Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ramai Sengketa, MK Tambah Pasukan: Sidang Perdana Digelar Hari Ini

N
Penulis: Novitri Selvia❯

TAMBAH PASUKAN: MK melantik 60 perisalah, lima penerjemah, dan tiga penulis “ad hoc” untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota,(DOK MK)
TAMBAH PASUKAN: MK melantik 60 perisalah, lima penerjemah, dan tiga penulis “ad hoc” untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota,(DOK MK)

PADEK.JAWAOS.COM-Menjelang sidang perdana perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 pada Rabu (8/1), Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat persiapan dengan merekrut tenaga ad hoc tambahan.


Advertisement

Sebanyak 60 perisalah, lima penerjemah, dan tiga penulis telah diambil sumpahnya untuk mendukung penanganan perkara sengketa Pilkada 2024.

Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan menjelaskan bahwa penambahan tenaga ini didasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4.2 Tahun 2025.

“Tenaga ad hoc yang sudah diambil sumpahnya akan menjadi bagian dari MK sebagai lembaga yang modern dan terpercaya. Modernisasi ini termasuk pemanfaatan teknologi untuk transparansi,” ujar Heru saat prosesi pengambilan sumpah di Aula Gedung II MK, Jakarta, Selasa (7/1).

Advertisement

Tenaga ad hoc, terutama perisalah, bertugas menyusun risalah persidangan dalam format audio maupun teks, yang kemudian diunggah secara daring untuk diakses publik. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen MK dalam menjaga transparansi peradilan.

Heru menegaskan bahwa integritas merupakan nilai utama yang harus dipegang oleh perisalah, penerjemah, dan penulis ad hoc. Setelah pengambilan sumpah, seluruh personel wajib menjalankan tugas dengan profesionalisme untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sebagai penjaga konstitusi, MK memiliki peran vital dalam menjaga hak konstitusional setiap warga negara.

Advertisement

“Para perisalah, penerjemah, dan penulis adalah bagian penting dalam siklus ini. Mereka mendukung MK sebagai lembaga yang modern dan terpercaya,” tambah Heru.

Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan akan dimulai pada Rabu (8/1). Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, sidang pengucapan putusan atau ketetapan akhir dijadwalkan berlangsung pada 7–11 Maret 2025.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz, mengungkapkan bahwa sidang sengketa Pilkada 2024 akan menggunakan metode panel.

Setiap panel terdiri dari tiga hakim konstitusi, dengan komposisi yang sama seperti pada penyelesaian sengketa Pemilu Legislatif 2024. (jpg)

“Sidang akan dibagi menjadi tiga panel. Panel pertama diketuai Suhartoyo dengan anggota Daniel Yusmic Foekh dan Guntur Hamzah. Panel kedua diketuai Saldi Isra didampingi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Panel ketiga diketuai Arief Hidayat dengan anggota Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih,” jelas Faiz. (jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Yang Penting Jangan Tarik-tarik Tambang Saja, Muhammadiyah Hormati Mahkamah, Bahlil Klaim Konsesi Lama Tak Batal

Yang Penting Jangan Tarik-tarik Tambang Saja, Muhammadiyah Hormati Mahkamah, Bahlil Klaim Konsesi Lama Tak Batal

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU 2/2025 tentang Minerba.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer