Datang ke Muhammadiyah, Nadiem Minta Maaf Bahas soal POP Kemendikbud

Buntut polemik Program Organisasi Penggerak (POP), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meminta maaf ke Muhammadiyah. (net)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berusaha meredam panasnya kontroversi tentang Program Organisasi Penggerak (POP). Salah satunya, dengan mendatangi kantor PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, kemarin (29/7).

Kunjungan Nadiem ke kantor PP Muhammadiyah itu dibenarkan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. ”Mendikbud Nadiem Makarim silaturrahim ke PP Muhammadiyah didampingi staff khusus, saudara Haekal,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos (grup Padang Ekspres), kemarin. Kedatangan Nadiem disambut Mu’ti dan Bendahara Umum PP Muhammadiyah Suyatno.

Menurut Mu’ti, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar sejam itu dibicarakan berbagai kebijakan Kemendikbud, khususnya program POP. Pertama, kata dia, Mendikbud menyampaikan permintaan maaf terkait pro kontra yang ditimbulkan kebijakan tersebut. Nadiem pun berjanji akan mengevaluasi program POP.

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan permintaan maaf Nadiem. Namun, Muhammadiyah belum menentukan sikap mengenai kebijakan POP. ”Muhammadiyah akan membahas secara khusus dengan majelis dikdasmen dan majelis dikti lintang dalam waktu dekat,” terangnya.

Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritik keras POP. Din menilai, program itu tidak bijak dan tak populis. Menurutnya, mundurnya Muhammadiyah, NU, dan kemudian PGRI dari program tersebut menunjukkan adanya masalah besar dan mendasar.

Hal itu menunjukkan bahwa Mendikbud tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang sejarah pendidikan nasional Indonesia dan peran organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya keagamaan dalam gerakan pendidikan nasional.

Muhammadiyah dan NU, kata Din, adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Mereka bersama yang lain adalah stakeholders sejati pendidikan nasional. Sementara yayasan atau foundation milik korporasi besar yang ikut POP hanyalah pendatang baru. Setelah menikmati kekayaan Indonesia, mereka baru berbuat dan memberi sedikit untuk bangsa.

Dibandingkan dengan keuntungan yang mereka raup dari Tanah dan Air Indonesia. ”Jadi kalau mereka yang dimenangkan atau dilibatkan dalam POP sungguh merupakan ironi sekaligus tragedi,” ungkapnya.

Namun, kesalahan bukan pada Nadiem Makarim. Dia hanya seorang anak muda, yang mungkin karena lebih banyak berada di luar negeri, maka tidak cukup memiliki pengetahuan dan penghayatan tentang masalah dalam negeri. Nadiem hanya memiliki obsesi yang tidak menerpa di bumi.

Menurut tokoh asal Sumbawa, NTB itu, yang sangat bersalah dan patut dipersalahkan, serta harus bertanggung jawab adalah Presiden Jokowi yang mengangkat seorang menteri, walaupun menyempal dari fatsun politik yang berlangsung dari waktu ke waktu.

Din mengatakan, sekarang nasi sudah menjadi bubur. Sebaiknya program itu dihentikan. ”Lebih baik Kemendikbud bekerja keras dan cerdas mengatasi masalah pendidikan generasi bangsa yang terdampak pandemi Covid-19,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah tidak hadir melindungi rakyat. Pemerintah tidak tergerak membangun infrastruktur telekomunikasi dan teknologi pendidikan. Pemerintah tidak pernah berpikir, misalnya membebaskan kuota internet, sehingga anak-anak bangsa bisa belajar dalam jaringan atau jarak jauh. Kemendikbud ”memaksakan” belajar daring atau jarak jauh, tapi tidak menyiapkan infrastruktur untuk itu.

Anggaran yang diklaim untuk penanggulangan Covid-19 tidak dialokasikan untuk membantu anak-anak rakyat yang terpaksa belajar dari rumah dalam keterbatasan dan kekurangan.

Dalam keterangan resmi Kemendikbud, disebutkan bahwa silaturahmi mendikbud ke kantor PP Muhammadiyah untuk menyampaikan ucapan Selamat Milad pada Persyarikatan Muhammadiyah ke-111 tahun, yang jatuh pada 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. Selain itu, dalam diskusi yang berjalan Mendikbud juga menerima berbagai masukan mengenai pengembangan pendidikan nasional.

Mengenai POP sendiri, Nadiem sebelumnya telah menyampaikan permohonan maafnya pada tiga organisasi yang menyatakan mundur dari program tersebut. Yakni, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Dia juga meminta ketiga organisasi yang sudah menjadi mitra strategis pemerintah dalam dunia pendikan ini bersedia kembali bergabung dalam POP. Sehingga, bisa memberikan bimbingan dalam penyelenggaraan POP ini. ”Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul,” tuturnya.

Mengenai polemik keterlibatan Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, Nadiem menyatakan keduanya dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP. Artinya, kedua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai informasi, sebelumnya Putera Sampoerna Foundation menggunakan skema pendanaan matching fund untuk POP. Matching fund sendiri merupakan bantuan dana yang diberikan oleh salah satu pihak untuk melengkapi atau memperkuat sebuah program.

Dalam POP, para peserta melipatgandakan bantuan dana dari plafon yang selama ini telah ditetapkan pemerintah. ”Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak,” katanya.

Upaya ini, lanjut dia, diharapkan juga dapat menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah. Nantinya, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang diperlukan untuk Bantuan Pemerintah.

Namun, tetap diakui sebagai partisipan POP. Meski begitu, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter untuk SD -SMP atau Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD. (lum/mia/jpg)