Seperti diketahui, ada 11 indikator penilaian yang ada dalam Rapor Pendidikan 2023. Yakni, kemampuan literasi murid, kemampuan numerasi murid, karakter murid, iklim keamanan sekolah, iklim inklusivitas sekolah, iklim kebhinekaan sekolah, kualitas pembelajaran, penyerapan lulusan SMK, kemitraan dan keselarasan SMK dengan dunia kerja, persentase paud terakreditasi minimal B, dan angka partisipasi sekolah.
Semua data yang diambil merupakan cerminan dari wajah pendidikan di 2022. Tahun ini, hasil rapor untuk kemampuan numerasi murid cukup menggembirakan. Semua jenjang, dari SD/MI/sederajat hingga SMA/SMK/MA/sederajat mengalami kenaikan. Di jenjang SD/MI/sederajat misalnya.
Ada kenaikan hingga 16,01 persen dari tahun 2021 (30,66 persen), yakni 46,67 persen. Kemudian, untuk SMP/MTs/Sederajat mencapai 40,63 persen, naik 3,79 dari 2021 sebesar 36,84 persen. Begitu pula jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat.
Kemampuan numerasi murid mencapai 41,14 persen, naik 5,98 dari 2021 (35,16 persen).
Begitu pula untuk nilai kualitas pembelajaran. Pada jenjang SD/MI/Sederajat, skor kualitas pembelajaran naik tajam di tahun ini. Yakni 65,39. Angka ini naik 6,35 dari 2021 (skor 59,04).
Tapi ada pula nilai yang mengalami penurunan. Misalnya, pada nilai kemampuan literasi murid untuk jenjang SMA/SMK/MA yang turun 4,59 dari 2021, menjadi 49,26 persen. Ada pula nilai iklim keamanan sekolah yang anjlok untuk SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat.
Di jenjang SMP/MTs/Sederajat skor iklim keamanan sekolah ini turun 2,96 poin dari 2021 di skor 68,25, menjadi 65,29. Sementara, SMA/SMK/MA/Sederajat, skor turun 5,09 poin dari 71,96 di 2021 menjadi 66,87.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengungkapkan, dari hasil AN yang ditampilkan dalam Rapor Pendidikan Indonesia menunjukkan, bahwa mulai ada pemulihan pembelajaran pasca Pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, jumlah murid SD, SMP, dan SMA/SMK yang memenuhi kompetensi minimum dalam numerasi meningkat dibanding tahun 2021. “Untuk literasi, juga terjadi peningkatan di jenjang SD dan SMP,” ujarnya, pada koran ini kemarin (28/9).
Menurutnya, peningkatan signifikan ini menunjukkan dampak awal dari program-program Merdeka Belajar, yang sementara ini memang lebih banyak ditujukan ke jenjang SD dan SMP/sederajat. Pendampingan melalui Kampus Mengajar, misalnya, menyasar SD dan SMP yang paling rendah skor literasi dan numerasinya. Program buku bacaan bermutu juga menyasar SD yang paling rendah skor literasi dan numerasinya.
Meski begitu, dia mengakui, bahwa masih ada pekerjaan rumah (PR), terutama di jenjang SMA/SMK lantaran nilai literasinya yang turun. “Dan sebenarnya juga (PR, red) untuk semua jenjang, agar kualitas pendidikan kita bukan hanya pulih seperti sebelum pandemi, tapi justru lebih baik dibanding sebelumnya,” sambungnya.
Perbaikan kualitas ini, kata dia, tengah didorong melalui Kurikulum Merdeka dan penyediaan berbagai perangkat yang membantu guru menerapkan kurikulum tersebut dengan baik.
Apalagi, dari hasil studi INOVASI (kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia) yang telah diluncurkan Selasa (26/9), menunjukkan bahwa karakteristik Kurikulum Merdeka, seperti fleksibilitas dan fokusnya pada keterampilan dasar, adalah faktor kunci dalam pemulihan pembelajaran.
“Hasil studi itu menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan kurikulum yang fleksibel dan berfokus pada literasi-numerasi mengalami pemulihan pembelajaran yang dua kali lebih cepat dibanding sekolah yang masih menerapkan Kurikulum 2013,” jelasnya.
Disinggung soal rapor merah iklim keamanan sekolah, pria yang akrab disapa Nino tersebut mengaku sangat prihatin dengan berbagai kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Pihaknya pun sejatinya sudah menerbitkan peraturan menteri yang menjadi landasan hukum untuk menangani isu kekerasan secara komprehensif di sekolah dan daerah.
Selain itu, ada pula program anti kekerasan bernama ROOTS, yang diterapkan di sekolah-sekolah yang paling terindikasi terjadi perundungan. Modul program ROOTS juga telah tersedia di Platform Merdeka Mengajar untuk diterapkan secara mandiri oleh satuan pendidikan.
“Kami mendorong Pemda dan satuan pendidikan untuk segera menerapkan modul tersebut, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi semua murid dan warga sekolah,” ungkapnya.
Sayangnya, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) yang dimaksud Nino dinilai hanya galak di tulisan saja. Pasalnya, Permendikbud yang diharapkan mampu mencegah terjadi kekerasan di sekolah itu sangat lemah dalam implementasi di sekolah.
“Permendikbudristek PPKSP seolah macan kertas, galak di tulisan namun lemah dalam implementasinya,” ujar Koordinator Nasional Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.
Pasalnya, sejumlah kekerasan di lingkungan sekolah yang terus terjadi. Dalam sebulan terakhir, kata dia, ada lima kasus indikasi kekerasan terjadi di sekolah. Diantaranya, kasus guru mencukur rambut belasan siswi karena tak pakai jilbab sesuai aturan sekolah di Lamongan, seorang anak SD di Gresik diduga dipalak dan dicolok matanya sampai buta oleh kakak kelas, seorang guru madrasah aliyah di Kecamatan Kebonagung, Demak dibacok siswa saat asesmen tengah semester berlangsung.
Kemudian, seorang siswa dipukuli sesama siswa sambil direkam oleh siswa lainnya. Pelaku dan korban diduga dari SMP Negeri 2 Cimanggu, Cilacap. Kemudian, seorang siswi SDN 06 Pesanggrahan Jakarta Selatan, diduga kuat lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya.
Satriwan mengaku prihatin atas apa yang terjadi. Sekolah yang harusnya menjadi ekosistem yang nyaman, sehat, berpihak kepada tumbuh kembang anak, dan aman bagi seluruh warga sekolah justru jadi tempat mengerikan. “Seakan kekerasan tak dapat distop, lagi-lagi siswa dan guru jadi korban, alarm keras bagi pendidikan nasional,” ujarnya.
Ia menilai profil pelajar Pancasila yang berisi nilai-nilai karakter baik dalam Kurikulum Merdeka belum diaktualisasikan dengan komprehensif oleh sekolah. Meski, dalam hasil AN yang tercermin di Rapor Pendidikan di indikator karakter murid terlaporkan ada peningkatan. Nyatanya, dimensi nilai karakter Profil Pelajar Pancasila belum terinternalisasi dan belum menjadi habitus pembentuk ekosistem budaya sekolah.
Sama halnya dengan nilai iklim keamanan sekolah di tingkat SD/MI/Sederajat yang naik di tahun ini. Padahal, banyak kekerasan yang masih terjadi. “Rapor pendidikan belum mewakili kondisi di lapangan sepenuhnya,” ungkapnya.
Sosialisasi Tak Optimal
Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G menambahkan, ada indikasi kuat sekolah belum memahami Permendikbudristek PPKSP ini. Diduga lantaran sosialisasi tidak optimal oleh Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan sampai ke level pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa.
Karenanya, ia mendesak Kemendikbudristek untuk mensosialisasikan aturan ini lebih massif lagi. Sosialisasi kebijakan PPKSP, paradigma disiplin positif, sampai dengan pelatihan keterampilan teknis bagi guru dan kepala sekolah guna pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah harus dilakukan.
Selain itu, P2G mendorong seluruh dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (TPPK) sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. “P2G menilai masih sangat minimnya sekolah yang sudah membentuk TPPK hingga hari ini,” katanya.
Menurutnya, selama ini sekolah hanya berhenti pada aksi “Deklarasi Anti Perundungan” atau “Deklarasi Sekolah Ramah Anak”. Aksi ini kemudian berakhir sebagai jargon belaka.
Tak hanya pada Kemendikbudristek, P2G juga berharap Kementerian Agama yang mengatur madrasah bisa segera mengadopsi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Karena sejauh ini, Permendikbud tersebut dipahami guru hanya bagi sekolah saja bukan untuk madrasah.
“Bagi pihak sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan berbasis agama, P2G meminta jangan menutupi kasus dan melindungi pelaku apapun bentuk aksi kekerasan dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah,” pungkasnya. (mia/jpg) Editor : Novitri Selvia