Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran Pilkada Ulang Pasca Putusan MK Tunggu Kemendagri

N
Penulis: Novitri Selvia❯

Ilustrasi Pilkada (Jawapos)
Ilustrasi Pilkada (Jawapos)

PADEK.JAWAPOS.COM-KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mulai mempersiapkan teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagaimana diketahui, dari 40 perkara yang diputus MK, ada 14 daerah yang harus mengulang pilkada secara keseluruhan.


Advertisement

Lalu, 10 daerah diperintahkan untuk mengulang di sebagian TPS dan 1 daerah diperintahkan untuk mengulang rekapitulasi suaranya. Selain itu, ada 14 daerah yang ditolak dan 1 daerah hanya diperintah untuk memperbaiki SK.

Untuk 14 daerah yang diulang keseluruhan, mayoritas disebabkan adanya calon yang tidak memenuhi syarat. Di Tasikmalaya, misalnya, calon bupati Ade Sugianto diketahui sudah menjabat dua periode. Kemudian, di Pasaman dan Boven Digoel, ada calon yang terbukti pernah dipidana, namun menyembunyikannya.

Selain itu, ada juga kasus pilkada Banjarbaru yang sempat menjadi isu nasional karena hanya ada 1 paslon, namun KPU tidak menerapkan kotak kosong akibat tidak ada waktu cetak ulang surat suara.

Advertisement

MK menegaskan harus diulang dengan skema kotak kosong.
Komisioner KPU August Mellaz mengatakan, putusan MK pasti ditindaklanjuti. KPU kini langsung melakukan kajian. “Baik dari sisi hukum, teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya,” ujarnya kemarin (25/2).

KPU akan berkoordinasi dengan jajaran KPU di provinsi maupun kabupaten/kota yang terdampak putusan MK. Terkait kebutuhan anggaran, August menyebut masih menunggu kajian kebijakan dan teknis penyelenggaraan.

Aspek anggaran tersebut akan dikomunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintah daerah. “Koordinasi lebih lanjut juga dilakukan dengan Kemendagri,” imbuhnya.

Advertisement

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menambahkan, dari sisi teknis, banyak aspek yang harus disiapkan. Mulai timeline tahapan, pembentukan badan ad hoc, penyiapan logistik, hingga memastikan daftar pemilih. “Kami sudah membahas semalam,” tuturnya.

Sebelumnya, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menerangkan, antisipasi pelaksanaan pilkada ulang telah masuk dalam pedoman penyusunan APBD 2025.

Namun, jika yang dianggarkan daerah tidak mencukupi, ada skema penggunaan belanja tidak terduga (BTT) untuk dialihkan ke pembiayaan pilkada susulan.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyoroti kinerja KPU daerah. Dia menilai, banyaknya pilkada yang diulang menunjukkan kelalaian KPU di daerah.

“Mengindikasikan beberapa KPU di tingkat kabupaten/kota bekerja kurang profesional,” ujarnya. Fenomena tersebut, lanjut dia, akan menjadi salah satu bahan evaluasi komisi II. (far/c19/oni/jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Yang Penting Jangan Tarik-tarik Tambang Saja, Muhammadiyah Hormati Mahkamah, Bahlil Klaim Konsesi Lama Tak Batal

Yang Penting Jangan Tarik-tarik Tambang Saja, Muhammadiyah Hormati Mahkamah, Bahlil Klaim Konsesi Lama Tak Batal

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU 2/2025 tentang Minerba.

Benteng Kokoh KPU Wujudkan Demokrasi

Benteng Kokoh KPU Wujudkan Demokrasi

KPU menghadapi tantangan menjaga kepercayaan publik, memperkuat digitalisasi pemilu, dan membenahi regulasi menjelang Pemilu 2029.

Gibran, Kelalaian KPU, dan Aib Demokrasi

Gibran, Kelalaian KPU, dan Aib Demokrasi

Verifikasi ijazah calon pejabat menjadi sorotan. Suhendro Boroma mengulas peran KPU, bukti pendidikan, dan integritas pemilu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer