
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumbar, M. Rasyid, menyampaikan bahwa proses tahap II melibatkan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumbar kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Pariaman. Para tersangka yang diperiksa adalah S, Y, M, B, Z dan Su.
“Telah dilakukan tahap II bagi tujuh tersangka dari Penyidik Bidang Pidsus Kejati Sumbar ke Penuntut Umum dari Kejari Pariaman. Saat ini, Penuntut Umum tengah melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan barang bukti yang diajukan,” kata Rasyid.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, lima tersangka yang merupakan penerima ganti rugi tanah untuk proyek jalan tol dinyatakan kooperatif. Kelimanya juga menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp531.181.000, serta menyerahkan satu sertifikat hak milik (SHM) dan dua aset berupa lapangan futsal dan kandang ayam. Barang-barang ini kini berada dalam pengawasan Penuntut Umum Kejari Pariaman.
“Lima tersangka yang bersikap kooperatif tersebut dikenakan penahanan kota karena telah menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara yang mereka terima,” ujar Rasyid.
Namun, dua tersangka lainnya, yakni Sdan Y yang merupakan anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) proyek jalan tol, ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan karena keduanya dinilai memiliki peran lebih signifikan dalam kasus tersebut.
“Ketujuh tersangka dapat diancam dengan pidana maksimal 20 tahun penjara sesuai dengan pasal yang disangkakan, yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Subsidair, mereka disangkakan dengan Pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang yang sama,” jelas Rasyid.
Setelah pelaksanaan tahap II, Jaksa Penuntut Umum segera mempersiapkan berkas dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang. Rasyid menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara tuntas.
Kasus korupsi proyek Tol Padang-Sicincin menjadi perhatian publik karena menyangkut kerugian negara dalam jumlah besar. Proyek strategis nasional ini diharapkan dapat berjalan sesuai perencanaan tanpa ada penyimpangan di masa mendatang. (yud)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




