Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Cegah Kasus Keracunan, BPOM Kawal Program MBG

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Ilustrasi keracunan.(Jawapos)
Ilustrasi keracunan.(Jawapos)

PADEK.JAWAPOS.COM-Pemerintah terus memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis (MBG). Kali ini dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lebih aktif.


Advertisement

Hasil pantauan sementara BPOM, ditemukan 17 kasus keracunan pangan di 10 provinsi. Penyebabnya bermacam-macam. ”Ada makanan yang terlalu cepat dimasak dan lambat didistribusikan,” kata Kepala BPOM Taruna Ikrar, baru-baru ini.

BPOM juga turun ke satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dari sini diketahui ada beberapa dapur yang harus dibenahi. Taruna juga menyinggung belum terpenuhinya cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB).

”Kami berkomitmen semakin mempererat kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencegah kejadian ini (keracunan MBG, Red) tidak terulang,” tutur Taruna.

Advertisement

Sejak awal diluncurkan, kasus keracunan yang terjadi pada penerima MBG terus terdengar. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa kasus itu hanya sebagian kecil dari seluruh penerima MBG.

Yang terbaru, keracunan terjadi di Bogor pada 8 Mei lalu. Korbannya 214 siswa. Kejadian serupa juga terjadi di Bandung, Tasikmalaya, Bombana, Sumba Timur, dan Sukoharjo.

Meski ada beberapa kejadian, pemerintah tetap mengejar target percepatan MBG. Untuk mendukung itu, pemerintah sedang membuat peraturan presiden. Pemerintah memang ingin agar tahun ini MBG bisa menyasar target 82,9 juta penerima manfaat.

Advertisement

Selain inspeksi ke SPPG, BPOM juga memberi pelatihan pada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka ini yang bertugas sebagai kepala SPPG.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menyatakan, kasus keracunan di 10 provinsi harus diperhatikan. ”Kita belum optimal dalam hal keamanan pangan,” ucapnya.

Dia juga mengkritisi kerja sama BPOM dan BGN. Sebab, dalam Pasal 47 PP 8/2019 tentang keamanan pangan, pangan olahan siap saji itu menjadi urusan Kemenkes, BPOM, dan bupati/wali kota.

BPOM punya otoritas untuk memeriksa setiap tempat yang diduga digunakan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan. ”Artinya, BPOM punya kewenangan pengawasan seluruh SPPG,” tuturnya.

BGN, menurut dia, tidak punya kompetensi untuk melakukan hal itu. ”UMKM saja dikontrol ketat (BPOM), kenapa ini (SPPG) yang menyangkut banyak orang tidak dikontrol?” katanya.

Solusi preventif ini, menurut Edy, lebih masuk akal daripada memberikan asuransi untuk penerima manfaat MBG. (lyn/oni/jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Survei SMRC: Kepuasan pada Prabowo Turun ke 44,5 Persen

Survei SMRC: Kepuasan pada Prabowo Turun ke 44,5 Persen

Survei SMRC Oktober 2026 mencatat kepuasan terhadap kinerja Prabowo 44,5 persen, sedangkan ketidakpuasan mencapai 53,4 persen.

Ratusan Relawan MBG Sumbar Gelar Aksi Damai, Minta Program Makan Bergizi Gratis Dilanjutkan

Ratusan Relawan MBG Sumbar Gelar Aksi Damai, Minta Program Makan Bergizi Gratis Dilanjutkan

Ratusan relawan MBG Sumbar menggelar aksi damai di DPRD Sumbar untuk meminta Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan karena dinilai bermanfaat.

Loloskan SPPG Abal-abal hingga Markup Motor Listrik, Mantan Kepala BGN dan Dua Wakilnya Ditahan Kejagung

Loloskan SPPG Abal-abal hingga Markup Motor Listrik, Mantan Kepala BGN dan Dua Wakilnya Ditahan Kejagung

Kejagung menahan tiga mantan pimpinan BGN, termasuk Dadan Hindayana, dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer