Ketua DPD RI Minta Presiden Evaluasi Program tak Tepat dan Lambat

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Matalitti serahkan bantuan di Surabaya, Jawa Timur. (Foto: Humas DPD RI)

Beberapa program dan kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19 telah diluncurkan.

Namun ada beberapa program yang menuai sorotan masyarakat, karena ada yang dirasa kurang tepat, dan ada yang dirasa masih lambat.

Menyikapi itu, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Matalitti meminta Presiden Jokowi untuk tidak ragu mengevaluasi program-program tersebut.

“Saya sengaja tetap turun ke lapangan, untuk melihat sendiri. Karena dari dulu saya tidak percaya kertas-kertas laporan. Saya harus cek dan bertemu masyarakat,” tandas La Nyalla di Surabaya, usai bertemu sejumlah elemen masyarakat dalam upaya pengawasan dan pemantauan situasi lapangan di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur, Senin (27/4/2020).

Program yang paling banyak disorot masyarakat, kata La Nyalla, adalah kartu prakerja. Program ini sebenarnya sangat tepat dan pas bila diterapkan dalam situasi normal.

Apalagi konsep dasar program ini lebih untuk menyiapkan calon angkatan kerja baru, atau untuk mencetak wirausahawan baru. Tapi, kurang tepat sebagai jurus penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

“Hari ini situasi kita berbeda drastis. Dunia usaha banyak yang kolaps, daya beli masyarakat turun, PHK resmi maupun tak resmi, dengan pola karyawan dirumahkan, ada jutaan jumlahnya, orang butuh uang untuk sekadar makan ada di mana-mana. Sementara biaya hidup, khususnya di kota dan wilayah urban cukup tinggi. Nah, mereka tidak butuh dibelikan modul pelatihan oleh pemerintah, tetapi substitusi atas kehilangan penghasilan karena di-PHK atau dirumahkan,” tukas La Nyalla.

Biaya program kartu prakerja total alokasinya Rp 20 triliun. Dengan rincian biaya untuk pelatihan online Rp 5,6 triliun, biaya insentif Rp 13,45 triliun, dan biaya survei Rp 840 miliar.

“Hanya komponen biaya insentif saja yang bisa diterima dalam bentuk tunai sebesar Rp 600 ribu per bulan oleh pemegang kartu prakerja. Sisanya untuk membayar mitra pemerintah. Ini perlu dievaluasi agar semua dialihkan dulu ke masyarakat. Prioritas kita masyarakat tersubstitusi atas hilangnya mata pencaharian mereka,” tandas orang nomor satu di DPD RI itu.

Apalagi sambung La Nyalla, dana penanggulangan Covid-19 Rp 405,1 triliun yang disediakan pemerintah disebut masih tergolong sangat sedikit, dibanding alokasi yang disiapkan sejumlah negara lain.

“Nah apalagi kalau dirasa sangat terbatas, seharusnya sangat selektif dan efektif penggunaannya. Bayangkan biaya survei Rp 800 miliar. Angka ini besar lho kalau dibelikan beras. Sebaiknya prioritas sekarang masyarakat yang miskin, yang kesulitan untuk makan, harus dijamin bisa makan. Itu dulu,” tutur pendiri Yayasan La Nyalla Academia itu.(rel/esg)