
PADEK.JAWAPOS.COM-Pelaku usaha rokok masih mengkaji lebih lanjut rencana langkah judicial review terhadap peraturan pemerintah (PP) yang berisi berbagai regulasi yang dianggap merugikan. Mereka masih berharap pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melakukan revisi sejumlah aturan.
Di mata Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan, PP 28/2024 mengadopsi kebijakan asing atau pengalaman negara lain tanpa mempertimbangkan konteks lokal di Indonesia.
“Dengan mengadopsi peraturan-peraturan global, sejarah keberadaan budaya lokal kretek terancam hilang,” ujar Henry
kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres) kemarin (24/4).
Henry menjelaskan, sejak PP 28/2024 ditetapkan, asosiasi terus menyuarakan penolakan terhadap ketentuan di Bagian XXI PP No 28/2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif produk tembakau.
Dia menegaskan, beberapa pasal yang dianggap mengganggu usaha adalah pasal 431 yang membatasi nikotin dan tar, pasal 432 yang melarang bahan tambahan, dan pasal 435 yang menyeragamkan desain kemasan yang berpotensi membuat pelaku usaha bangkrut.
“Pembatasan nikotin dan tar akan membuat anggota kami kesulitan menyesuaikan ketentuan tersebut. Petani tembakau juga akan kesulitan memenuhi ketentuan karena rata-rata tembakau lokal bernikotin tinggi. Sementara bahan tambahan di pasal 32 akan menghilangkan ciri khas produk kretek yang selama ini bahan tambahannya menjadi nilai lebih,” urainya.
PP tersebut disahkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (UU 17/2023) tentang Kesehatan. Namun, kalangan industri rokok menilai beberapa pasal dalam peraturan tersebut menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan.
Selain yang dijelaskan Henry, yang disorot kalangan industri larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
“Jika rokok legal tidak ada dalam radius 200 meter dari sekolah, rokok ilegal bisa dijual dengan cara-cara ilegal, akan ada orang yang tidak bayar pajak. Ini siapa yang bisa mengontrol?” ujar Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Budihardjo Iduansjah.
Penyeragaman Kemasan
Soal penyeragaman kemasan, lanjut Henry, justru membuat sulit membedakan rokok legal dengan ilegal sehingga semakin menekan rokok legal. “Saat ini yang tidak diberlakukan penyeragaman saja rokok ilegal sudah marak, apalagi kalau diberlakukan,” terangnya.
Lebih lanjut, Henry membeberkan, pihaknya masih terus mengkaji apakah harus melakukan JR saat ini atau menunggu waktu yang tepat. Sebab, situasinya dinilai masih dinamis.
“Kami juga masih berhitung untuk ruginya bagi kami. Memang banyak argumen yang bisa digunakan untuk JR, termasuk PP tersebut yang bertentangan dengan UU Cipta Kerja dan UU HAKI. Kami masih berharap pemerintah terbuka sehingga ada revisi dan penundaan implementasi aturan tersebut karena dampak sosial-ekonomi yang luas,” urainya.
Sektor IHT (industri hasil tembakau), tambah Henry, melibatkan 6 juta pekerja, baik langsung maupun tidak. Dari petani tembakau, petani cengkih, tenaga kerja di perusahaan, hingga para distributor.
“Mata rantai ini jangan sampai goyah karena akan memunculkan dampak yang tidak baik. Selain itu, CHT (cukai hasil tembakau) juga memberi penerimaan negara yang sangat signifikan. Di tahun 2024, CHT mencapai Rp 216,9 triliun yang akan terpengaruh kalau kebijakan dipaksakan,” ujar Henry.
Menurut Henry, selama ini pelaku usaha rokok sudah harus menghadapi sekian banyak aturan. Seperti perda kawasan tanpa rokok yang jumlahnya ratusan.
Kalau itu dijalankan, Henry menilai pengendalian sebenarnya sudah sangat cukup. “Toh kalau melihat dari sisi produksi, dalam 10 tahun terakhir, kita selalu turun. Rata-rata 0,78 persen kalau tidak salah. Artinya, pengendalian sudah berjalan tanpa harus memisahkan hingga 200 meter,” tegasnya.
Partisipasi Publik
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mempersilakan bila ada pihak yang merasa dirugikan atas PP 28/2024 untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung, secara uji materiil maupun secara formil. Secara materiil, peraturan pemerintah bisa dibatalkan bila bertentangan dengan aturan di atasnya.
Untuk yang di bawah undang-undang, JR diajukan ke Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. Edward mengklaim PP tersebut sudah diatur dengan kaidah mempertimbangkan partisipasi publik. Kalau misalnya terbukti PP dibuat tanpa ada partisipasi, dia meyakini akan diputus oleh MA.
Salah satu pasal yang dinilai kontroversi adalah pelarangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dalam jarak 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Edy melanjutkan, definisi satuan pendidikan dalam PP 28/2024 itu tafsirnya banyak sekali.
“Memang satuan pendidikan itu banyak sekali, formal maupun informal. Saya kira memang harus berhati-hati,” jelasnya.
Realisasi Cukai Rokok
Sementara itu, realisasi penerimaan negara dari cukai sampai Februari 2025 sebesar Rp 39,6 triliun atau turun 2,7 persen dari periode yang sama tahun lalu. Penurunan itu dipengaruhi oleh realisasi CHT yang hanya Rp 38,4 triliun atau turun 2,6 persen.
Penyebabnya adalah turunnya produksi rokok pada November dan Desember 2024 sebesar 2,5 persen sebagai basis perhitungan penerimaan hasil tembakau pada Januari dan Februari 2025. Adapun penurunan produksi rokok di akhir 2024 dipengaruhi oleh tidak adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau di awal 2025.
“Cukai mengalami koreksi 2,7 persen karena ada faktor kebijakan tahun 2025. Kami tidak menerapkan kenaikan tarif cukai sehingga tidak ada pembelian dari pita cukai yang biasanya cukup tinggi pada waktu pemerintah menginginkan adanya kenaikan dari tarif cukai,” ujar Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu belum lama ini. (agf/far/dee/ttg/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

