Mayoritas Daerah Minta PON Diundur

Nasib PON XX/2020 berada di tangan Presiden Joko Widodo. Event tersebut diragukan bisa berlangsung sesuai jadwal karena pandemi covid-19 atau virus korona terus meluas. Yakni pada 20 Oktober hingga 2 November mendatang.

KONI Jawa Timur menjadi salah satu pihak yang menyuarakan agar PON ditunda. Sebab, pandemi covid-19 yang tak kunjung mereda. “Kalau saya bilang sih ditunda karena situasinya tidak memungkinkan. Artinya, kalau memang keselamatan (atlet) tidak terjamin, ya ditunda,” kata Wakil Ketua KONI Jawa Timur, M. Nabil.

Nabil bahkan menganggap persiapan PON 2020 menjadi terhambat. Padahal, perhelatan ajang olahraga tersebut sudah dekat. Jadi, ia berpendapat, kondisi itu menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memundurkan PON 2020 ke tahun depan.

Penundaan PON 2020, menurutnya, juga perlu dilakukan mengingat persiapan para atlet di pemusatan latihan daerah (pelatda) menjadi terganggu sehingga bisa mempengaruhi performa atlet seandainya PON tetap diselenggarakan tahun ini.

Meski begitu, Nabil menuturkan pandemi covid-19 tak menyurutkan para atlet Jawa Timur untuk tetap berlatih. Walaupun levelnya adalah berlatih secara virtual. “Keselamatan atlet bagi kami nomor satu, performa atlet nomor dua, dan prestasi nomor tiga,” kata Nabil menegaskan.

Sedangkan Menpora Zainudin Amali mengungkapkan, dirinya telah menerima masukan dari KONI pusat. Katanya, dari hasil diskusi dengan KONI daerah, kebanyakan memang meminta PON diundur.

“Permintaan KONI daerah, selain terkait keselamatan atlet, latihan mereka saat ini juga tidak fokus. Pembangunan venue pun dibilang terdampak,” kata Amali kemarin.

Pada tahun penyelenggaraan PON seperti ini, setiap provinsi memang menggelar puslatda sendiri-sendiri. Namun, di tengah pandemi, kondisinya tidak maksimal. Sulit mencapai prestasi jika latihan saja tidak bebas.

“Sehingga mereka minta ditunda. Tapi, kita harus memperkuat alasan penundaan, kalau seandainya itu memang jadi pilihan,” imbuhnya.

Untuk itu, Amali mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Dia juga mempertimbangkan usul dari berbagai kalangan. Nanti menjadi bahan yang akan dia tuangkan dalam rapat kabinet bersama presiden.

“Saya berharap bisa minggu ini (rapat kabinet). Jadi, ada informasi soal kelanjutan PON seperti apa,” kata Amali.

“Seperti di awal saya sampaikan, tak mungkin Menpora putuskan sendiri. Karena pengambilan keputusan dilakukan di rapat kabinet, jadi jalan atau tidak ya harus lewat situ,” tuturnya.

Kemenpora sendiri sudah menyusun berbagai rencana untuk menyikapi nasib PON. “Opsinya cuma ada dua. Melaksanakan tepat waktu dengan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi atau tunda ke 2021,” kata pria kelahiran 16 Maret 1962 itu.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua meningkatkan status penanganan wabah virus korona dari siaga menjadi tanggap darurat. Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan bertambahnya jumlah pasien positif Covid-19 yang saat ini tercatat 45 orang dengan lima di antaranya meninggal dunia. Dengan fakta ini maka disepakati status tanggap darurat di Papua diperpanjang dari 9 April menjadi 6 Mei. (*)