Polri Yang Presisi

68
Two Efly Wartawan Padang Ekspres

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Q.S Ar-Ra’d: 11)

HARI ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berulang tahun. Kalau tak salah hari ini ulang tahun yang ke-76 th. Sebenarnya jauh sebelum negara ini berdiri, petugas penjaga keamanan ini sudah ada. Tak percaya? Silahkan buka sejarah Majapahit.

Sejarah mencatatkan Perdana Mentri Gajah Mada pernah membentuk pasukan Bhayangkara. Bukankah nama lain dari Polri itu adalah Bhayangkara?

Dalam tulisan ini penulis tak ingin mengungkap apalagi mempertanyakan sejarah. Biarlah itu menjadi ranahnya pakar dan ahli sejarah. Dalam catatan resmi, Polri itu dibentuk tanggal 1 Juli 1946.

Rentang 76 th sudah banyak pasang surut dan dinamika organisasi yang dilalui. Mulai bidang tugas, wilayah operasional hingga berada dibawah institusi apa bernaungnya.
Perjalanan sejarah yang panjang tentulah melahirkan banyak pengalaman.

Dinamika dan perubahan demi menuju penyempurnaan organisasi terus dilakukan. Setiap periodenisasi kepemimpinan nasional selalu saja ada program kerja baru yang ditawarkan. Di era Jendral Pol Sigit Listyo Prabowo dikenalkanlah konsep “Polri yang Presisi”.

“Presisi” sendiri merupakan sebuah akronim yang diambil dari kalimat Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan. Empat tugas besar ini tidaklah segampang mengucapkannya. Berat sudah pasti, bahkan tak tertutup kemungkinan itu juga akan “menampar” diri sendiri.

Prediktif secara hakikinya adalah kemampuan lebih dini membaca tanda-tanda. Artinya, melalui peran penyelidikan/penyidikan harus benar-benar dilakukan mitigasi. Fungsi inteligen dalam memitigasi masalah betul betul harus berjalan dengan baik.

Seorang Bhayangkara negara tidak berbilang pangkat harus mampu dengan baik dan cepat membaca tanda tanda. Sedari dini permasalahan dan peluang terjadinya masalah harus dilokasir dan dimitigasi.

Secara lisan, prediktif sangat gampang mengucapkannya namun sangat sulit pula untuk mengaplikasinya. Ingat!!! Indonesia tidaklah “selebar daun kelor”. Negeri ini terlalu luas yang membentang dari Sabang sampai ke Merauke.

Indonesia ini dihuni oleh lebih 250 juta jiwa dengan beragam dinamika kehidupan. Mulai dari perbedaan ekonomi, pendidikan, suku, ras dan Agama. Artinya, keberadaan sumber daya dan SDM Polri juga menjadi salah satu kata kunci.

Jangan pernah melihat rasio Polisi dengan masyarakat saat ini sudah berada dalam bilik rasio yang ideal. Jumlah yang ada saat ini masih jauh dari kata cukup. Namun apa boleh buat, kemampuan negara untuk menghadirkan rasio yang ideal berbanding terbalik dengan kemampuan anggaran.

Meskipun begitu, sebagai prajurit negara keterbatasan bukanlah alasan untuk berkilah. Berdayakan apa yang ada. Beda lagi dengan responsibilitas. Walau masih dalam satu tarikan nafas yang sama, responsibilitas lebih menunjukan sikap dan tanggung jawab sebagai prajurit bhayangkara negara.

Seorang prajurit tak berbilang pangkat harus responsif dan tanggung jawab yang sama dalam menegakan hukum. Setiap prajurit harus menunjukan responsifnya terhadap setiap peristiwa. Pemikiran ini dan itu bukanlah tanggung jawab saya, tidaklah patut lagi dipelihara.

Setiap prajurit bhayangkara negara memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Setiap prajurit sama-sama bertanggung jawab menegakan hukum. Pembedanya hanya pada porsi dan bentuk pelaksanaan pertanggungjawabannya.

Tugas berat berikutnya adalah transparansi. Poin ini lebih menitikberatkan keterbukaan informasi. Baik itu informasi perkembangan perkara maupun informasi tata kelola organisasi.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan, Polri tak mungkin bisa transparan layaknya sebuah lembaga politik atau non govermance organization (NGO). Tak semua peristiwa dan fakta dalam melaksanakan tugas negara dapat disampaikan kepada publik. Ada yang dapat diungkap dan ada pula yang belum boleh diungkap.

Semuanya ada garis dan batas layak berdasarkan kepentingan penyelesaian perkara. Meskipun begitu, setiap perkara juga musti mempunyai time schedule yang jelas tahap demi tahapnya.

Baca Juga:  Tali Pembohong Itu Pendek

Ini memang tak mudah. Namun, ini penting untuk kontrol bagi institusi Polri. Perlu sebuah langkah maju dan berani untuk mau membuka diri demi kemajuan dan penguatan citra institusi Polri.

Poin terakhir adalah berkeadilan. Ini jauh lebih berat lagi. Adil hanya sebuah kata “mimpi” bagi manusia. Tak ada satu pun keputusan manusia yang bisa dipandang adil secara absolut. Seadil-adilnya manusia pastilah meninggalkan celah ketidakadilan.

Seperti doktrin Satuan Reserse dan Kriminal yang mengatakan “tak ada peristiwa kriminal yang sempurna” maka keadilan dari produk manusia juga seperti itu. Hakiki adil itu hanya Allah SWT. Kita sebagai manusia masih sangat jauh dari kemampuan seperti itu.

Mungkin adil yang bisa diwujudkan institusi Polri adalah adil dari kacamata hukum positif yang berlaku di negeri ini. Terus terang, sulit untuk melakukan ini. Apalagi setiap personil Polri adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat (makhluk sosial).

Layaknya insan sosial tentu memiliki tali temali dalam kehidupan. Ada aspek dan insting manusiawi yang terkadang menggiring personil Polri untuk masuk dalam bilik melindungi diri dan kelompok. Ini alamiah saja.

Menanti ”Lahirnya” Jendral Hoegeng

Jendral Polisi Hoegeng. Begitu namanya dipanggil. Jendral yang sangatlah melegenda di lingkungan Bhayangkara dan masyarakat Indonesia. Sosok dan kepemimpinannya sangatlah membekas dihati masyarakat.

Saking melegendanya sampai saat ini nama dan figur Jendral Hoegeng masih menjadi cerita yang selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Hoegeng Imam Santoso adalah gambaran dan role model Polisi yang didambakan masyarakat. Hoegeng dalam menjalankan amanah sebagai Tribarata I tak pernah menonjol power dari jabatannya.

Sikap santun, jujur dan mengayomi tetap melekat dalam kehidupan sehari harinya. Bahkan saat menjadi Tribrata I, Jendral Hoegeng menolak sejumlah fasilitas. Satu diantaranya, Hoegeng lebih memilih tinggal di rumah sendiri dibandingkan rumah dinas.

Sikap ini diambil agar keluarga inti dan keluarga besarnya tidak memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari posisinya sebagai pucuk pimpinan Polri. Saat ini bisa jadi prinsip menolak fasilitas seperti itu tidak tepat lagi.

Apalagi ruang lingkup dan tanggung jawab pucuk pimpinan Polri di setiap tingkatan kian meningkat dan kompleks. Meskipun begitu, spirit sebagai polisi masyarakat, pelayanan masyarakat dan tegak lurus dalam menegakan hukum untuk melindungi masyarakat tetaplah musti ditiru.

Hoegeng adalah ikon polisi bersih. Sebelum menjadi Kapolri, Hoegeng adalah menteri di era Sukarno. Ia diangkat menjadi Menteri Iuran Negara pada tahun 1965 dan Menteri Sekretaris Kabinet Inti pada tahun 1966. Hoegeng ditunjuk jadi Kapolri periode 1968-1971.

Salah satu kebijakan Hoegeng yang masih berjalan saat ini adalah mewajibkan pengendara sepeda motor memakai helm demi menimalisir dampak risiko kecelakaan bagi pengendara sepeda motor. Soal Integritas dan kejujuran Hoegeng sangat patut dicontoh.

Banyak sekali “hadiah” dari orang yang terbelit masalah ditolaknya mentah mentah. Bahkan tak jarang Hoegeng murka dengan “pemberian hadiah” tersebut. Banyak sekali jejak digitalnya membuktikan tentang itu.

Terus terang sulit untuk mencari figure seperti Hoegeng saat ini. Apakah diistitusi Polri ataupun di institusi lainnya. Meskipun sulit, bukanlah berarti tidak ada. Masih banyak prajurit dan petugas negara ini yang memiliki integritas yang bagus. Perisai negeri seperti inilah yang kita harapkan.

Selamat ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia. Aplikasi dari Polri yang Presisi mu kami tunggu. Semoga saja tekat untuk mewujudukan Polri yang Presisi bisa menjadi jembatan dan melahirkan The New Jendral Hoegeng Imam Santoso yang baru. (*)