Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DJP Hapus Sanksi Administratif Akibat Implementasi Coretax

Hendra Efison
Penulis: Hendra Efison❯

Coretax dikeluhkan sering error.
Coretax dikeluhkan sering error.
PADEK.JAWAPOS.COM—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menghapus sanksi administratif terkait keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat terhadap implementasi sistem Coretax.


Advertisement

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 67/PJ/2025 yang ditetapkan pada 27 Februari 2025.

“Wajib pajak diberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak serta pelaporan atau penyampaian surat pemberitahuan (SPT),” ujar Dwi di Jakarta, Jumat (28/2).

Jenis Pajak yang Mendapat Penghapusan Sanksi

Dwi merinci bahwa penghapusan sanksi administratif berlaku untuk empat jenis pajak berikut:

  1. Pajak Penghasilan (PPh):
    • PPh Pasal 4 ayat (2) (selain penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/bangunan), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26 yang terutang untuk masa pajak Januari 2025.
    • Pembayaran setelah jatuh tempo tetap diterima hingga 28 Februari 2025.
  1. PPh Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan:
    • Masa pajak Desember 2024 yang disetor setelah jatuh tempo hingga 31 Januari 2025.
    • Masa pajak Februari 2025 yang disetor setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.
  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM):
    • Terutang untuk masa pajak Januari 2025.
    • Pembayaran setelah jatuh tempo tetap diterima hingga 10 Maret 2025.
  1. Bea Meterai:
    • Bea meterai yang dipungut pemungut bea meterai untuk masa pajak Desember 2024 yang disetor setelah jatuh tempo hingga 31 Januari 2025.
    • Masa pajak Januari 2025 yang disetor setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.

Penghapusan Sanksi Pelaporan SPT

Selain keterlambatan pembayaran, penghapusan sanksi juga berlaku bagi keterlambatan pelaporan atau penyampaian SPT, termasuk:

  • SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta SPT Masa Unifikasi untuk Januari 2025 yang disampaikan setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.
  • Masa pajak Februari 2025 yang disampaikan setelah jatuh tempo hingga 31 Maret 2025.
  • Masa pajak Maret 2025 yang disampaikan setelah jatuh tempo hingga 30 April 2025.

Mekanisme Penghapusan Sanksi

Dwi menegaskan bahwa penghapusan sanksi administratif dilakukan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika STP sudah terbit sebelum keputusan ini berlaku, maka penghapusan sanksi akan dilakukan secara jabatan.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kelegaan bagi wajib pajak yang terdampak implementasi sistem Coretax serta meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang. (jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer