Pembatasan Sosial Skala Besar, Segera Realokasi APBD dan APBN

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (30/3). (Foto: Humas Setkab)

Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan pembatasan sosial skala besar mengacu UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan UU Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, dalam hal ini adalah darurat sipil.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) Doni Monardo, ketika menyampaikan keterangan pers terkait hasil Rapat Terbatas (ratas) bersama Presiden melalui konferensi video, di Jakarta, Senin (30/3).

“Kemudian dapat dipastikan bahwa pemerintah, dalam hal ini negara, tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara yang ternyata juga tidak efektif, dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak yang baru,” ujar Doni.

Dalam konsep penanganan bencana, kata jenderal TNI berbintang tiga itu, penyelesaian bencana tidak dibenarkan menimbulkan masalah baru atau bencana baru.

“Oleh karenanya, keseimbangan-keseimbangan ini akan senantiasa menjadi perhitungan dan tentunya juga melibatkan sejumlah pakar di bidang hukum, selanjutnya diterbitkan Perppu dalam waktu dekat ini,” imbuh Doni.

Selanjutnya, presiden telah memberikan instruksi lebih tajam tentang segera melakukan realokasi dan refocusing APBD dan APBN untuk prioritas kepada masyarakat terdampak bencana Covid-19.

Soal keterbatasan fasilitas, terutama alat tes untuk mendeteksi orang-orang yang positif atau negatif, kata Doni, presiden membolehkan swasta menyelenggarakan tes polymerase chain reaction (PCR) di bawah koordinasi Kementerian BUMN.

“Menteri BUMN akan mengatur lebih lanjut swasta mana saja yang diberikan kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tes PCR ini,” kata Doni.

Lalu terkait keterbatasan dari laboratorium dan lembaga penelitian di daerah, Doni menyampaikan solusi cepat melibatkan swasta secara maksimal mengacu SOP dan standar kesehatan yang telah ditentukan Kementerian Kesehatan.

Untuk masalah mudik atau tidak mudik, menurut Doni sudah dibahas secara detail melibatkan para gubernur.

“Jadi mohon bersabar dulu untuk keputusan ini akan dikeluarkan besok sore (31/3), siapa yang boleh mudik, siapa yang kira-kira dianjurkan tidak mudik dengan beberapa ketentuan yang nantinya dikeluarkan pemerintah,” ujarnya.

Lalu pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok di seluruh daerah, termasuk fasilitas kesehatan yang dapat mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat, antara lain masker, hand sanitizer dan disinfektan.

“Menyangkut APD (alat pelindung diri), APD ini menjadi masalah global, bukan hanya di Indonesia. Tetapi, Bapak Menteri Pendustrian telah melapor kepada Bapak Presiden, terdapat 28 industri tekstil yang kelak mampu memproduksi APD, walaupun sebagian besar bahan bakunya impor,” sambungnya.

Pemerintah memprioritaskan APD untuk kebutuhan domestik. Sejauh ini, Gugus Tugas telah menyalurkan sekitar 165.000 unit APD ke seluruh Indonesia, terutama di Kota Jakarta.

“Kemudian juga hari ini mudah-mudahan kalau tidak ada hambatan akan tiba 100.000 unit lagi APD dari industri tekstil yang sama. Jadi saya katakan berulang kali bahwa APD ini adalah APD produksi dalam negeri yang memang harusnya diekspor karena bahan bakunya dari luar negeri,” imbuhnya.

Berdasarkan koordinasi dengan para menteri, lanjut Doni, terutama Menteri Luar Negeri dan sembilan menteri lainnya, ada kesepakatan bahwa Indonesia mendapatkan hak dan prioritas memenuhi kebutuhan domestik.

Terhadap sejumlah masyarakat yang telah kembali ke kampung halamannya, presiden mendapatkan masukan dan usulan dari sejumlah menteri.

“Beliau menyetujui setiap kelurahan sebaiknya membuat dapur-dapur umum, terutama nantinya untuk menampung warga masyarakat kita yang kembali ke kampung halamannya. Dibutuhkan kesadaran kolektif untuk meningkatkan rasa gotong-royong,” kata Doni.

Ia mengatakan bahwa dari awal Gugus Tugas telah membangun sebuah kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Karena itu diharapkannya, semua unsur, baik pusat dan daerah bersatu-padu melakukan berbagai upaya.

“Mulai dari pencegahan, yang mana masyarakat yang masih sehat harus tetap kita jaga selalu sehat, yang kurang sehat harus menjadi sehat, dan yang sakit diobati bisa sembuh,” tambahnya seperti dikutip laman setkab.(esg)