Ketua KONI Kota Bukittinggi Dhipa Arkendi
Ketua KONI Bukittinggi, Dhipa Arkendi menyebut seiring ditetapkannya mantan Ketum KONI Sumbar Agus Suardi menjadi tersangka oleh Kajari Padang, maka KONI Pusat memberhentikan dan mengangkat Plt Ketua KONI Sumbar yaitu Hamdanus.
Hamdanus diberi tugas melaksanakan Musorprov luar biasa untuk memilih ketua definitif masa tugas 2022-2026. Tidak tanggung-tanggung, dalam SK tertanggal 13 Maret 2022 itu, Hamdanus diberi waktu 4 bulan untuk bekerja.
“Tentu momen ini menjadi rebutan tokoh-tokoh olahraga Sumbar untuk menjadi Ketum KONI Sumbar,” sebutnya.
Dhipa membeberkan beberapa tokoh yang telah mendeklarasikan keinginan untuk ikut bertarung dalam pemilihan ini, yaitu Hamdanus, Syafrizal Bachtiar, dan Jend Purn Hargianto, serta Roni Pahlawan.
“Banyaknya opsi nama ini tentu menjadi persaingan yang sehat untuk olahraga Sumbar ke depan,” kata dia.
Dhipa mengulas kriteria untuk menjadi Ketum KONI Sumbar harus tokoh yang paham dengan dunia olahraga dan mempunyai leadership yang baik.
“Kandidat terpilih harus mampu memenej organisasi, mampu merangkul atlet meraih prestasi pada tingkat nasional, dan juga bisa bekerja sama dengan berbagai pihak,” tegasnya.
Mengenai tertib administrasi organisasi yang mengelola dana hibah dari APBD, kata Dhipa, tentu harus betul-betul tertib.
“Artinya harus jujur dalam pemakaian dana hibah karena setiap akhir tahun ini akan diperiksa baik secara Internal Inspektorat, maupun BPK. Kalau masih ada Ketua KONI yang tergoda dengan dana hibah ini atau tidak tertib dalam pengelolaannya maka ini namanya nekat. Bisa dipastikan akan berurusan dengan penegak hukum, jadi diharapkan sosok yang amanah dan punya waktu yang cukup dan ikhlas menjalankan tugas,” tambahnya.
Anjloknya prestasi Sumbar pada PON Papua 2021, diakui Dhipa disebabkan banyak faktor. Saat PON 2016 di Jawa Barat, atlet Sumbar bisa mendapat 14 medali emas, dan di PON Papua 2021 turun jadi hanya 8 medali emas.
“Saat itu Ketum KONI Sumbar masa kepengurusannya sudah habis masa berlaku. Masalah timbul karena beberapa bulan sebelum PON ini, muncul desakan untuk segera melakukan Pemilhan Ketua KONI Sumbar. Ditambah lagi sebagian Pengprov Cabor tidak mengakui Syaiful sebagai Ketua dan mengusulkan kepada KONI Pusat untuk mencabut SK Perpanjangan dan KONI Pusat menyetujuinya. Setelah itu, digelar Musorprov 2020 yang lalu maka terpilih Agus Suardi sebagai Ketum KONI Sumbar menggantikan Syaiful. Alhasil, apa yang telah dirintis oleh Syaiful menjadi tidak ada artinya, pengurus yang baru memulai dari nol lagi,” beber Dhipa.
“Tentu ini sangat berpengaruh kepada persiapan atlet dan anggaran. Akibatnya, Kontingen Sumbar pada PON Papua 2021 tidak terakomodir dengan baik,” imbuhnya. (ryp)