Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi II DPR Minta Kepala Daerah Tak Angkat Honorer

Hendra Efison
Penulis: Hendra Efison❯

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025). (Foto : Galuh/Andri)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025). (Foto : Galuh/Andri)
PADEK.JAWAPOS.COM–Komisi II DPR meminta pemerintah memastikan kepala daerah tidak merekrut pegawai honorer atau tenaga non-ASN baru. Langkah ini untuk menghindari kekacauan dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah berlangsung.


Advertisement

Saat ini, sesuai Undang-Undang ASN, hanya ada dua kategori pegawai dalam pemerintahan, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah sedang menyelesaikan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK agar sesuai regulasi.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menegaskan bahwa rekrutmen tenaga honorer baru justru akan membebani daerah. Hal ini karena beberapa kepala daerah kerap mengangkat tenaga honorer sebagai bentuk janji politik atau balas budi.

“Komisi II DPR meminta Kementerian PAN-RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melarang kepala daerah mengangkat tenaga non-ASN atau sebutan lain,” ujar Bahtra, Rabu (6/3/2025).

Advertisement

Menteri PAN-RB sebelumnya mengungkapkan bahwa banyak kepala daerah terpilih yang tetap mengangkat tenaga honorer meskipun regulasi telah membatasi hanya dua jenis ASN. Komisi II DPR menilai tindakan tersebut bisa menghambat upaya penataan ASN secara nasional.

Pengangkatan CPNS dan PPPK Dimundurkan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, mengungkapkan bahwa pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 diundur hingga paling lambat Oktober 2025. Sementara itu, pengangkatan PPPK diproyeksikan paling lambat pada Maret 2026.

Advertisement

“Dalam rapat kerja dengan MenPAN-RB, awalnya pemerintah memberikan opsi agar pengangkatan CPNS dilakukan pada Oktober 2026, sedangkan PPPK setelahnya. Namun, kami coba percepat, sehingga CPNS maju satu tahun ke Oktober 2025 dan PPPK di Maret 2026. Ini menunggu kesiapan daerah dalam membiayai pegawai,” kata Dede Yusuf saat kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).

Ia menambahkan bahwa banyak daerah keberatan jika jumlah PPPK terus bertambah. Pasalnya, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sampai saat ini, masih banyak daerah yang menyatakan keberatan. Jika PPPK terus ditambah, belanja pegawai mereka bisa lebih dari 30 persen. Contohnya Indramayu, yang saat ini sudah mencapai 36 persen. Artinya, kemampuan keuangan daerah mereka belum cukup,” jelas Dede Yusuf. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kementerian PANRB Jawab 21 Pertanyaan CPNS 2026 dan Penataan PPPK, Ini Penjelasan Resminya

Kementerian PANRB Jawab 21 Pertanyaan CPNS 2026 dan Penataan PPPK, Ini Penjelasan Resminya

PANRB memastikan CPNS 2026 tetap dibuka dan menjelaskan penataan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 2027.

Mangkir Tugas tanpa Keterangan Resmi, Lima PPPK Satpol PP Padang Resmi di-PTDH

Mangkir Tugas tanpa Keterangan Resmi, Lima PPPK Satpol PP Padang Resmi di-PTDH

Satpol PP Padang resmi menjatuhkan PTDH kepada lima PPPK karena mangkir kerja dalam waktu lama tanpa keterangan resmi akibat pelanggaran.

Promo Tahun Ajaran Baru Bank Nagari Disambut Antusias, 2.320 ASN Nikmati Gratis Asuransi dan Cashback

Promo Tahun Ajaran Baru Bank Nagari Disambut Antusias, 2.320 ASN Nikmati Gratis Asuransi dan Cashback

Program promo Tahun Ajaran Baru Bank Nagari telah dimanfaatkan 2.320 ASN dan PPPK hingga 13 Juli 2026 dengan total pinjaman mencapai Rp255 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer