RDP dengan Semen Indonesia, Nevi Minta Jaga Moratorium Pabrik

21

Anggota DPR RI Komisi VI, Nevi Zuairina ketika Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Semen Indonesia meminta agar Holding beberapa pabrik semen untuk menjaga moratorium pabrik semen agar mengurangi over supply. Ia mencontohkan, di pulau jawa saja, produksi semen sebesar 65 juta ton, sementara permintaan hanya 38 juta ton. Berarti ada 27 juta ton yang tidak terpakai.

“Jumlah pemain (pabrik) semen yang cukup banyak, sementara permintaan yang cenderung masih stagnan, ini jadi tantangan berat Industri Semen Indonesia. Anda harus mampu berkolaborasi dengan banyak pihak. Salah satu yang perlu diperbaiki adalah koordinasi dengan stakeholder terkait khusus Kementerian dan Lembaga. Ini terkait persoalan saat perizinan dua pabrik baru yang beroperasi yang tidak diketahui oleh BPPM,” ungkap Nevi mempertanyakan di rapat.

Politisi PKS ini mengaku mendapatkan informasi terkait tidak ada kejelasan perizinan dua pabrik semen baru yang sudah beroperasi. Dia menegaskan tidak ada izin pendirian pabrik semen baru karena ada moratorium. Namun ternyata ada dua pabrik semen yang baru beroperasi.

Baca Juga:  Nevi Zuairina Sambut Arahan Perjuangan Aleg Perempuan PKS di Parlemen

Sesuai kesepakatan rapat, Nevi juga menyarankan agar perusahaan holding dan berbagai anak perusahaannya membuat model bisnis dan strateginya untuk meningkatkan ekspor.

Peningkatan ekspor ini di masa datang diharapkan, Indonesia menjadi pemain industri semen regional dan global setelah mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Nevi mengatakan, saat rapat perkembangan dialog terkait adanya investasi perusahaan holding semen ini di Vietnam. Anggota komisi VI bersepakat agar PT Semen Indonesia dapat memberikan penjelasan terkait ini.

“Kami semua di Komisi VI menyetujui bila PT Semen Indonesia terus menerus melakukan inovasi menambah pendapatan. Sepanjang tahun 2021, SMGR sebagai kode emiten PT Semen Indonesia di Bursa Efek mencatat penurunan pendapatan 0,6% secara tahunan menjadi Rp 34,96 triliun dari sebelumnya Rp 35,17 triliun. Catatan terkait Kinerja yang kurang di tahun 2021 harus jadi pelajaran agar diperbaiki di tahun 2022 ini,” tukasnya.(rel)