
Saat ini, sesuai Undang-Undang ASN, hanya ada dua kategori pegawai dalam pemerintahan, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah sedang menyelesaikan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK agar sesuai regulasi.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menegaskan bahwa rekrutmen tenaga honorer baru justru akan membebani daerah. Hal ini karena beberapa kepala daerah kerap mengangkat tenaga honorer sebagai bentuk janji politik atau balas budi.
“Komisi II DPR meminta Kementerian PAN-RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melarang kepala daerah mengangkat tenaga non-ASN atau sebutan lain,” ujar Bahtra, Rabu (6/3/2025).
Menteri PAN-RB sebelumnya mengungkapkan bahwa banyak kepala daerah terpilih yang tetap mengangkat tenaga honorer meskipun regulasi telah membatasi hanya dua jenis ASN. Komisi II DPR menilai tindakan tersebut bisa menghambat upaya penataan ASN secara nasional.
Pengangkatan CPNS dan PPPK Dimundurkan
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, mengungkapkan bahwa pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 diundur hingga paling lambat Oktober 2025. Sementara itu, pengangkatan PPPK diproyeksikan paling lambat pada Maret 2026.
“Dalam rapat kerja dengan MenPAN-RB, awalnya pemerintah memberikan opsi agar pengangkatan CPNS dilakukan pada Oktober 2026, sedangkan PPPK setelahnya. Namun, kami coba percepat, sehingga CPNS maju satu tahun ke Oktober 2025 dan PPPK di Maret 2026. Ini menunggu kesiapan daerah dalam membiayai pegawai,” kata Dede Yusuf saat kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).
Ia menambahkan bahwa banyak daerah keberatan jika jumlah PPPK terus bertambah. Pasalnya, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sampai saat ini, masih banyak daerah yang menyatakan keberatan. Jika PPPK terus ditambah, belanja pegawai mereka bisa lebih dari 30 persen. Contohnya Indramayu, yang saat ini sudah mencapai 36 persen. Artinya, kemampuan keuangan daerah mereka belum cukup,” jelas Dede Yusuf. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





