
Oleh : Arry Yuswandi - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
PADEK.JAWAPOS.COM - Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan modern. Di tengah dinamika masyarakat yang semakin cepat, terbuka, dan kritis, kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur utama keberhasilan birokrasi.
Dalam konteks ini, peran Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi sangat strategis, tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai motor, dirijen dan orkestrator penggerak perubahan birokrasi. Penguasaan terhadap transformasi digital menjadi kunci penting dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, dan adaptif.
Jika merujuk pada teori birokrasi klasik yang diperkenalkan oleh Max Weber, birokrasi dibangun atas dasar rasionalitas, hierarki, dan aturan yang ketat. Model ini pada masanya mampu menciptakan keteraturan dalam sistem pemerintahan.
Namun, di era digital saat ini, pendekatan tersebut perlu ditransformasikan. Birokrasi tidak lagi bisa berjalan secara kaku dan prosedural semata, tetapi harus berkembang menjadi lebih fleksibel, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kerangka teori modern seperti New Public Management (NPM) dan Digital Era Governance (DEG), pemerintah dituntut untuk mengadopsi teknologi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Digitalisasi bukan sekadar perubahan alat, tetapi perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara melayani. Oleh karena itu, Sekda sebagai koordinator utama perangkat daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.
Penguasaan transformasi digital tidak hanya terbatas pada penggunaan aplikasi atau sistem elektronik, tetapi juga mencakup pemahaman yang komprehensif terhadap tata kelola data, integrasi sistem, hingga keamanan siber. Dalam konteks ini, keamanan digital menjadi aspek yang sangat krusial.
Pemerintah mengelola data publik yang sangat besar dan strategis. Jika tidak dilindungi dengan baik, maka potensi kebocoran data dan serangan siber dapat mengganggu stabilitas pelayanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas tersebut, saya bersama dua Sekda terbaik lainnya, yaitu Sri Wahyuni (Sekda Kaltim) dan Fenny Apridawati (Sekda Sidoarjo) mendapatkan kehormatan sebagai penerima ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025. Penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga tanggung jawab untuk terus mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, kami juga mendapatkan kesempatan istimewa untuk memperdalam pengetahuan di bidang keamanan siber di Seoul, Korea Selatan. Kegiatan ini menjadi sangat relevan di tengah meningkatnya ancaman siber terhadap sistem pemerintahan di berbagai negara.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


