Pelanggaran Protokol Kesehatan Kampanye Meningkat

24
ilustrasi. (net)

Kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan kampanye sulit dihindari. Terbukti, dari hasil pantauan Bawaslu di hari kedua kampanye Minggu (27/9) kemarin, kembali terjadi. Bahkan, jumlahnya meningkat dibandingkan hari pertama.

”Ditemukan 10 kegiatan kampanye yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Mochammad Afifuddin, kemarin (28/9). Seperti diketahui, di hari pertama kampanye hanya ada pelanggaran di delapan daerah. Yakni di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sungaipenuh, Bandung, Purbalingga, Mojokerto, Dompu, dan Kaimana.

Dari sepuluh pelanggaran yang terjadi di hari kedua, lanjut dia, dua di antaranya terjadi di daerah yang sama seperti hari pertama. Yakni, Sungaipenuh dan Purbalingga. Sementara sisanya tersebar di Solok Selatan, Pasaman Barat, Mukomuko, Pelalawan, Lamongan, Bantul dan Tojo Una-Unan.

Terkait sanksinya, Afif menegaskan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU (PKPU) 13/2020 tentang Pilkada di masa pandemi. Yakni, sanksi teguran dan dibubarkan. Selain pelanggaran atas protokol kesehatan, sejumlah temuan lainnya juga didapatkan Bawaslu. ”Terdapat 6.905 alat peraga melanggar yang diturunkan oleh Bawaslu,” imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, temuan yang didapat Bawaslu sebagai hal yang lumrah. Sebab, pengawasan dan penindakan bagian dari kewenangan dan tugas Bawaslu. ”Kami fokus pada pelaksanaan,” ujarnya.
Sebagai penyelenggara, pihaknya berkewajiban menyiapkan prosedur. Termasuk dalam hal mengantisipasi pelaksanaan kampanye yang melanggar protokol kesehatan. ”Itu yang terus kita sosialisasikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Raka juga mengatakan bahwa KPU akan melakukan evaluasi rutin setiap pekan. Selain untuk mengidentifikasi persoalan dan perbaikan implementasi di lapangan, evaluasi juga sebagai koordinasi dengan paslon, Bawaslu dan pihak keamanan.

Baca Juga:  Pariaman Tertinggi Lakukan Pelanggaran AKB

Terpisah, Bawaslu, KPU, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat koordinasi pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, situasi pandemi memaksa pelaksanaan kampanye lebih banyak dilakukan secara dalam daring. ”Kalau kita melihat dalam PKPU 13/2020 yang telah dikeluarkan KPU mengutamakan kampanye secara daring,” kata Fritz.

Dia menjelaskan, dalam mengawasi konten pilkada yang dilakukan pasangan calon, tim sukses atau yang lainnya, Bawaslu dibantu pihak lainnya. Yakni, laporan masyarakat dan masukan Kominfo. Nantinya, temuan atau laporan akan ditelaah sebelum merekomendasikan platform sosial media untuk melakukan takedown.

Di Pilkada 2020, dia berharap masyarakat aktif menyampaikan laporannya. Fritz mengungkapkan ada dua metode pelaporan pengawasan yang dimiliki Bawaslu. Pertama melalui form A online seperti form pengawasan hasil temuan di lapangan yang dimiliki pengawas pemilu. Kedua dengan metode gowaslu yaitu aplikasi yang dapat diakses masyarakat. ”Jadi kalau masyarakat mau melaporkan sesuatu baik politik uang atau apapun yang terjadi ternasuk di medsos bisa dilaporkan dengan itu,” tegas Fritz.

Sementara itu, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan menyebutkan, setiap laporan yang diterima Kominfo akan diverifikasi bersama Bawaslu. ”Kalau laporan (pelanggaran) berupa konten langkahnya adalah take down,” ujarnya. Namun jika pelanggaran konten yang ditemukan berupa website, Sammy menyebut, Kominfo langsung melakukan pemblokiran. (far/jpg)