Mulai 5 Juni, Begini Sistem Kerja ASN dalam Tatanan Normal Baru

818
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo. (Foto: Humas MenPANRB)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo Jumat (29/5/2020) menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tatanan Normal Baru.

SE MenPANRB yang berlaku mulai 5 Juni nanti itu, sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, beradaptasi dengan tatanan normal baru yang produktif dan aman dari Covid-19.

Sistem kerja ASN dalam masa new normal sesuai surat edaran itu, berbeda dengan sistem kerja biasanya. Yakni mengedepankan upaya pencegahan penularan Covid-19.

ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau di rumah. Maka, pejabat pembina kepegawaian (PPK) di kementerian, lembaga dan pemda mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pegawai bekerja di kantor maupun di rumah.

Saat menentukan pegawai yang bekerja di rumah, harus mempertimbangkan di antaranya jenis pekerjaan, hasil penilaian kinerja dan kompetensi pegawai. Sementara untuk wilayah yang menerapkan PSBB, pegawai bekerja di rumah secara penuh.

Dalam penyesuaian dengan tatanan normal baru ini, PPK diminta mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja.

Memastikan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta keamanan informasi dan siber.

Melakukan penyederhanaan proses dan SOP pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan, dan memperhatikan jarak aman serta keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung secara offline sesuai protokol kesehatan.

Sementara untuk penyelenggaraan perjalanan dinas, harus dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas atau urgensinya.

SE tersebut dinilai sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto mengatakan pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perlu upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 atau new normal.(rel/esg)