Bahlil Fokus UU Ciptaker, Nadiem Dekat dengan Riset

14
Bahlil Lahadalia dilantik jadi Menteri Investasi. (net)

Tak ada kejutan dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju kemarin (28/4). Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dilantik jadi Menteri Investasi. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dilantik jadi Mendikbudristek. Tidak ada pejabat berinisial M yang terkena reshuffle seperti santer diberitakan sebelumnya.

Selain itu Presiden Joko Widodo juga melantik Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kemudian Indriyanto Seno Adji menjadi Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggantikan almarhum Artidjo Alkostar.

Usai pelantikan di Istana Negara, Bahlil menyampaikan salah satu tugas Kementerian Investasi adalah mensinergikan investasi dari luar dan dalam negeri. Kemudian juga membangun sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. ”Reformasi regulasi melalui UU Ciptaker menjadi salah satu tugas yang kita lakukan dengan baik,” katanya.

Bahlil mengatakan arahan Presiden Jokowi untuk Kementerian Investasi diantaranya adalah memperkuat implementasi UU Ciptaker. Khususnya soal kemudahn izin bagi para investor. Menurut Jokowi, menahan izin investor sama dengan menahan pertumbuhan ekoomi. Sama juga dengan menahan tumbuhnya lapangan kerja dan menahan masuknya sumber negara.

Dia juga menyampaikan Presiden Jokowi mengamanatkan adanya transformasi ekonomi. Kemudian pemerataan pertumbuhan ekonomi. Investasi harus merata tidak hanya di Jawa tetapi juga pulau-pulau lainnya. ”Presiden melihat Indonesia sebagai wilayah yang luas. Tidak hanya satu pulau,” jelasnya. Selain itu Jokowi juga meminta Kementerian Investasi tidak mengurus perusahaan yang besar-besar saja. Tetapi, juga mengurusi UMKM.

Saat melakukan konferensi pers di kantornya, Bahlil menyebut salah satu fokus yang akan dilakukannya dalam jangka pendek adalah tancap gas mengejar investasi Tesla. Perusahaan milik Elon Musk itu memang digadang-gadang menanamkan modalnya di Indonesia.

Komunikasi dengan Tesla juga telah dilakukan intensif. ”Kita lagi ada fokus untuk melakukan komunikasi dengan Tesla, termasuk beberapa perusahaan lain yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan di sini, karena BKPM harus melakukan tindakan baru kita ngomong,” jelasnya.

Pria yang dulunya pernah berprofesi sebagai kondektur dan sopir angkot itu menjanjikan akan ada dua hingga tiga investasi baru masuk di Indonesia pada tahun ini. Bahlil juga telah menyiapkan target jangka pendek, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Dari sisi internal, pihaknya akan merampungkan penyempurnaan Online Single Submission (OSS). Sementara, dari sisi eksternal tentunya menyiapkan realisasi investasi yang berkualitas dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Investasi juga harus merata di Jawa dan luar Jawa. Dia optimis target investasi Rp 900 triliun yang telah dicanangkan tahun ini bisa tercapai.

Sementara itu Mendikbudristek Nadiem menegaskan urusan riset dan teknologi sudah dekat dengan hatinya selama ini. Komentar itu wajar karena rekam jejak Nadiem selaku pendiri perusahaan startup berbasis teknologi Gojek yang terus berkembang sampai sekarang. ”Saya punya harapan besar meningkatkan kualitas inovasi di unversitas kita,” katanya.

Apalagi saat ini urusan inovasi, riset, dan teknologi di perguruan tinggi sudah jadi satu payung di Kemendikbudristek. Selain itu Nadiem mengatakan kementerian yang dia pimpin akan bekerjasama dengan BRIN untuk riset dan inovasi di lembaga-lembaga lainnya.

Bahkan, Nadiem mendorong mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi untuk menjalankan penelitian bersama lembaga-lembaga penelitian di bawah koordinasi BRIN. Seperti LIPI, Batan, BPPT, dan lainnya. ”Akan saya kerjakan sebaiknya, dengan hati nurani yang tulus,” kata Nadiem.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menuturkan salah satu tanggung jawabnya adalah konsolidasi berbagai lembaga litbang pemerintah. ”Tentu kami ditargetkan untuk bisa melaksanakan konsolidasi dalam waktu cepat,” katanya. Supaya bisa menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik.

Baca Juga:  WNA China Masuk Indonesia, Athari: Harusnya Dilarang Untuk Seluruhnya

Selain itu, Handoko mengatakan, riset dan invoasi harus bisa mendukung perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Dia menargetkan di bawah koordiansi BRIN, kegiatan riset dan inovasi membawa dampak ekonomi untuk bangsa Indonesia secara langsung.
”Sehingga keberadaan BRIN akan dirasakakan oleh masyarakat,” katanya.

Selain itu, Handoko menegaskan mereka akan bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Sebab, sumber daya riset dan inovasi terbanyak saat ini ada di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Handoko juga menyinggung potensi keanekaragamaan sumber daya alam Indonesia yang selama ini belum tereksplorasi dengan maksimal.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pelantikan menteri kemarin mengakhiri spekulasi politik bahwa akan ada reshuffle besar-besaran. Faktanya menunjukkan reshuffle besar-besaran tidak terbukti. ”Saatnya para menteri fokus bekerja,” kata Puan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)itu memgatakan, pelantikan dua menteri nomenklatur baru itu dapat meningkatkan konsentrasi para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19. ”Ada masalah di depan mata, seperti naiknya kembali angka penularan Covid, waspada agar kasus Covid seperti di India tidak terjadi di Indonesia,” ujar Puan.

Selain penanganan pandemi Covid-19, politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu juga meminta para menteri berkoordinasi dan berkontribusi untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pada hari raya Idul Fitri nanti. Pemerintah diminta tegas pada aturan yang ditetapkan untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19.

Menurut dia, pemerintah juga harus memiliki terobosan untuk menjaga perekonomian daerah yang terdampak larangan mudik. Aturan larangan mudik sudah ditetapkan dan harus dijalankan. ”Pastikan juga semua pegawai mendapat hak THR-nya, dan pikirkan juga agar ekonomi di desa-desa bisa bergerak meski ada larangan mudik,” tandas Puan.

Sementara itu, menanggapi pembentukan Kementerian Investasi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani dengan tegas mengharapkan langkah tersebut tak hanya sekedar perubahan nomenklatur.

”Kementerian Investasi yang nantinya akan menggantikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebaiknya juga diberikan kewenangan dan fungsi yang lebih besar sehingga dapat lebih efektif menarik investasi di Tanah air,” ujar Hariyadi, kemarin (28/4).

Menurut Hariyadi, investor khususnya investor luar negeri tidak ingin terdapat hambatan atau ketidakpastian dalam pengurusan perizinan investasi. ’Mereka (investor, red) akan melihat apakah perombakan ini efektif atau tidak. Mereka hanya melihat fakta lapangan, bukan cuma perubahan nomenklatur,” beber Hariyadi.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani Maming mengatakan bahwa pihaknya mendukung keputusan pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Hipmi menilai bahwa Bahlil merupakan sosok yang tepat dalam bidang tersebut.

Maming menyampaikan bahwa Bahlil memiliki jaringan yang luas, sehingga akan berdampak positif dan membawa perubahan bagi iklim investasi di Indonesia. ’Kriteria itu penting untuk menggaet para investor berinvestasi atau menanamkan modalnya ke Indonesia, sehingga bisa meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, yang mana berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Maming meyakini bahwa pembentukan Kementerian Investasi akan memberikan kepastian kepada investor. Selama ini, dia mengakui pengusaha terkendala dengan masalah birokrasi antar-kementerian sehingga realisasi investasi tidak optimal.

”Kementerian Investasi diperlukan karena problem neraca perdagangan yang defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor. Kami menilai, Presiden Jokowi merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas,” ucapnya.

Maming menambahkan, Kementerian Investasi harus memiliki fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor. ”Kementerian ini nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah,” pungkasnya. (wan/lum/dee/agf/jpg)

Previous articleUAS Sah Nikahi Gadis 19 Tahun
Next articleUngkap Dugaan Keterlibatan Azis Syamsudin, KPK Geledah Gedung DPR RI