Terungkap!! Emirsyah Satar-Soetikno Soedarjo Tersangka Baru Kasus Garuda!

43
KOLABORASI: Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin (kanan) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kiri) memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka baru kasus tindak pidana korupsi PT Garuda Indonesia di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Senin (27/6).FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat di Garuda Indonesia. Mereka adalah Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo.

Keduanya disangkakan terlibat dalam praktik rasuah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 8,8 triliun. Angka sebesar itu muncul setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelesaikan audit.

”Kami mendapat penyerahan hasil audit kerugian negara (dalam kasus dugaan korupsi di Garuda Indonesia) senilai Rp 8,8 triliun,” ungkap Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam jumpa pers di Jakarta kemarin (27/6).

Emirsyah merupakan mantan direktur utama Garuda Indonesia, sedangkan Soetikno eks direktur utama PT Mugi Rekso Abadi. Garuda Indonesia merugi Rp 8,8 triliun setelah maskapai pelat merah itu melakukan pengadaan pesawat Bombardier CRJ 1000 NG dan ATR 72-600 sebanyak 23 unit.

Menurut Burhanuddin, penetapan tersangka Emirsyah dan Soetikno dilakukan melalui ekspose oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung. Dua nama tersebut pernah diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat.

Emirsyah divonis delapan tahun penjara, sedangkan Soetikno dihukum enam tahun penjara. Keduanya juga masih menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin. Karena itu, Kejagung tidak menahan mereka berdua meski sudah diumumkan sebagai tersangka.

Lebih lanjut, Burhanuddin menyampaikan, dalam menangani kasus-kasus di badan usaha milik negara (BUMN), Kejagung tidak hanya melakukan tindakan represif. Mereka juga membantu pemerintah membersihkan BUMN dari praktik curang seperti korupsi.

”Kami, selain represif, juga melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang menimbulkan kerugian,” katanya. ”Contohnya, PT Jiwasraya dan PT ASABRI,” lanjutnya.

Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan kementerian yang dirinya pimpin yang kembali berhasil mengungkap kasus di BUMN. ”Ini bukti bahwa kita mau berkolaborasi dengan baik antarinstansi pemerintah. Dengan dikelola secara profesional dan transparan, mampu menghasilkan yang terbaik bagi negara,” ujarnya.

Erick juga mengapresiasi BPKP yang sejak awal aktif membantu Kementerian BUMN dan kejaksaan untuk mengaudit perusahaan negara. Dengan komitmen bersama untuk memperbaiki BUMN, sambung Erick, hasilnya tampak dari perbaikan performa sejumlah BUMN. Termasuk di dalamnya Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda Indonesia.

”Program bersih-bersih BUMN tidak sekadar ingin menangkap, tetapi bagaimana kita memperbaiki sistem. Bagaimana kita me-minimized korupsi itu dengan sistem yang diperbaiki sehingga bisa mencegah korupsi secara jangka panjang,” tambahnya.

Baca Juga:  Dosen IPB: Swasembada 2017 & 2019, Bukan 36 Tahun Lalu

Erick menjelaskan bahwa hasil dari perbaikan sejumlah BUMN kini terlihat. Jiwasraya yang sejak 2006 terlilit persoalan serius kini semakin baik. Begitu juga Garuda Indonesia yang secara voting, mayoritas krediturnya setuju dengan restrukturisasi yang dilakukan perusahaan. Hal itu sontak menyelamatkan masa depan Garuda dari ancaman kebangkrutan.

Program kerja sama dengan kejaksaan tersebut bisa menyelamatkan dan mendorong restrukturisasi sehingga ada perbaikan. ”Penegakan hukum terjadi, restrukturisasi terjadi. Kita bisa melihat dari Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda. Meski juga harus diakui belum sempurna, sudah sangat terlihat perbaikannya,” jelasnya.

Erick pun menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada BUMN yang menjalankan usahanya dengan proses bisnis yang tidak baik. Terutama Garuda yang sejak 2019 proses bisnisnya berjalan dengan transparan dan profesional.

Akibat Jor-joran yang Dibiarkan

Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, ada kaitan antara penetapan tersangka Emirsyah Satar dan meningkatnya beban utang Garuda saat ini. Akar masalah Garuda adalah ekspansi pembelian pesawat baru yang tidak terukur.

”Jadi, saat Pak Emir menjabat, memang ada semacam pertanyaan tentang kemampuan Garuda dalam mengisi kursi-kursi penerbangan yang belum optimal. Apalagi dengan kedatangan pesawat baru kapasitas besar,” jelas direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) tersebut saat dihubungi Jawa Pos (grup Padang Ekspres) tadi malam.

Saat itu maskapai pelat merah tersebut juga membuka rute penerbangan Jakarta–London. Ditambah, promosi besar-besaran dengan menggandeng klub sepak bola Inggris, Liverpol FC.

Artinya, keputusan bisnis yang agresif itu tidak feasible (layak) secara hitung-hitungan di atas kertas. Berdasar laporan dari Serious Fraud Office Inggris, dalam pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 NG l terkonfirmasi ada masalah suap.

”Andaikan pembelian pesawat secara jor-joran saat Pak Emir menjabat bisa distop, utang Garuda tidak akan bengkak sampai Rp 142 triliun,” jelas lulusan University of Bradford, Inggris, tersebut.

Dari kasus ini, Bhima menekankan perlunya bersih-bersih BUMN, bahkan terkait dengan keputusan direksi sebelumnya. ”Ini dipertegas dengan PP 23/2002 bahwa direksi dapat diminta pertanggungjawaban di pengadilan bila keputusan saat menjabat merugikan negara,” ungkapnya. (syn/agf/han/c7/c14/ttg/jpg)