Dikritik, KPK Pastikan Seleksi Pejabat Strukturalnya Sesuai UU

Ali Fikri Dery Ridwansah. (JPG)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses seleksi empat jabatan struktural yang meliputi Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan, dan Kepala Biro Hukum berpegang pada ketentuan undang-undang. Hal ini merespons kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Pelaksana tugas (Plt) juru bucara KPK Ali Fikri menyatakan, pihaknya telah menyampaikan secara terbuka mengenai sumber peserta, mekanisme seleksi dan tahapan yang sedang berlangsung. Menurutnya, seleksi administrasi dan tes potensi serta asessmen telah dilakukan pada rentang 5 sampai 17 Maret 2020.

”Saat ini dari tes potensi dan assessment tersebut jumlah yang lulus adalah untuk Jabatan Deputi Penindakan ada 11 pelamar yang lulus 3 orang, Deputi Informasi dan Data jumlah pelamar 12 orang yang lulus 3 orang , Karo Hukum jumlah pelamar 14 orang yang lulus 4 orang dan Direktur Penyelidikan jumlah pelamar 16 orang yang lulus 4 orang,” kata Ali dalam pesan singkatnya, Senin (30/3).

Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menyebut, peserta yang lulus tersebut berasal dari pegawai internal KPK maupun pihak eksternal kementerian dan lembaga. Menurutnya, tahapan berikutnya yakni tes kesehatan dan wawancara yang akan dilakukan sejak 2 sampai 7 April 2020.

”Proses seleksi yang dilakukan menggunakan metode dan cara yang sama sebagaimana yang selalu dilakukan KPK saat melakukan seleksi jabatan struktural, yaitu meliputi seleksi administrasi, seleksi tes potensi dan asessmen yang dilakukan oleh pihak ketiga yang profesional dan independen,” ujar Ali.

”Paralel dengan itu dilakukan pula monitoring background check calon peserta (baik dilakukan oleh internal KPK maupun kerjasama dengan lembaga eksternal), termasuk terkait kepatuhan LHKPN dan terakhir tes wawancara dan kesehatan,” sambungnya.

Oleh karena itu, KPK mengajak publik untuk turut mengawal proses seleksi empat pejabat struktural di lembaga antirasuah. Ali mengklaim, KPK sangat terbuka atas masukan dari masyarakat terkait proses seleksi tersebut. ”Kami juga memastikan bahwa dalam pelaksaaan tugasnya, KPK selalu berpegang pada ketentuan UU KPK sebagaimana tercantum pada Pasal 5 UU KPK terkait asas yang menjadi pedoman KPK,” tegasnya.

Sebelumnya, ICW menilai proses seleksi jabatan struktural di KPK terkesan berjalan diam-diam karena hampir tidak ada informasi yang cukup detail dan transparan yang disampaikan ke publik, baik mulai dari tahapan seleksi hingga nama-nama calon pejabat struktural KPK yang sudah mendaftar.

”Publik hanya tahu bahwa dari peserta yang mendaftar sebagai calon Deputi Penindakan KPK, tujuh diantaranya berasal dari kepolisian dan empat berasal dari kejaksaan,” kata peneliti ICW Wana Alamsyah dalam keterangannya, Senin (30/3).

ICW, kata Wana, mendesak lembaga antirasuah membuka informasi mengenai proses tahapan dan nama-nama calon yang mengikuti seleksi Deputi Penindakan. Karena, selama ini KPK sebagai lembaga yang menjadi pionir dalam menerapkan prinsip transparansi dan tata kelola badan publik yang akuntabel menjelaskan secara gamblang proses seleksi pejabat publiknya.

Wana memandang, KPK yang dikomandoi Firli Bahuri gagal memberikan contoh kepada lembaga serta badan publik lainnya dalam upaya memberikan akses informasi publik. Padahal, salah satu strategi mencegah kecurangan terjadi adalah dengan membuka informasi kepada masyarakat sebagai upaya check and balances.

”Penting dicatat bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan, KPK berasaskan pada keterbukaan dan akuntabilitas (Pasal 5 UU KPK). Dalam peraturan perundangan yang lain, yaitu UU 14/2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, tidak ada alasan pengecualian pada pasal 17 yang mendasari bahwa, proses seleksi Deputi Penindakan tersebut merupakan informasi yang dikecualikan (tertutup),” pungkas Wana. (*)