Keamanan Pendaftaran Haji Online Harus Terjamin

16
ilustrasi haji. (jawapos.com)

Layanan pendaftaran haji secara online melalui aplikasi yang disiapkan Kementerian Agama (Kemenag) mendapatkan respon positif. Hanya saja Kemenag wajib memastikan keamanan datanya. Sebab banyak dokumen penting yang diunggah calon jamaah saat melakukan registrasi.

Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi sudah mempelajari regulasi pendaftaran haji tersebut. Dia mengatakan layanan pendaftaran haji secara online melalui aplikasi yang bisa diakses masyarakat tersebut, memiliki keuntungan dan potensi kerugian.

”Keuntungan misalnya masyarakat bisa saving (menghemat) waktu dan tempat. Tidak perlu datang ke kantor Kemenag kabupaten atau kota,” katanya di Jakarta, kemarin (27/1). Bagi masyarakat yang sudah bisa menggunakan ponsel pintar dan mengutak-atik aplikasi, bisa dengan mudah dan cepat melakukan pendaftaran haji.

Keuntungan berikutnya adalah masyarakat mendapatkan informasi perhajian yang jelas, komplit, dan utuh. Berbeda ketika informasi disampaikan petugas Kemenag di daerah, bisa jadi sepotong-sepotong. Karena tidak bisa dipungkiri pengetahuan petugas soal pelaksanaan haji berbeda-beda.

Selanjutnya Dadi menjelaskan potensi-potensi kerugian atau persoalan yang muncul dari pendaftaran haji secara online. Di antara yang disoroti adalah keamanan dokumen atau berkas-berkas yang diunggah jamaah.

Apalagi menurut Dadi, dokumen yang diunggah cukup vital. Seperti catatan perbankan, rekaman kesehatan, dan data pribadi lainnya. ”Secara profil, orang yang daftar haji ini umumnya dari kategori ekonomi berkemampuan. Sejauh mana datanya bisa diamankan oleh Kemenag,” tuturnya.

Jangan sampai data mereka dijebol, kemudian masuk ke praktek pinjaman online ilegal, asuransi, kartu kredit palsu, dan sejenisnya. Dadi mengatakan, sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari Kemenag soal jaminan keamanan data yang diunggah dalam pendaftaran haji secara online tersebut.

Dadi mengkhawatirkan layanan pendaftaran haji secara online ini di lapangan malah menyuburkan praktik perjokian atau biro jasa. Apalagi mayoritas pendaftar haji profilnya usia lanjut, tidak terlalu berinteraksi dengan gadget, tetapi uangnya banyak. Jika tidak dipantau, mereka bisa rawan menjadi korban praktik perjokian pendaftaran haji.

Baca Juga:  Hindari Bola Mati

Dia mengusulkan dalam sistem pendaftaran haji secara online itu juga diberlakukan sistem kuota. Sama seperti pendaftaran vaksin secara online maupun saat mengurus visa melalui layanan online. Sebab jika tidak diatur menggunakan kuota, jumlah antrian pendaftar umrah bisa membeludak.

Kemudian, masyarakat yang berada di daerah dengan akses internet kurang baik, kesempatannya kalah dibandingkan masyarakat di perkotaan. ”Saya bukannya menentang layanan pendaftaran haji secara online ini, tetapi potensi-potensi masalahnya harus disiapkan mitigasinya,” jelasnya.

Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Kemenag Muhammad Hanif menegaskan bahwa layanan pendaftaran haji secara online melalui aplikasi sampai sekarang belum resmi diluncurkan. Kemenag masih menjalankan tahapan uji coba. Untuk mengetahui kendala-kendala yang mungkin muncul saat aplikasi ini diterapkan secara luas.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab mengatakan layanan pendaftaran haji secara online melalui aplikasi merupakan amanah dari Peraturan Menteri Agama (PMA) 13/2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Di dalam PMA 13/2021 itu diatur tiga sistem layanan pendaftaran haji. Yaitu daftar langsung di kantor Kemenag kabupaten/kota, melalui aplikasi secara online, dan mendatangi layanan mobile layaknya layanan SIM keliling.

Untuk kelancaran proses ini, Saiful mengatakan Kemenag sudah bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Khususnya soal integrasi data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). (wan/jpg)