Ketua DPR Ingatkan Validasi Data Sebelum Ubah Skema Bansos Lansia dan Difabel


"Terkait dengan bansos, yang paling penting adalah bagaimana validasi, verifikasi, dan hal-hal yang terkait dengan data itu harus betul-betul didata dulu," ujar Puan kepada wartawan usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (15/7/2025).
Puan mengingatkan agar perubahan skema bansos tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Ia menyebut evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar kebijakan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
"Jadi jangan kemudian ada polemik, kemudian tiba-tiba kita sepertinya buru-buru mengubah sesuatu yang sudah dilakukan," kata mantan Menko PMK tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema bansos seumur hidup hanya untuk kategori lansia, difabel, dan ODGJ.
Sementara itu, untuk penerima di luar kategori tersebut, bantuan sosial dibatasi maksimal lima tahun, sesuai rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS).
Menanggapi hal tersebut, Puan kembali menegaskan bahwa validasi dan verifikasi data yang akurat menjadi kunci agar kebijakan berjalan sesuai target.
"Kalau kemudian sudah divalidasi dan diverifikasi secara betul, baru kemudian kita bisa ubah siapa penerimanya," jelasnya.
Puan juga mengingatkan bahwa perubahan skema tanpa kejelasan data bisa menimbulkan kekecewaan di kalangan penerima bansos yang sudah berjalan sebelumnya.
"Kalau kemudian diubah, tentu saja penerima-penerima yang kemarin sudah menerima akan kecewa. Jadi validasi dan verifikasi dulu data-datanya dengan baik," ungkapnya.
Terkait sikap DPR RI, Puan menyatakan bahwa lembaga legislatif akan terus mendorong pemerintah untuk memperkuat basis data penerima bantuan sosial.
"DPR tentu saja akan mendorong pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data dulu," ucapnya.
Diketahui, Rapat Paripurna DPR RI hari ini merupakan pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025. Agenda rapat di antaranya adalah penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir langsung menyampaikan jawaban pemerintah.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

