
PADEK.JAWAPOS.COM-Pemerintah Arab Saudi memberikan catatan untuk Indonesia, dalam rangka penyelenggara haji 2025. Dari data yang diumumkan Saudi, separuh angka kematian jamaah haji tahun ini adalah dari Indonesia. Ibadah haji tidak boleh jadi sebuah ajang kematian massal.
Catatan dari pemerintah Arab Saudi itu disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochammad Irfan Yusuf dalam Silaturahmi Nasional Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta (20/8).
Irfan mengatakan Saudi sempat mengatakan pada awal-awal pelaksanaan haji tahun ini sudah ada 28 jemaah haji Indonesia yang wafat.
Selain itu ada enam jamaah wafat di dalam pesawat. “Saudi mempertanyakan bagaimana ini istitoah haji Indonesia. Kita tidak bisa menjawab dengan alasan, jemaah Indonesia ada yang ingin wafat di Saudi,” katanya.
Irfan lantas menceritakan sehari sebelum wukuf, dia dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dipanggil oleh Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Dalam pertemuan itu Saudi menyampaikan sudah ada ratusan jemaah yang wafat. Ironisnya separuh diantaranya dari Indonesia.
“Tolong pemerintah Indonesia melihat lagi ketentuan Istitoah Haji. Karena haji ini dilihat dunia,” kata Irfan, mengulang pesan dari pemerintah Saudi.
Setelah musim haji selesai, Saudi kembali menginformasikan bahwa separuh jamaah yang wafat berasal dari Indonesia. Saudi berpesan kepada pemerintah Indonesia supaya memperketat ketentuan istitoah kesehatan jamaah haji.
Sehingga jamaah yang benar-benar sehat, yang dikirim ke Saudi. Irfan mengatakan Saudi tidak ingin pelaksanaan ibadah akbar tersebut jadi ladang kematian umat Islam.
Untuk itu Irfan berpesan supaya KBIHU bisa ikut sosialisasi soal kesehatan haji kepada jemaah. Sehingga yang disampaikan ke jemaah tidak hanya urusan ibadah saja.
Tetapi juga bagaimana menjaga kesehatan dan kebugaran, supaya siap berhaji. Kemudian ketika ada calon jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang karena kesehatan, tidak perlu merasa kecewa berlarut-larut.
Ketua Umum FK KBIHU KH Manarul Hidayat mengatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk kelancaran ibadah haji dan umrah. Mereka juga siap berkolaborasi dengan badan atau kementerian baru yang berwenang sebagai penyelenggara haji di Indonesia.
Selain itu Manarul juga berpesan kepada anggotanya, untuk menyelenggarakan bimbingan dengan baik dan benar. “Sampaikan yang baik, supaya masyarakat tidak jadi takut untuk berhaji. Sebaliknya membuat masyarakat ingin berhaji,” katanya.
Misalnya disampaikan bahwa doa-doa yang dipanjatkan saat haji atau umrah tidak harus berbahasa Arab. “Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa Sunda itu bisa. Allah maha tahu keinginan hambanya,” katanya.
Selain itu aspek kesehatan juga bisa disampaikan ke jamaah. Misalnya rutin jalan kaki sebelum berangkat haji. Karena haji adalah ibadah yang hampir seluruh rangkaiannya berupa aktivitas fisik.
Haji dan Umrah Wajib Akreditasi
Sementara itu, tahun depan Kementerian Agama (Kemenag) mulai menjalani akreditasi kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Bagi yang mendapatkan nilai kurang dari 65 poin, masuk kategori tidak terakreditasi. Sehingga izin KBIHU otomatis akan dicabut.
Ketentuan pelaksanaan akreditasi untuk KBIHU itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 7/2023 tentang KBIHU. Rencananya Kemenag akan melaksanakan akreditasi serentak tahun depan.
Aturan tersebut dibuat sebelum ada Badan Penyelenggara Haji (BPH). Sehingga ada kemungkinan pelaksanaan akreditasi KBIHU nanti bukan di Kemenag, tetapi di KBIHU. Di dalam PMA itu diatur mengenai skor yang bisa diperoleh saat akreditasi.
KBIHU yang mendapatkan nilai di atas 85 poin, mendapatkan status Akreditasi A. Kemudian KBIHU yang mendapatkan skor di atas 75 poin sampai 85 poin, mendapatkan Akreditasi B.
Berikutnya KBIHU yang mendapatkan skor 65 poin sampai dengan 75 poin, mendapatkan status akreditasi C. Terakhir KBIH yang mendapatkan nilai kurang dari 65 tahun, dinyatakan tidak terakreditasi.
Di dalam Pasal 39 diatur bahwa KBIHU yang mendapatkan hasil tidak terakreditasi, izin operasional KBIHU dicabut. Kewajiban akreditasi itu jadi salah satu bahasan dalam Silaturahmi Nasional Forum Komunikasi KBIHU di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta (20/8).
Wakil Ketua FK KBIHU KH E Sunija mengatakan silaturahmi akbar itu menjadi ajang untuk sosialisasi kebijakan terbaru soal KBIHU. Termasuk tentang sertifikasi serentak KBIHU yang dilaksanakan pemerintah tahun depan.
“Kami sudah melaksanakan persiapan dengan memberikan edukasi kepada anggota,” katanya. Harapannya semua anggota FK KBIHU bisa melaksanakan akreditasi dengan baik dan sesuai PMA 7/2023 tentang KBIHU.
Dia mengatakan mendukung penuh kebijakan pemerintah soal haji dan umrah. Termasuk pendirian Badan atau Kementerian yang bertugas secara khusus menyelenggarakan haji dan umrah. (wan/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

