LHKPN Paslon Harus Diklasifikasi

17
ilustrasi. (jawapos.com)

Para pasangan calon pilkada 2020 telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat pencalonan. Harta sejumlah nama populer pun akhirnya dapat diketahui publik dalam situs elhkpn.kpk.go.id.

Putra Presiden Joko Widodo yang maju dalam Pilkada Solo Gibran Rakabuming Raka diketahui memiliki Rp 21,15 miliar. Uang tersebut terbagi dalam aset tanah-bangunan, kendaraan, dan kas. Sementara anak Wapres Siti Nur Azizah yang maju di Pilkada Tangerang Selatan memiliki Rp 17 miliar.

Sementara pesaing Azizah yang juga keponakan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati memiliki harta Rp 23,7 miliar. Adapun Putra dari Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana yang maju dalam kontestasi Pilkada Kediri diketahui memiliki kekayaan Rp 18 miliar.

Selain keempat nama populer tersebut, seluruh calon juga telah melaporkan hartanya ke KPK dan menyerahkan salinannya ke KPU. KPK mencatat ada 1.486 calon kepala daerah maupun wakilnya yang telah mengurus LHKPN.

Sementara itu, ahli Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Ganarsih menyayangkan, LHKPN sejauh ini hanya menjadi syarat formalitas. Padahal, lanjut dia, LHKPN bisa menjadi instrumen untuk melihat rekam jejak seseorang. Salah satunya dengan membuat mekanisme klarifikasi.

”Kalau ada orang calon hartanya ga sesuai profile ya diklarifikasi dulu,” ujarnya kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres) kemarin. Hal itu, lanjut dia, tidak ada dalam mekanisme di KPK maupun lembaga lainnya.

Yenti menilai, mekanisme semacam itu penting untuk mengukur integritas orang. Sebab sebagai calon Kepala daerah misalnya, publik harus memastikan nama-nama yang maju bersih dari tindak kejahatan keuangan. ”Kalau ternyata selama ini menerima uang hasil kejahatan gimana,” tuturnya.

Baca Juga:  Lanyalla: Teknologi Digital Harus Mampu Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Oleh karenanya, dia mengusulkan agar ketentuan soal LHKPN diubah. Bahkan jika perlu merevisi UU terkait LHKPN. Sebab, harus diakui, KPU tidak diberi kewenangan untuk mengklarifikasi harta. ”Ga bisa juga salahkan KPU. Harus ada harmonisasi hukum. Termasuk KPK nya sendiri gimana,” terangnya.

Dalam konteks pilkada, Yenti juga mengusulkan agar penelusuran soal asal dana kampanye diperkuat. Sejauh ini, UU Pilkada hanya mengatur laporan penggunaan dan batas maksimal sumbangan dananya. ”Tidak pernah dikatakan dari mana sumber nya,” kata dia.

Sementara itu, Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengakui, LHKPN memang salah satu syarat wajib pencalonan. Namun, kewenangan pihaknya hanya sebatas administrasi dokumen tersebut.

Sementara untuk keabsahan LHKPN, Raka menyerahkan sepenuhnya ke KPK. Sebab, laporan dilakukan ke KPK sesuai dengan standar yang dibuatnya. ”KPK yang melakukan verifikasi, KPU tidak memiliki kompetensi dan kewenangan teknis untuk itu,” ujarnya.

Terkait kerawanan dalam pendanaan kampanye, Raka menyebut UU Pilkada sudah mengatur. Mulai dari pembuatan rekening kampanye, penerimaan awal, hingga laporan penggunaan. Dia memastikan, KPU memberikan akses kepada Bawaslu dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. ”Membuka akses bagi bawaslu, PPATK untuk pengawasan apakah ada transaksi di luar kewajaran,” pungkasnya. (far/jpg)