
PADEK.JAWAPOS.COM-INDONESIA merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 dengan anggaran pendidikan di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, separuhnya tersedot untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Itu yang membuat Kepala Bidang Advokasi Guru P2G (Perhimpunan Pendidikan dan Guru) Iman Zanatul Haeri menutup cuitan di akun X-nya yang mengabarkan tentang postur anggaran pendidikan tersebut dengan, “Sekian. Gelap.”
Anggaran pendidikan, sesuai dengan amanah UUD 1945, minimal 20 persen dari belanja negara. Sesuai paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, alokasi dana pendidikan di RAPBN 2026 mencapai Rp 757,8 triliun.
Terlihat sangat besar, tapi 44 persen atau sekitar Rp 335 triliun di antaranya dialokasikan untuk MBG. Anggaran pendidikan yang benar-benar dialokasikan untuk sekolah dan perguruan tinggi Rp 150 triliun.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut, MBG tidak ada di dalam amanah UUD 1945. Jadi, dia mendesak Prabowo mengevaluasi alokasi anggaran tersebut.
Apalagi nominal untuk MBG sangat besar. “Sementara kewajiban konstitusional untuk pendidikan tanpa dipungut biaya malah diabaikan,” katanya kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres) kemarin (17/8).
Perintah MK
Ubaid menambahkan, dari postur anggaran itu, presiden berarti mengabaikan secara terang-terangan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait implementasi sekolah tanpa dipungut biaya.
Perintah ini telah ditegaskan sebanyak dua kali, yaitu pada putusan perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 (27/5/2025) dan putusan perkara Nomor 111/PUU-XXIII/2025 (15/8/2025).
Dia mengatakan, penegasan berulang tersebut seharusnya menjadi sinyal penting dan mendesak. Tapi, pemerintah justru memilih memprioritaskan program MBG yang bahkan tidak diamanatkan dalam konstitusi.
Dia mengingatkan, di Pasal 31 UUD 1945 secara jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar hingga menengah.
Selain itu, JPPI juga mendesak adanya transparansi besaran anggaran terkait pembiayaan sekolah kedinasan. Sebab, banyak anggaran pendidikan untuk lembaga pendidikan milik kementerian dan lembaga yang kembali disisipkan dalam alokasi dana pendidikan pada RAPBN 2026.
Menurut dia, alokasi anggaran pendidikan untuk kementerian dan lembaga selain Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek dan Kemenag melanggar Undang-Undang Sisdiknas Pasal 49.
Sebab, pasal tersebut mengamanatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan wajib diprioritaskan untuk pemenuhan pendidikan dasar hingga menengah.
Ubaid mengatakan, sekolah kedinasan yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian harusnya memiliki pos anggaran tersendiri. “Bukan dari alokasi pendidikan yang 20 persen itu,” tegasnya.
Butuh Beasiswa
Sementara itu, jumlah mahasiswa di bawah naungan Kemenag yang berasal dari keluarga miskin mencapai 397.495 orang. Penghasilan orang tua mereka kurang dari Rp 1 juta per bulan.
“Mereka harus diberikan bantuan beasiswa supaya bisa kuliah sampai selesai. Kemudian diharapkan jadi motor ekonomi di keluarga,” kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno.
Jumlah mahasiswa yang butuh beasiswa ini jauh lebih besar dibandingkan penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2024 yang hanya 27.857 orang. Sedangkan mahasiswa dengan penghasilan orang tua Rp 1 juta sampai Rp 2 juta per bulan tercatat 353.583 orang.
Selanjutnya, mahasiswa dengan penghasilan orang tua Rp 2 juta sampai Rp 4 juta per bulan mencapai 189.108 orang. Adapun mahasiswa dengan penghasilan orang tua Rp 4 juta sampai Rp 6 juta ada 44.317 orang.
Terakhir adalah kelompok mahasiswa dengan penghasilan orang tua di atas Rp 6 juta per bulan yang tercatat 17.580 orang. (wan/ttg/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




