
”Kami melihat daya saing dari komoditas yang kami miliki,” ucap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, kemarin (8/7).
Yuliot menjelaskan saat ini, permintaan batu bara di pasar internasional sedang melemah. Di sisi lain, harga jual juga menunjukkan tren penurunan. Apabila, Indonesia memberlakukan bea keluar, dia menilai akan berdampak negatif pada industri dalam negeri.
”Kalau permintaannya lemah, dikenakan bea keluar, justru ini akan berdampak. Jadi nggak ada yang beli,” katanya.
Oleh karena itu, dia menyampaikan Kementerian ESDM belum berencana untuk mengenakan bea keluar kepada komoditas batu bara. Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati perluasan basis penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap produk emas dan batu bara.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara yang dibahas dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Senin (7/7).
Sekarang ini, produk emas mentah atau dore bullion sudah dikenai bea keluar sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/2024. Namun, emas batangan dan perhiasan belum termasuk dalam objek tersebut.
Sementara, batu bara tak lagi dikenai bea keluar sejak 2006 dan hanya dikenakan royalti sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




