Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Capai 5,2-5,8 Persen

E
Penulis: Eri Mardinal❯

 


Advertisement

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan berkas tentang KEMPPKF RAPBN 2026 kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin (20/5/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan berkas tentang KEMPPKF RAPBN 2026 kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin (20/5/2025).
PADEK.JAWAPOS.COM—Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 ditetapkan dalam Rapat Paripurna di DPR kemarin (20/5/2025). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang hadir pada agenda itu menjelaskan sejumlah poin penting. Asumsi dasar ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditetapkan di kisaran 5,2 - 5,8 persen.

”Dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi, dan reformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia,” ujar Menkeu.

Advertisement

Ani -sapaan akrab Menkeu- menjelaskan, KEM-PPKF 2026 merupakan proses pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2026. Dia pun mengakui penyusunan KEM-PPKF 2026 dihadapkan pada perubahan dahsyat dan fundamental, serta drastis dan dramatis.

Proteksionisme dan berorientasi inwardlooking (dalam negeri), lanjut dia, telah menghancurkan kerja sama bilateral dan multilateral yang merupakan tatanan global sejak perang dunia II yang didominasi negara barat. ”Volatilitas dan ketidakpastian global telah melemahkan kegiatan ekspor dan impor serta mendorong aliran modal keluar,” tuturnya.

Dengan kondisi tekanan global itu, Ani menyebut Indonesia harus memanfaatkan momentum dengan mempertahankan dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Fokus pemerintah adalah memperkuat ketahanan pangan, energi dan sumber daya manusia (SDM) serta sumber daya alam (SDA) melalui hilirisasi agar produk Indonesia memiliki nilai tambah.

Advertisement

Pemerintah juga memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur bagi sektor strategis. Hal itu guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk pendapatan negara akan mencapai kisaran 11,71 persen hingga 12,22 persen dari PDB. Penguatan kualitas belanja dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Belanja negara pada kisaran 14,19 persen hingga 14,75 persen PDB. Di sisi lain, defisit fiskal dijaga pada kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen PDB.

Ani menambahkan, penyusunan APBN 2026 masih mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran. Evaluasi kinerja kementerian/lembaga (K/L) menjadi salah satu pertimbangan penting untuk penetapan pagu anggaran 2026.

”Kita masih akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi dan dari hasil tersebut tentu nanti penyusunan APBN 2026 dengan menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan,” tuturnya. (jpg)

Advertisement
Editor : Eri Mardinal
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer