Jawab Beragam Kritikan Soal Bansos Covid-19, Ini Penjelasan Mensos

Menteri Sosial Juliari P. Batubara memberikan keterangan pers, Senin (27/4/2020). (Foto: Humas Setkab)

Beragam kritikan terkait lamban dan sulitnya mekanisme pembagian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-29, kian sering disuarakan berbagai kalangan.

Bahkan, belakangan video Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar yang marah-marah viral di media sosial.

Sehan di dalam video itu marah karena mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat dianggap sulit. Padahal, warga tak bisa harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Merespons berbagai kritikan dan masukan, Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjelaskan, sebelum meluncurkan program-program bansos yang sifatnya nasional, dia telah video conference beberapa kali dengan seluruh kabupaten, kota dan provinsi.

Kemudian, ditindaklanjuti dengan surat-surat terkait bagaimana mekanismenya.

“Kami juga ingin tegaskan sekali lagi, bahwa data penerima bansos itu juga kami berikan keleluasaan. Seluruh pemda tidak harus mengambil semua data di data terpadu kami atau yang biasa disebut DTKS,” tegas Mensos saat memberikan keterangan pers, Senin (27/4/2020).

Hal tersebut, menurutnya telah disampaikan berkali-kali untuk memberikan nama-nama penerima bansos yang tidak ada di dalam DTKS tersebut.

“Kami tidak mengunci daerah untuk hanya mengambil data-data yang dari kami dari DTKS kami, tidak sama sekali, silakan. Karena kami tahu teman-teman di daerah juga sangat memahami apa yang paling baik untuk daerahnya,” tukasnya.

Khusus bansos tunai di luar wilayah Jabodetabek, Juliari menyampaikan memang pihaknya di Kemensos bersama Kemendes akan memberikan bantuan.

“Tentunya ini kami harus atur dengan baik, supaya tidak terjadi penumpukan-penumpukan, misalnya ada satu keluarga yang sudah terima bansos tunai dari Kemensos Rp600 ribu, dia terima lagi bansos tunai dari dana desa Rp600 ribu. Ini kita harus sadari, hindari supaya tidak terjadi kekacauan di bawah,” pungkasnya.

Mensos mempersilakan daerah bila ada program bansos yang menggunakan APBD, dan tidak perlu khawatir atau tidak perlu harus mengecek dulu datanya dengan pusat.

“Silakan dengan kebijakan masing-masing, pemahaman daerah masing-masing untuk menggelontorkan dan menetapkan siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan program bansos daerah tersebut,” tegasnya.

Menurut Mensos, tidak ada halangan sama sekali dari pemerintah karena kepala daerah menggunakan anggaran daerah atau APBD.

“Yang kami atur hanya seluruh bansos yang dari APBN. Tentunya kami harus atur supaya tidak tumpuk-menumpuk dan kami juga suatu saat nanti bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya,” katanya.

Dia mengajak bekerja sama dan koordinasi semua daerah, serta terbuka untuk semua masukan termasuk kritikan.

“Dan juga kami yakin bahwa apapun yang kami putuskan tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi, yakinlah bahwa pemerintah pusat akan bekerja sekuat tenaga untuk melindungi segenap rakyatnya,” katanya seperti dilansir laman setkab.

Terbagi Dua

Sebagaimana diketahui, program-program bansos yang sudah diluncurkan dari pemerintah, khususnya yang dikelola Kemensos terbagi dua.

Pertama, kata Mensos, bansos reguler seperti PKH dan program Kartu Sembako. Kedua program tersebut, menurutnya sudah berjalan lancar dan telah terjadi perluasan menjadi 10 juta keluarga untuk PKH, dan 20 juta keluarga untuk program Kartu Sembako. “Sudah ongoing dengan daerah masing-masing,” katanya.

Kemudian yang kedua, adalah program-program bansos tambahan, yaitu bansos yang memang dirancang khusus untuk penanggulangan Covid-19.

Hal itu, katanya sudah dimulai sekitar seminggu untuk program bansos sembako Jabodetabek, dan program bansos tunai untuk di luar Jabodetabek.

“Pelaksanaan yang bansos tunai sudah berjalan, walaupun masih belum banyak daerah yang kita lakukan karena menyangkut data-data yang kami harus hati-hati. Apabila kami nanti mengirimkan uang salah, tentunya nanti terjadi permasalahan di lapangan yang tidak kami inginkan maupun yang pemda-nya juga tidak inginkan,” tandasnya.

Untuk bansos tunai di luar wilayah Jabodetabek, katanya ada dua mekanisme pencairannya.

Pertama, pengirimannya lewat kantor-kantor pos dan lewat armada-armada motor pos, khususnya untuk nama-nama penerima yang tak memiliki rekening di bank-bank Himbara.

“Nah kemudian yang kedua adalah untuk bansos sembako di Jabodetabek sudah berjalan sejak hari Senin lalu, seminggu lalu. Kami rencanakan untuk 1,2 juta keluarga di Jakarta, tanggal 4 atau paling lambat 5 Mei ini untuk tahap pertama sudah selesai. Kami akan lanjutkan tahap yang kedua,” urainya.(esg)