boleh PTM terbatas. Kalau sudah PTM, secara logis seharusnya melakukan AN juga,” katanya. Bagi wilayah yang belum bisa melaksanakan tahun ini, AN diagendakan tahun depan. Yakni, pada Februari, Maret, dan April 2022. (far/wan/mia/c19/fal/jpg)