SMRC: RUU Omnibus Law Hadir Merespons Kondisi Ekonomi Akibat Covid-19

Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). (jawapos.com)

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja masih menuai pro dan kontra. Pemerintah berharap UU ini mampu mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi warga dan juga negara akibat pandemi Covid-19. Bagaimana pula UU ini nanti mampu memberi kemudahan bagi warga untuk berusaha.

“RUU ini semangatnya adalah untuk merespons apa yang dirasakan warga, yang kondisinya ekonominya jauh memburuk sejak wabah Covid-19 ditambah lagi mereka kesulitan melaksanakan usaha,” ungkap Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas melalui rilis yang diterima Padek.co, Selasa (30/6/2020) malam.

Saiful Mujani Research & Consulting melakukan survei nasional pada 24-26 Juni 2020 dengan tema “RUU Cipta Kerja dan Ekonomi Pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan, kondisi ekonomi warga dan nasional masih sangat berat di masa wabah Covid-19 ini, bahkan terberat dalam 20 tahun reformasi. Ada rasa tidak percaya diri yang besar dirasakan warga dan juga pemerintah bahwa ekonomi ini akan sulit untuk bangkit. Pemerintah selama pandemi Covid-19 disibukkan penanganan korban korona. Waktu itu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan sehingga menghambat warga beraktivitas. Ekonomi pun tidak berjalan.

Untuk merespons kondisi ekonomi yang berat dan mendongkrak optimisme warga mengenai ekonomi tersebut, pemerintah katanya mengeluarkan kebijakan normal baru (new normal). “Dampaknya, dibanding bulan Mei lalu, yang merasakan ekonomi rumah tangga lebih buruk turun dari 83 % menjadi 70 % meskipun masih di tingkat buruk,” sebutnya.

Ia menegaskan, dampak Covid-19 juga memperburuk sentimen warga terhadap kondisi ekonomi nasional. Bahkan jumlahnya meningkat. Jika tahun lalu sentimen itu di angka 92 %, di tahun pandemi Covid-19 ini angkanya turun menjadi 84 %.

Di bagian lain, terjadi peningkatan optimisme mengenai ekonomi rumah tangga ke depan dari 29 % pada bulan Mei menjadi 44 % pada akhir Juni. “Dan Optiminisme atas ekonomi nasional naik dari 27 % ke 36 %,” sebut SMRC.

Menurutnya, sentimen itu tumbuh karena kebijakan normal baru. Sentimen ini bisa saja berubah sesuai dengan hasil dari kebijakan normal baru ketika kebijakan itu berdampak secara rill mampu meredam memburuknya ekonomi warga dan nasional.

Ia juga memaparkan soal efek kebijakan normal baru dari kondisi kerja warga. Ia menyebut, pada akhir Juni ini secara total ada sekitar 63,8 % warga yang bekerja, yakni 52 % bekerja keluar rumah/kantor dan sisanya sekitar 11,8 % bekerja di rumah.

Sedangkan jumlah warga yang bekerja ke luar rumah/kantor sekarang adalah 52 % dari populasi artinya mengalami kenaikan signifikan dibanding bulan Mei (sebelum kebijakan normal baru) yang hanya 38 %. “Setelah normal baru, warga semakin banyak yang aktif bekerja dengan harapan ekonomi tidak terus memburuk,” paparnya.

Pemerintah katanya, berharap RUU Cipta Kerja segera menjadi UU untuk membantu keluar dari tekanan Covid-19 pada ekonomi warga dan nasional. RUU ini katanya lagi, punya semangat yakni membuat usaha di Tanah Air lebih kompetitif dibanding di negara lain sehingga bisa membantu untuk keluar dari krisis.

Perbaiki Sektor Perizinan
Bagaimana warga melihat masalah ini? Ia menjelaskan, salah satu masalah yang ingin diatasi melalui RUU Cipta Kerja adalah memperbaiki sektor perizinan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Sejumlah kalangan menilai bahwa mengurus izin usaha sulit. Apakah betul mengurus izin usaha sulit? UKM termasuk yang banyak menyerap tenaga kerja, apakah betul mengurus izin UKM sulit? Ini beberapa masalah yang diperhatikan RUU tersebut,” tandasnya.

Saat ini katanya, baru 20 % yang tahu dengan RUU Cipta Kerja. Seharusnya, jika dilihat dari kepentingan akuntabilitas kebijakan, RUU ini harus diketahui oleh lebih banyak warga. Karena itu ia menyarankan, agar Pemerintah dan DPR perlu lebih intensif mensosialisasikan RUU ini.

Dalam hal perizinan usaha, misalnya, secara umum cukup banyak warga—yang pernah mengurus izin usaha—yang menilai bahwa mengurus izin usaha sulit, jumlahnya 45 %.

Secara lebih spesifik, sekitar 53 % dari yang pernah mengurus izin usaha menilai bahwa pengurusan izin mendirikan UKM sulit. “Respons sulitnya mengurus izin UKM terutama datang dari warga yang berpendapatan lebih rendah,” imbuhnya.

Warga sendiri katanya, percaya bahwa melakukan usaha di Indonesia lebih sulit dibanding banyak negara tetangga. “Indonesia dinilai kurang kompetitif,” tegasnya. (bis)