Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Riset CORE Indonesia: Danantara Membuat PNBP Susut Hingga Potensi Crowding Out

Hendra Efison
Penulis: Hendra Efison❯

Akhmad Akbar Susamto
Akhmad Akbar Susamto
PADEK.JAWAPOS.COM–Keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan bisa menjadi mesin strategis untuk ekonomi RI. Meskipun demikian, sejumlah hal harus diwaspadai.


Advertisement

Direktur Riset Kebijakan Makroekonomi, Fiskal, dan Moneter Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto menyebut pengalihan dividen BUMN ke Danantara dapat berpotensi mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Seperti diketahui, tujuh BUMN besar yang tergabung pada Danantara akan menyetorkan dividennya kepada Danantara. Hal itu membuat Kemenkeu akan kehilangan sebagian setoran dividen yang biasanya masuk ke pos PNBP.

’’Padahal, kebutuhan pendanaan APBN tahun ini meningkat untuk membiayai program pemerintahan baru, sehingga defisit anggaran diproyeksikan melebar hingga 2,5 persen terhadap PDB, lebih tinggi dibanding tahun 2024,’’ ujar Akhmad dalam riset CORE Indonesia bertajuk Pertaruhan Pemerintah pada Danantara di Jakarta Selasa (11/3/2025).

Advertisement

Dia melanjutkan, kemunculan Danantara juga berpotensi menimbulkan efek saling berebut (crowding out) di pasar keuangan. ’’Jika Danantara mencari pendanaan tambahan melalui obligasi atau instrumen utang lainnya, maka akan terjadi persaingan dengan swasta untuk mendapatkan modal dalam negeri. Hal itu justru dapat menghambat investasi,’’ jelasnya.

Akhmad melanjutkan, di pasar saham, risiko muncul jika pemilihan investasi tidak dilakukan dengan strategi tepat. Dia mencontohkan, dana investasi negara berpengalaman seperti GPFG Norwegia yang pernah mengalami kerugian signifikan pada 2022, dengan portofolio ekuitasnya mencatat kerugian hingga 15,3 persen.

Selain itu, struktur organisasi Danantara saat ini juga rentan terhadap konflik kepentingan. Sebab, dua dari tiga pimpinan utamanya masih menjabat posisi strategis di pemerintahan. Rangkap jabatan itu berpotensi memengaruhi keputusan bisnis badan pengelola investasi itu.

Advertisement

Berbeda dengan Temasek (Singapura) yang mayoritas CEO-nya berasal dari kalangan independen sejak 2004, dan pemerintah Negeri Singa itu selalu menjaga jarak dari intervensi langsung.

Akhmad menambahkan, skeptisisme publik terhadap Danantara ketika diresmikan berakar pada kekhawatiran akan meningkatnya risiko korupsi, moral hazard, dan penyalahgunaan kewenangan akibat konsentrasi aset negara dalam satu entitas tanpa pengawasan yang memadai.

’’Meski belum tentu terjadi, pengalaman kasus korupsi di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia, menunjukkan bahwa kewaspadaan publik terhadap tata kelola Danantara bukan sekadar pesimisme, melainkan langkah preventif yang beralasan untuk mengantisipasi potensi risiko tata kelola,’’ bebernya. (jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Laba BUMN Rp330 Triliun Lampaui Temasek, Danantara Siap Ekspansi ke Mekkah dan Filipina

Laba BUMN Rp330 Triliun Lampaui Temasek, Danantara Siap Ekspansi ke Mekkah dan Filipina

Laba BUMN mencapai Rp330 triliun, melampaui Temasek. Danantara menyiapkan ekspansi global, termasuk investasi di Mekkah dan Filipina.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer