Penulis : Fredick Broven Ekayanta - Dosen Ilmu Politik, FISIP USU
Pada April 2025, Majalah Tempo mempublikasikan hasil investigasi terhadap proyek makan bergizi gratis dengan temuan bahwa banyak mitra yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan pendukung Prabowo dan kader Partai Gerindra.
Senada dengan investigasi tersebut, Policy Research Center (Porec) mempublikasikan hasil riset berdasarkan survei nasional terhadap 1.168 responden berjudul “Siapa yang Diuntungkan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?”.
Porec menyatakan bahwa 88,5% manfaat program MBG mengalir ke elite atau pejabat politik, sementara hanya 6,5% manfaat diterima anak-anak dan keluarga, yang sebetulnya merupakan target utama program ini.
Program/proyek MBG adalah kebijakan strategis yang disampaikan oleh Prabowo-Gibran sejak berkampanye pada pemilihan presiden lalu. Dalam berbagai pidato atau pernyataannya, Presiden Prabowo secara tegas menyebutnya sebagai program prioritas demi masa depan generasi Indonesia.
Program ini juga didesain untuk menekan angka tengkes dan menggerakkan ekonomi rakyat di daerah. Presiden Prabowo pun telah membanggakan program ini di forum-forum internasional, seperti pada World Economic Forum tahun 2026 di mana ia menyebut program MBG akan mengalahkan perusahaan McDonald’s.
MBG telah dilaksanakan secara serentak mulai 6 Januari 2025. Pada tahun 2025, APBN mengalokasikan Rp 71 triliun untuk MBG, lalu meningkat menjadi Rp 268 triliun untuk tahun 2026.
Targetnya adalah menjangkau 83 juta penerima manfaat. Meskipun survei Dienes & Muhtadi (2026) menemukan bahwa program MBG ini mendapat dukungan publik (broad but shallow), banyak sekali kritik yang dilontarkan publik terhadap program ini.
Mulai dari membebani APBN, risiko korupsi, masalah keracunan, pemberian yang tidak mengenal hari libur, pengangkatan pegawainya menjadi ASN, kepemilikan SPPG oleh aparat, peristiwa viral ‘joget cuan MBG Rp 6 juta’, hingga pengadaan motor listrik dan tablet untuk SPPG. Bahkan ada juga gugatan dari warga negara terhadap program MBG ini karena mengambil porsi anggaran pendidikan.
Mengapa rezim saat ini keukeuh untuk mempertahankan program ini kendati dikritik banyak pihak, diprotes di banyak daerah, dan berpotensi terus menggerus legitimasi rezim? Lalu, bagaimana kaitannya program ini dengan demokrasi Indonesia secara lebih luas?
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
