Pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) kini akan diatur melalui aplikasi PeduliLindungi dan nomor induk kependudukan (NIK). Sosialisasi akan dimulai hari ini (27/6).
Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat (24/6) mengatakan, masa transisi itu akan berada langsung di bawah koordinasi Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemendag, dan Kemenperin. Luhut meyakinkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat akan dilakukan dengan masif dan lebih intensif.
Menurut pria kelahiran Sumatera Utara itu, perubahan sistem tersebut dilakukan untuk membangun tata kelola distribusi MGCR menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau, mulai produsen hingga konsumen.
Luhut menjelaskan, setelah masa sosialisasi selesai, seluruh penjualan dan pembelian MGCR akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Sementara itu, masyarakat yang belum memiliki aplikasi masih bisa membeli dengan menunjukkan NIK.
“Masa sosialisasi akan dimulai besok Senin (hari ini, red) dan berlangsung selama dua minggu ke depan,” jelas Luhut. Dengan PeduliLindungi dan NIK, masyarakat bisa mendapatkan MGCR dengan harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 14.000 atau Rp 15.000 per kilogram.
Luhut menambahkan, pembelian MGCR di tingkat konsumen akan dibatasi maksimal 10 kilogram untuk satu NIK per hari. MGCR dengan harga HET tersebut bisa diperoleh di penjual/pengecer yang terdaftar resmi dalam program Simirah 2.0 dan melalui pelaku usaha jasa logistik dan eceran (PUJLE), yakni Warung Pangan dan Gurih.
Luhut mengatakan, sistem baru itu bertujuan untuk memberikan kepastian dan ketersediaan MGCR dengan harga terjangkau dan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. PeduliLindungi akan menjadi alat pengawasan di lapangan dan mitigasi pencegahan adanya penyelewengan.
“Saya ingin nantinya distribusi bisa dipastikan berjalan hingga ke level terbawah. Jangan sampai ada daerah yang tidak mendapatkan minyak goreng curah rakyat. Tapi, ini semua masih membutuhkan waktu,” tegas Luhut.
Luhut mengatakan, pemerintah juga telah membentuk satgas sosialisasi transisi pembelian minyak goreng dengan aplikasi PeduliLindungi itu. Tim tersebut akan menyediakan berbagai saluran informasi untuk melayani pertanyaan ataupun keluhan yang muncul dari masyarakat terkait pembelian MGCR.
Menanggapi kebijakan itu, Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, masyarakat sudah familier dengan aplikasi PeduliLindungi.
Termasuk masyarakat awam di bawah. Namun, kesuksesan distribusi MGCR tetap bergantung pada kecukupan dan ketersediaan MGCR dengan harga HET tersebut. “Jadi, kuncinya di kecepatan ketersediaan barang, terutama di wilayah timur,” jelas Eko.
Solusi itu, menurut Eko, masih bersifat sementara. Persoalan migor belum akan tuntas sepenuhnya. Ke depan, BUMN pangan dan Bulog perlu memiliki cadangan stok minyak goreng. Sehingga harga bisa dikendalikan.
“Mirip-mirip konsep BBM di mana ada Pertamina yang jadi penyangga ketersediaan dengan harga ditetapkan pemerintah. Kalau migor kan nggak ada “Pertamina”-nya. Jadi, agak susah kalau mau harga murah di saat harga internasional mahal,” ungkap Eko. (tau/c6/cak/jpg)
