UU Cipta Kerja Tetap Jalan, Pakar Tata Negara Koreksi Keputusan Presiden

17
Sejumlah buruh mencoba menerobos pagar saat melakukan aksi unjuk rasa menolak upah minimum provinsi (UMP) di depan Balaikota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021). Mereka menolak UMP DKI Jakarta yang hanya naik Rp37.749 atau sekitar 0,8 persen saja dibandingkan tahun lalu. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Presiden Joko Widodo akhirnya berkomentar terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurutnya, putusan MK ini tidak membuat aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dihentikan.

Kemarin (29/11) Jokowi memberikan keterangan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kepala Negara menyebutkan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terkait putusan tersebut.

Dia juga mengatakan, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku. ”Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku,” ucapnya.

MK memberi waktu kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Cipta Kerja paling lama dua tahun. Jokowi menegaskan komitmen pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan.

”Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri, bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang dan akan berproses, tetap aman dan terjamin,” ungkap Jokowi.

Usai mendampingi presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah menghormati putusan MK.

Pemerintah juga akan menindaklanjuti putusan tersebut. ”Karena memang menurut pasal 24C Undang-Undang Dasar, putusan MK itu final dan mengikat dan tidak dapat banding lagi,” ungkap dia kepada awak media.

Pemerintah juga cukup percaya diri bisa menuntaskan perbaikan UU Ciptaker sebelum batas waktu yang diberikan oleh MK habis. ”Kami akan berusaha lebih cepat dari dua tahun,” kata dia.

Dengan begitu persoalan yang muncul pascaputusan tersebut dibacakan oleh MK bisa diselesaikan lebih cepat. Selama perbaikan UU tersebut berjalan, dia meminta masyarakat tenang dan tidak khawatir. Sebagaimana telah disampaikan oleh presiden, kata Mahfud, UU Ciptaker tetap berlaku.

”Dan pemerintah menangkap makna, ini hanya soal prosedur yang diminta diperbaiki, sehingga keseluruhan permohonan uji materi yang menyangkut isinya itu kan dinyatakan no atau tidak dapat diterima,” beber pejabat yang pernah bertugas sebagai menteri pertahanan itu.

Karena itu, lanjut Mahfud, yang sudah berproses dan menggunakan UU Ciptaker sebagai landasan boleh melanjutkan urusannya. Pun demikian yang ingin masuk dan menggunakan UU Ciptaker sebagai dasar. Mereka boleh tetap masuk. ”Pemerintah menjamin kepastian dan keamanannya di sudut investasi,” jelas pria asal Madura tersebut.

Mahfud pun menekankan kembali, fokus presiden saat ini adalah membangun, restrukturisasi, dan deregulasi untuk mempermudah investasi. ”Dalam rangka membangun ekonomi kita, masyarakat kita, sehingga ndak ada agenda lain di balik itu,” bebernya. Untuk itu, pemerintah juga memberikan jaminan kepada investor yang sudah masuk maupun yang berencana masuk ke Indonesia

Di lain pihak, pakar hukum tata negara Feri Amsari menyampaikan bahwa presiden mestinya memahami lebih jauh maksud putusan inkonstitusional bersyarat tersebut. Menurut dia, inkonstitusional bersyarat adalah UU tersebut dinyatakan inkonstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan paling lama dua tahun.

”Meskipun dalam poin empat putusan 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan UU Ciptaker berlaku, bukan berarti dapat diterapkan,” kata dia.

Dosen hukum tata negara di Universitas Andalas itu menjelaskan, dalam poin tujuh putusannya, MK memberi penjelasan lebih lanjut. ”Melarang pemerintah melakukan tindakan atau kebijakan dan mengeluarkan peraturan teknis yang baru dan membekukan yang sudah ada,” bebernya.

”Dengan demikian meskipun masih tetap diberlakukan, UU Ciptaker tidak dapat digunakan sama sekali, sampai dilakukan perbaikan,” tambah dia.

Feri pun menyebut, waktu dua tahun yang diberikan oleh MK untuk memperbaiki bukan untuk menerapkan UU tersebut. ”Masalahnya UU Ciptaker itu tidak bisa diperbaiki karena model omnibus law multi cluster tidak dikenal dalam UU 12 Tahun 2011,” bebernya.

Sementara itu, lanjut dia putusan MK memerintahkan pemerintah memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Saja. ”Dengan kata lain, UU omnibus law cipta kerja sudah tamat riwayatnya,” terang dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah terus melakukan operasionalisasi UU Ciptaker di seluruh sektor. Baik di pusat maupun daerah. Antara lain, operasional lembaga pengelola investasi Indonesia (LPII) atau Indonesia Investment Authority (INA).

Pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) dalam bentuk tunai sebesar Rp 30 triliun dan dalam pengalihan saham negara senilai Rp 45 triliun. Dalam pelaksanaannya, LPII diberikan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi.

”Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) yang telah ditetapkan sebelum ada putusan MK. Dengan demikian operasional LPII tetap berjalan sesuai dengan putusan MK,” terang Airlangga.

Terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pemerintah telah membentuk tambahan 4 KEK yang telah berjalan dengan komitmen investasi lebih kurang Rp 90 triliun. Saat ini, pemerintah telah mendapat berbagai komitmen investasi baru yang akan memperluas penciptaan lapangan kerja baru.

Soal pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, pelaksanaannya mencakup kemudahan perizinan berusaha melalui pendirian dan perizinan tunggal maupun perseroan bagi UMKM.

Selain itu, kemudahan sertifikasi halal yang biayanya ditanggung pemerintah. Juga, pengalokasian dana dan perpajakan serta OSS (Online Single Submission) tetap berjalan untuk perizinan usaha baru atau perpanjangan.

Terkait ketenagakerjaan, Airlangga mengatakan, Menteri Dalam Negeri akan menyampaikan instruksi kepada kepala daerah terkait dari operasionalisasi UU ciptaker. Mencakup pelaksanaan jaminan kehilangan pekerjaan hingga pengupahan.

Menurut dia, UU Ciptaker berhasil menaikkan investasi dan menciptakan banyak lapangan kerja. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi 2021 sebesar 7,8 persen year-on-year (YoY) selama Januari sampai September 2021 senilai Rp 659 triliun.

Jumlah penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 912.402 tenaga kerja. Angka tersebut akumulasi dari triwulan I hingga triwulan III 2021. ”Di mana triwulan I 311.793 tenaga kerja, triwulan II 311.922 tenaga kerja, dan triwulan III 288.687 tenaga kerja,” rincinya.

OSS juga telah menerbitkan 379.051 perizinan berusaha selama periode 4 Agustus-31 oktober 2021. Perizinan berusaha dominan diberikan kepada pengusaha mikro sebanyak 357.893 perizinan atau 94,42 persen. Untuk usaha kecil sejumlah 14.818 perizinan atau 3,91 persen. Sedangkan, usaha menengah 3.783 perizinan atau 1 persen dan usaha besar 2.557 perizinan atau 0,67 persen.

Sementara itu, pelaku usaha berharap perbaikan atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja dapat berjalan efisien. Sebab jika berlangsung lama, berpotensi mengganggu iklim investasi dan keyakinan berusaha para investor.

”Kan sudah ada deadline 2 tahun. Yang penting itu jangan sampai lewat. Jangan menjadi undang-undang yang tidak berlaku. Karena persepsi luar (investor asing, red) pasti akan memperhatikan perkembangan aturan ini,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani, kemarin (29/11).

Turut menambahkan, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menilai keputusan MK tidak akan mengganggu kegiatan usaha. Sebab, regulasi UU Cipta Kerja disebut masih berlaku dengan syarat perbaikan atau revisi paling lambat selama dua tahun.

Baca Juga:  Perubahan Iklim, Dunia Usaha Dituntut Percepat Pengendalian Emisi Gas

”Keputusan MK memberikan kesempatan untuk meninjau kembali revisi dari tuntutan yang dimaksud. Bukan berarti menggugurkan regulasi yang ada,” ujar Adi. Adi juga berharap, pemerintah menjaga komunikasi dengan pelaku usaha dan juga para pekerja yang saat ini sudah berjalan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan sikap pemerintah yang dianggapnya tidak taat aturan ketatanegaraan dalam hal ini keputusan MK. Menurut Said, pernyataan presiden bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tetap berlaku karena pasal-pasalnya tidak diubah adalah pernyataan yang membingungkan bahkan menyesatkan.

”Karena yang diputuskan oleh MK adalah uji formil. Prosedurnya yang diperiksa. Formilnya yang diperiksa. Bukan pasal demi pasal yang dikenal dengan uji materiil,” jelas Iqbal kemarin (29/11) Iqbal menyebut bahwa dengan keputusan MK kemarin, uji materiill UU Cipta Kerja kehilangan objeknya sehingga tidak diperiksa lagi. ”Jadi yang diperbaiki adalah uji prosedurnya, bukan isi pasal-pasalnya,” kata Said.

Maka dari itu, Said mengatakan KSPI dan Partai Buruh mendukung buruh menyuarakan perlawanan dan dorongan pada Presiden RI untuk mematuhi putusan MK. Serta, terus mengawal pemerintah agar melaksanakan keputusan MK.

”Khususnya amar putusan nomor 7 yang menyatakan menangguhkan segala kebijakan atau aturan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta dilarang menerbitkan peraturan yang baru,” katanya.

Kuasa Hukum KSPI Said Salahudin menduga bahwa Presiden tidak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai putusan MK ini. Ia mengutip poin putusan MK nomor 3.20.5 di halaman 414 yang menyatakan bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar, maka selama tenggang waktu 2 tahun pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan dahulu.

Sejauh ini kata Said, pemerintah sering menyatakan bahwa putusan MK melarang pemerintah menerbitkan aturan pelaksana (turunan) baru. ”Ini benar. Tidak salah. Tapi ada dua poin lain yang dilupakan oleh pemerintah,” jelasnya.

Said menjelaskan 2 poin tersebut adalah perintah penangguhan kebijakan strategis dan berdampak luas yang berdasarkan norma UU 11 Tahun 2020. ”Jadi pemerintah dilarang membuat kebijakan apapun yang didasarkan norma UU 11 Tahun 2020 dan segala turunannya. Termasuk PP Nomor 36 tentang Pengupahan. Karena ini kebijakan strategis dan berdampak luas,” jelas Said.

Ajukan Revisi

Gubernur DKI Anies Baswedan mengajukan peninjauan kembali terhadap formula penetapan UMP DKI 2022. Anies menyurati Kementerian Ketenagakerjaan pada 22 November 2021, setelah dia menetapkan UMP DKI naik sebesar 0,85 persen atau Rp 37.749 dengan besaran Rp 4.453.935 pada 20 November 2021.

”Tanggal 20 (November 2021) perlu dikeluarkan, kenapa? Karena, ketentuan mengharuskan keputusan gubernur sebelum tanggal 20. Bila tidak mengeluarkan maka jadi melanggar. Karena itu, kami keluarkan yang masih sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021, sambil kami kirimkan surat. Kami terpaksa keluarkan keputusan gubernur itu (tentang penetapan UMP DKI 2022) karena bila tidak dikeluarkan maka dianggap melanggar. Tapi, kami bilang ini tidak cocok dengan situasi di Jakarta,’’ ujar Anies saat menemui ratusan buruh yang mendatangi kantornya, di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (29/11).

Pengajuan peninjauan kembali formula itu disebutkan Anies karena formula dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut membuat kenaikan UMP DKI hanya sekitar Rp 38 ribu. ”Kami melihat angka ini adalah angka yang amat kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Memang, dalam suratnya terhadap Menteri Ketenagakerjaan, Anies memaparkan persentase kenaikan UMP DKI mulai dari 2016 hingga 2021. Yang secara berturut-turut kenaikannya yakni, 14,81 persen, 8,25 persen, 8,71 persen, 8,03 persen, 8,51 persen, 3,27 persen. (deb/lum/syn/jpg)

”Tahun lalu memang ada krisis, makanya turun, makanya masuk akal menjadi 3,2 persen. Tetapi, ketika ditetapkan untuk tahun 2022, hanya 0,85 persen, kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta,” katanya.

Oleh karena itulah dia mengajukan surat tersebut dan menyatakan bahwa formula sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja tersebut tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta.

”Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai. Oleh karena itu, kami mengirimkan surat sesuai dengan prosedur bahwa formulanya harus memberikan rasa keadilan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Anies juga menjelaskan formula itu tidak cocok diterapkan di Jakarta karena selama pandemi Covid-19, di Jakarta ada sektor yang menurun, namun tidak sedikit juga yang mengalami pertumbuhan.

Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa pengajuan peninjauan kembali formula penetapan UMP itu perlu karena di Jakarta tidak ada upah minimum kota (UMK). Dengan begitu, UMP menjadi ketetapan final yang berlaku di semua kota maupun kabupaten.

”Kami minta teman-teman bantu kami untuk membuat ini tuntas. Dan semoga nanti kita akan dapat hasil optimal,” kata Anies kepada para buruh. Hal itu disampaikan Anies karena dirinya tidak bisa dengan mudah merevisi SK penetapan UMP DKI 2022 yang sudah dikeluarkannya.

Menurutnya, dia bisa merevisi besaran UMP bila sudah ada angka baru. ”Jadi, ketika ditemukan angka baru, maka keluar SK-nya. Kalau tidak, nanti ada kekosongan hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Winarso menuturkan, kedatangan mereka ke Balai Kota untuk mendapatkan keberpihakan Anies terhadap buruh.

”Hari ini kami mengharapkan ada statement dan juga ungkapan dari pak gubernur terkait dengan SK UMP yang sudah ditetapkan, yang mana kita tahu sangat-sangat tidak menguntungkan dan tidak layak bagi kita. Mudah-mudahan hari ini ada secercah harapan,” katanya.

DPR bersama pemerintah diminta memperbaiki UU Cipta Kerja berdasarkan putusan MK beberapa waktu lalu. DPR menegaskan menerima putusan tersebut. Namun di sisi lain, legislator baik dari DPR maupun MPR mempertanyakan tentang kekuatan putusan hukum ini. Sebab, mereka menilai kewenangan MK seharusnya tidak pada uji formil.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo menyatakan kekecewaannya bahwa keterangannya sebagai saksi tak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim MK. Sehingga UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena kurang melibatkan elemen masyarakat.

Padahal, Firman menegaskan bahwa ia telah hadir memberikan keterangan sebagai saksi pada 11 Maret 2021, menerangkan tentang pelibatan berbagai elemen masyarakat dalam serap aspirasi.

Namun, Firman menyatakan Baleg DPR menerima keputusan tersebut dan akan melakukan upaya perbaikan terhadap UU Cipta Kerja bersama pemerintah. Yakni dengan merevisi UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

”Kami akan mengupayakan bagaimana yang dianggap inkonstitusional menjadi konstitusional. Kami harus melalui mekanisme revisi UU 12/2011, nanti akan kami normakan frasa omnibus law,” jelas Firman dalam forum diskusi UU Cipta Kerja di DPR Senin (29/11). (deb/lum/syn/agf/han/tau/rya/lyn/jpg)